[Kabar] Pemerhati: Anggaran Pendidikan Amburadul karena Sistem Pendidikan Sekuler Kapitalisme

[Kabar] Pemerhati: Anggaran Pendidikan Amburadul karena Sistem Pendidikan Sekuler Kapitalisme

Muslimah News, NASIONAL – Berdasarkan keterangan terbaru Menkeu Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR, Kamis (21-8-2025), porsi anggaran pendidikan masih tergerus oleh program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dari total anggaran pendidikan, 29% atau Rp223,6 triliun dialokasikan untuk MBG, turun dari sebelumnya 44,2% (Rp335 triliun) sebagaimana diumumkan pada konferensi pers 15 Agustus 2025 lalu.

Sri Mulyani menjelaskan, anggaran MBG secara keseluruhan tetap Rp335 triliun, tetapi kini sebagian diambil dari pos lain, yaitu Rp24,7 triliun dari anggaran kesehatan, Rp19,7 triliun dari fungsi ekonomi, dan Rp67 triliun dari anggaran cadangan. Meski demikian, jumlah Rp223,6 triliun yang tetap dibebankan kepada anggaran pendidikan masih sangat besar, hampir sepertiga dari total 20% porsi pendidikan dalam APBN.

Amburadul

Menyikapi hal tersebut, pemerhati pendidikan Hadiyatul Fitriyah, M.Si. menyampaikan, penetapan anggaran pendidikan sebesar 20% sebenarnya tidak murni untuk Kementerian Pendidikan karena harus dibagi dengan kementerian lain yang memiliki program terkait.

“Anggaran pendidikan tetap akan salah sasaran dan amburadul meski dinaikkan, ketika sistem yang digunakan untuk mengatur pendidikan masih sistem pendidikan kapitalisme sekuler,” ucapnya kepada MNews, Senin (25-8-25).

Fakta di lapangan, jelasnya, menunjukkan persoalan pendidikan masih berlarut-larut, yakni angka putus sekolah tetap tinggi; distribusi sarana dan prasarana belum merata; kesejahteraan guru dan dosen masih rendah; polemik pengangkatan PPPK terus muncul; dan kasus korupsi anggaran pendidikan pun masih terjadi.

“Kondisi ini memperlihatkan, kerangka kebijakan pendidikan belum sepenuhnya ditempatkan sebagai hak dasar rakyat yang harus dijamin negara. Alih-alih memperkuat kualitas pendidikan, alokasi besar untuk MBG justru mempersempit ruang perbaikan menyeluruh dalam penyelenggaraan pendidikan nasional,” paparnya.

Ia menerangkan, ini adalah dampak buruk sistem pendidikan kapitalisme sekuler yang melahirkan tata kelola pendidikan amburadul. “Pendidikan seakan barang mewah yang hanya bisa diakses yang berduit. Padahal dalam Islam, pendidikan adalah hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara. Negara akan mengupayakan anggaran tercukupi, sarana yang memadai, sumber daya manusia (SDM) pendidik yang amanah dan mumpuni, serta sistem yang tertata rapi agar pendidikan bisa terselenggara dengan baik dan bisa diakses rakyat dengan gratis,” bebernya.

Islam

Melihat kondisi tersebut, Hadiyatul menegaskan, sudah saatnya untuk beralih ke sistem pendidikan Islam. Dalam Islam, jelasnya, anggaran pendidikan akan dikelola semestinya untuk penyelenggaraan seluruh aktivitas pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan.

“Negara akan mengupayakan anggaran tercukupi agar pendidikan bisa terselenggara dengan baik dan bisa diakses rakyat dengan gratis. Pendidikan adalah hak dasar, seberapa besar pun kebutuhan dana pendidikan, negara akan berusaha memenuhinya. Islam punya mekanisme dalam mengatur pembiayaan pendidikan, yaitu melalui kas negara (baitulmal). Pendidikan termasuk layanan publik, pendanaannya diupayakan negara,” urainya.

Negara Islam, lanjutnya, mengelola kas negara ini dengan baik sesuai aturan syariat sehingga menghasilkan kekuatan finansial yang mumpuni yang mampu menyelenggarakan pendidikan berkualitas, terjangkau, bahkan gratis. “Tata kelola pendidikan akan ideal jika kita menjadikan Islam sebagai pengatur kehidupan. Negara bertanggung jawab langsung untuk menyelenggarakan pendidikan, artinya negara hadir di tengah rakyat dan menjamin hak pendidikan dasar sejak usia dini hingga pendidikan tinggi,” pungkasnya. [MNews/IK]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *