Muslimah News, NASIONAL — Bagi warga desa Tau Lumbis, Kecamatan Lumbis Hulu, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara), yang berada di perbatasan RI-Malaysia, menempuh pendidikan tinggi bukan sekadar cita-cita, tetapi perjuangan panjang yang kerap terhenti di tengah jalan. Desa yang berbatasan darat langsung dengan Sabah Malaysia ini menghadapi keterbatasan infrastruktur, ekonomi, dan akses pendidikan, yang nyata dirasakan warganya.
Minimnya pendapatan warga yang mengandalkan ladang singkong dan mencari kayu gaharu untuk dijual ke Kabupaten Malinau, berujung akses pendidikan mayoritas warganya hanya tamat SD, SMP, atau SMA. Hal senada juga dialami oleh anak-anak Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.
Memiliki Hak
Pengamat pendidikan dan generasi Rezkiana Rahmayanti, S.P. menilai, seharusnya setiap anak memiliki hak pendidikan. ”Setiap anak seharusnya memiliki hak dalam megakses pendidikan tanpa kecuali karena mereka sebagai warga negara telah mendapatkan jaminan UUD 45 pasal 31, ayat 1, ’Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan’,” tuturnya kepada MNews, Sabtu (23-8-2025).
Pasalnya, jelas Rezki, pendidikan merupakan aspek penting dalam kehidupan, bahkan secara tegas disebutkan dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat dan merupakan salah satu tujuan bangsa Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.
”Pada kenyataanya, walaupun pendidikan merupakan salah satu hak dasar bagi individu, fakta di lapangan justru menunjukkan masih banyak anak yang tidak memiliki akses atau bahkan diputus aksesnya untuk bisa mengenyam bangku pendidikan,” kritiknya.
Menurutnya, wilayah perbatasan yang identik dengan keterbatasan, menambah daftar panjang minimnya akses warga negara (anak usia sekolah) terhadap pendidikan secara merata, adil, dan berkualitas. ”Alasan minimnya anggaran pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk penyelengaraan pendidikan, seakan-akan menjadi alasan yang tidak bisa ditolak,” sindirnya.
Padahal, dalam pandangan Rezki, keterbatasan anggaran pada pendidikan hakikatnya bukan karena tidak adanya kekayaan atau sumber pemasukan dari negara ini, tetapi pengelolaannya yang menyebabkan keterbatasan dana.
”Hal ini karena pengelolaan pemasukan dalam negara yang menerapkan sistem kapitalisme bukan untuk melayani kepentingan masyarakat termasuk anak-anak di wilayah perbatasan, tetapi lebih melayani kepentingan para pemilik modal atau kalangan oligark. Ditambah menjamurnya korupsi dikalangan pejabat yang seharusnya melayani rakyat, malah mengumpulkan pundi-pundi kekayaan pribadi,” ulasnya.
Selain itu, ia menerangkan, dalam sistem kapitalisme, layanan pendidikan tidak mungkin diberikan secara merata dan adil, apalagi berkualitas, tanpa ada kompensasi penarikan dana dari rakyat, alias tidak ada makan siang yang gratis.
”Hilangnya tanggung jawab negara sekuler dalam meri’ayah layanan pendidikan rakyat, termasuk di wilayah perbatasan, tampak pada ketakpedulian negara dalam memfasilitasi sekolah di perbatasan yang berkualitas. Juga tidak adanya jaminan pemenuhan kebutuhan kolektif sehingga harus ditanggung sendiri oleh pemerintah daerah, bukan pemerintah pusat,” urainya.
Topeng negara demokrasi dalam meriayah rakyat, sambungnya, ingin mendapat pujian, tetapi tidak melakukan periayahan, akhirnya membuat seromonial sesaat untuk kebahagian semu,” bebernya.
Berbeda
Dalam pandangan Rezki, ini sangat berbeda dengan penyelenggaraan pendidikan dalam sistem Islam. ”Negara dalam pandangan Islam berperan sebagai raa’in (pengurus rakyat). Pendidikan adalah hak dasar publik yang wajib dipenuhi oleh negara, siapa pun warganegaranya tanpa membedakan agama, jenis kelamin, strata sosial, baik yang tinggal di wilayah yang subur maupun wilayah kering/tandus. Apalagi yang berada di wilayah perbatasan pasti mendapatkan perhatian yang sama bahkan lebih diutamakan,” paparnya.
Ia menambahkan, negara akan mewujudkan pendidikan secara gratis dan berkualitas dengan menyediakan anggaran pendidikan yang bersifat mutlak dan prioritas. Untuk membiayainya, kata Rezki, Islam memiliki anggaran yang cukup sebab sistem ekonomi Islam akan mengelola sumber-sumber keuangan sesuai syariat sehingga dipastikan mencukupi untuk membiayai sektor-sektor vital termasuk pendidikan.
”Islam memiliki mekanisme pembiayaan pendidikan yang bersumber dari pendapatan baitulmal, yaitu pos fai‘ dan kharaj—yang merupakan kepemilikan negara—seperti ganimah, khumus (seperlima harta rampasan perang), jizyah, dan dharibah; pos kepemilikan umum, seperti tambang minyak dan gas, hutan, laut, dan hima (milik umum yang penggunaannya telah dikhususkan,” jelasnya.
Hak mendapatkan layanan pendidikan, sambungnya, tidak ditentukan berdasarkan ada tidaknya harta, tetapi kewajiban negara atas kemaslahatan yang harus dipenuhinya kepada rakyat. ”Negara bisa menarik pajak (dharibah) dari kaum muslim di kalangan orang-orang kaya saja, bila ketersediaan dana di baitulmal tidak mencukupi,” imbuhnya.
Rezki membeberkan, biaya pendidikan dari baitulmal itu secara garis besar dibelanjakan untuk dua kepentingan. ”Pertama, membayar gaji semua pihak yang terkait dengan pelayanan pendidikan, seperti guru, dosen, karyawan, dan lain-lain. Kedua, membiayai semua sarana dan prasana pendidikan, seperti bangunan sekolah, asrama, perpustakaan, buku-buku pegangan, dan sebagainya,” paparnya.
Terakhir, ia menandaskan, penerapan sistem Islam akan menghantarkan pada rahmatan lil alamin, termasuk penerapan sistem pendidikan dan sistem ekonomi yang mampu memberikan layanan terbaik kepada seluruh rakyatnya, tanpa terkecuali. [MNews/IA]
