Penulis: Abdurrahman al-Maliki
Muslimah News, TELAAH KITAB — Adapun upah merupakan pengganti tenaga. Tenaga ini tidak selalu menghasilkan harta, kadang menghasilkan harta dan kadang tidak. Sebabnya, manfaat tenaga tidak terbatas untuk menghasilkan harta, tetapi ada manfaat-manfaat lain selain harta. Tenaga yang dicurahkan dalam pertanian, perindustrian, atau perdagangan akan menghasilkan harta. Adapun jasa-jasa yang diberikan dokter, insinyur, pengacara, dosen, dan profesi yang sejenisnya tidak menghasilkan harta.
Jika seorang pengrajin mengambil upah, ia mengambil upahnya sebanding dengan harta yang dihasilkanya. Namun, jika seorang insinyur mengambil upah, ia tidak mengambil upahnya sebanding dengan harta yang dihasilkannya. Sebabnya, ia tidak menghasilkan harta apa pun. Namun, ia akan mengambilnya sebanding dengan manfaat yang diberikan kepada yang pihak mengupahnya (musta’jir).
Untuk itu, penentuan harga harus sebanding dengan harta. Berbeda dengan penentuan manfaat tenaga, ia tidak sebanding dengan harta, tetapi sebanding dengan manfaat yang diberikan, baik berupa harta atau selain harta. Dengan demikian, transaksi jual beli berbeda dengan transaksi pemanfaatan jasa ajir dan harga berbeda dengan upah.
Pijakan Dasar Penentuan Gaji
Adanya pembedaan makna jual beli dengan jasa (ijarah) serta harga dengan upah tidak berarti menafikan adanya keterkaitan di antara keduanya. Pembedaan tersebut sekadar bermakna agar transaksi ijarah (jasa) tidak dibangun berdasarkan transaksi jual beli. Begitu pula sebaliknya, transaksi jual beli pun tidak dibangun berdasarkan transaksi ijarah. Dengan begitu, harga tidak ditetapkan berdasarkan ketentuan upah. Sebaliknya, upah pun tidak ditentukan berdasarkan ketentuan harga.
Menentukan upah berdasarkan harga barang akan mengakibatkan harga-harga barang yang dihasilkan oleh seorang ajir (buruh) menjadi penentu upah yang diperoleh. Seharusnya yang menentukan harga barang adalah musta’jir (majikan/perusahaan), bukan ajir (buruh).
Jika yang menentukan harga-harga adalah buruh, hal itu akan mengakibatkan majikan/perusahaan dikendalikan oleh buruh. Buruh akan bisa menaikturunkan upah seenaknya dengan alasan naik turunnya harga. Cara semacam ini tidak dibolehkan. Sebabnya, upah buruh merupakan kompensasi dari manfaat pekerjaannya. Hal ini akan disesuaikan dengan nilai manfaat di pasaran umum. Oleh karena itu, upah buruh tidak boleh dikaitkan dengan harga-harga barang yang dihasilkannya.
Tidak dapat dikatakan bahwa turunnya harga-harga barang yang dihasilkan seorang buruh akan mengakibatkan kerugian bagi majikan/perusahaan yang berdampak pada dikeluarkannya seorang buruh. Tidak dapat dikatakan demikian karena hal ini dalam jangka pendek jelas merupakan tindakan sewenang-wenang.
Pasalnya, kadang pada bulan ini harga-harga barang turun karena banyaknya penawaran (supply). Kemudian pada bulan berikutnya harga barang naik karena sedikitnya penawaran. Jika majikan/perusahaan menaikturunkan upah buruh, berarti ia membuat ketentuan upah yang diinginkan dengan alasan naik turunnya harga-harga barang. Dengan demikian, buruh benar-benar bergantung pada kasih sayang majikan/perusahaan Hal ini dapat mendorong terjadinya tindakan sewenang-wenang.
Sesungguhnya naik turunnya harga-harga barang tidak berpengaruh terhadap pemilik sawah dan pabrik dalam jangka pendek. Hal ini juga tidak akan mengakibatkan keduanya bangkrut sehingga tidak dapat dihubungkan dengan masalah kerugian secara mutlak. Namun, pengaruh itu terjadi jika harga-harga semua barang turun di pasar lokal, keduanya tidak akan berpengaruh, kecuali jika terjadi dalam jangka waktu yang lama.
Ketika itulah terjadi kerugian dan ada risiko mengeluarkan pekerja dari pabrik. Adapun jika terjadinya penurunan harga-harga barang itu hanya sementara, tidak akan terjadi kerugian secara mutlak. Kerugian tidak akan terjadi jika harga-harga barang turun di suatu negara, tetapi tidak di negara lain. Tidak akan terjadi kerugian jika yang mengalami penurunan di pasar lokal hanya sebagian barang saja.
Jika terjadi penurunan harga semua barang, meskipun hanya sebentar, hal itu tidak akan berpengaruh terhadap upah. Namun, akan berpengaruh terhadap biaya produksi barang itu saja, selanjutnya akan terjadi pengeluaran pekerja. Dalam kondisi seperti ini, mungkin sawah atau pabrik yang lain tidak berpengaruh terhadap upah.
Jika terjadi penurunan semua harga barang pada semua pasar lokal atau bahkan di semua pasar, akan terjadi penurunan semua harga di pasar. Akibatnya secara alami akan terjadi penurunan upah di negeri itu. Turunnya upah ini hanya terjadi pada buruh yang sejenis.
Dengan demikian, kedudukan pasar umum terhadap barang-barang adalah sebagai penentu harga. Adapun kedudukan pasar umum terhadap manfaat/jasa buruh adalah sebagai penentu upah. Adanya pengaruh pasar umum terhadap manfaat/jasa buruh dan terhadap barang-barang adalah karena kesamaan standar pada keduanya.
Pengaruh ini juga terjadi di pasar umum, baik terhadap barang atau manfaat/jasa buruh, jika nilai uang yang sama dan dijadikan standar keduanya mengalami penurunan dan kenaikkan. Hal ini tidak berarti upah terikat dengan harga. Pengaruh pasar umum terhadap manfaat/jasa buruh adalah jika di pasar umum terjadi penurunan harga barang dalam jangka pendek sehingga barang dipengaruhi oleh penurunan ini. Tidak ada pula kaitan upah dengan harga barang, sehingga penentuan salah satunya bergantung pada penentuan yang lain pada barang yang sama.
Bahkan, upah tidak terkait dengan semua barang. Namun, penurunan itu hanya berpengaruh dalam satu kondisi saja, yaitu terjadinya penurunan dalam jangka panjang. Oleh sebab itu, upah tidak boleh ditentukan berdasarkan ketentuan harga. Upah ditentukan berdasarkan apa yang dikatakan para ahli di pasar umum terhadap manfaat (jasa) seorang buruh menurut pemantauan mereka terhadap pasar.
Dengan demikian, penentuan upah dilakukan secara langsung, bukan karena pengaruh pasar umum terhadap jasa seorang buruh dan barang. Bukan pula ditentukan oleh harga barang dan respons oleh pasar umum terhadap barang. Upah hanya boleh ditentukan menurut penilaian para ahli di pasar umum terhadap manfaat seorang buruh itu saja. Artinya, penilaian para ahli di pasar umum terhadap manfaat seorang buruh, itulah yang memaksakan ketentuan upah.
Selain itu, membangun transaksi ijarah (jasa) berdasarkan transaksi jual beli dan membangun transaksi jual beli berdasarkan transaksi ijarah, akan mengakibatkan penentuan harga-harga kebutuhan didasarkan pada upah buruh. Seharusnya penentuan harga-harga kebutuhan tersebut berdasarkan kesejahteraan buruh, bukan berdasarkan upahnya. Sebabnya, jika penentuan harga-harga kebutuhan tersebut berdasarkan upah buruh, akan mengakibatkan kesejahteraan buruh, yakni biaya kesejahteraannya berada di tangan majikan/perusahaan. Majikan/perusahaanlah yang menjamin kesejahteraan buruh tersebut.
Seharusnya kesejahteraan setiap orang adalah bagian dari pelayanan urusan rakyat yang berada di tangan negara, bukan di tangan majikan/perusahaan yang bersangkutan. Bahkan mengaitkan kesejahteraan buruh dengan hasil kerjanya tidaklah dibolehkan. Sebabnya, kadangkala seorang buruh itu secara fitrah lemah dan hanya sanggup menghasilkan sedikit, sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya.
Jika upah buruh dikaitkan dengan apa yang dihasilkan atau dengan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan, berarti ia telah dilarang untuk menikmati kehidupan yang layak. Cara semacam ini tentu tidak dibolehkan. Ini karena hak hidup tersebut wajib diberikan kepada setiap warga negara, baik ia menghasilkan banyak atau sedikit, baik ia memiliki kemampuan berproduksi atau tidak. Dengan demikian, upah ditentukan berdasarkan nilai manfaatnya (jasa), baik mencukupi kebutuhannya atau tidak.
Oleh karena itu, suatu kesalahan jika upah buruh ditentukan berdasarkan harga barang yang dihasilkannya atau berdasarkan nilai kebutuhan-kebutuhan yang diperlukannya. Salah pula membangun transaksi ijarah (jasa) berdasarkan transaksi jual-beli dan membangun transaksi jual-beli berdasarkan transaksi ijarah. Dengan demikian, tidak boleh membangun salah satunya berdasarkan yang lain. Tidak boleh pula membangun harga berdasarkan upah maupun membangun upah berdasarkan harga (barang).
Sesungguhnya penentuan upah merupakan satu hal, sedangkan penentuan harga merupakan hal lain. Masing-masing memiliki faktor serta standar tertentu dalam menentukannya. Selama upah tidak dibangun berdasarkan harga dan harga tidak dibangun berdasarkan upah, maka tidak dibenarkan menjadikan hasil produksi seorang buruh sebagai standar dalam menentukan upah. Artinya, upahnya tidak ditentukan berdasarkan hasilnya, baik kuantitas atau kualitasnya. Ini karena upah tidak ditentukan berdasarkan harga dan sebaliknya. Keduanya tidak terkait secara langsung. [MNews/RY-YG]
Sumber: Abdurrahman al-Maliki, Politik Ekonomi Islam.

One thought on “[Politik Ekonomi Islam] Sumber-Sumber Ekonomi (Bagian 32/46)”