[Politik Ekonomi Islam] Sumber-Sumber Ekonomi (Bagian 23/46)

[Politik Ekonomi Islam] Sumber-Sumber Ekonomi (Bagian 23/46)

Penulis: Abdurrahman al-Maliki

Sambungan dari Bagian 22/46

Muslimah News, TELAAH KITAB — Mengimpor komoditas dari Israel dan mengekspor komoditas kepadanya adalah haram. Sebabnya, mengimpor dari Israel pasti akan memperkuatnya, bahkan ia merupakan faktor penguat terpenting. Bukti yang paling jelas atas hal itu adalah apa yang terjadi dengan Israel, seperti kesepakatan untuk memulai hubungan seperti biasa dan memberinya semangat setelah dibukanya tali penghalang yang ada di depannya meskipun embargo ekonomi atasnya tetap berlangsung.

Sesungguhnya mengekspor komoditas kepadanya berarti menolongnya dan menyelamatkannya dari kesulitan yang sedang dideritanya. Lebih dari itu, hal ini justru akan memperkuatnya. Membantu musuh yang sedang berlangsung dan menyelamatkannya  dari kesulitan adalah haram. Bahkan ini termasuk perkara-perkara yang paling mengerikan. Membantu memperkuatnya juga haram.

Oleh karena itu, melanggar embargo terhadap Israel, baik dengan mengekspor atau mengimpor, hukumnya haram dan pelakunya berdosa. Tindakan itu haram dilakukan oleh semua kaum muslim, tidak hanya atas mereka yang berbahasa Arab dan mereka yang bertetangga dengan Israel saja, tetapi juga haram bagi seluruh kaum muslim. Untuk itu, orang-orang Turki dan Iran berdosa ketika mengimpor komoditas dari Israel dan mengekspor komoditasnya ke sana. Begitu juga halnya bagi setiap orang Islam yang ada di dunia.

Dengan demikian, ekspor dan impor bagi semua warga Negara Islam adalah mubah, kecuali dalam dua keadaan. Pertama, impor dan ekspor komoditas yang jika dilakukan akan berdampak dharar. Dalam hal ini, dilarang mengimpor dan mengekspor komoditas itu saja. Kedua, impor dan ekspor dengan negara yang sedang berlangsung peperangan secara riil dengan Negara Islam.

Dalam hal ini, mengimpor darinya dan mengekspor kepadanya dilarang sama sekali jika tindakan itu minimal memperkuatnya, membantu penduduknya, atau melepaskan kesulitannya. Tindakan itu haram dilakukan. Pelakunya akan diazab oleh Allah dan akan dikenai sanksi oleh Negara Islam. Ini sehubungan dengan aktivitas bisnis yang dilakukan oleh warga Negara Islam sendiri.

Adapun orang-orang kafir muahid diperlakukan dalam hubungan perdagangan luar negeri sesuai dengan isi perjanjian yang diadakan dengan mereka, baik terkait dengan komoditas yang mereka impor dari Negara Islam atau yang mereka ekspor ke Negera Islam. Sebabnya, Rasulullah saw. bersabda, “Orang-orang Islam itu (terikat) dengan syarat-syarat mereka.” (HR Al-Bukhari, At-Tirmidzi, dan Abu Dawud).

Mengingat perjanjian itu janji dan menepati hukumnya wajib. Oleh karena itu, penuhilah akad-akad itu. Sementara itu, antara Negara Islam dengan kafir harbi hukman (dejure), seperti Inggris, Amerika, dan Rusia tidak ada perjanjian. Dengan demikian, mereka tidak dibolehkan memasuki Darul Islam, kecuali dengan paspor, yaitu izin masuk khusus. Pemberian proteksi kepada mereka merupakan izin bagi mereka untuk memasuki Darul Islam.

Pemberian proteksi terhadap diri kafir harbi berarti pemberian proteksi terhadap harta benda mereka. Dengan demikian, pelaku bisnis kafır harbi tidak dibolehkan memasukkan komoditasnya ke Darul Islam, kecuali mendapatkan izin dari Negara Islam. Jika ia memasukkan komoditas yang dibawanya, izin bagi dirinya sekaligus merupakan izin bagi komoditasnya.

Jika ia tidak memasukkan komoditas bersamaan dengan dirinya, tetapi ia hendak memasukkannya melalui orang lain atau diangkut melalui alat transportasi, ia boleh diberi izin atas harta bendanya. Secara mutlak, ia tidak dibolehkan memasukkan harta bendanya ke Darul Islam tanpa mempunyai izin. Orang asing membutuhkan lisensi impor hingga dibolehkan memasukkan komoditasnya.

Negara berhak memberikan lisensi atau menolaknya. Artinya, hak negara adalah memberikan izin memasukkan komoditas. Dengan demikian, negara berhak memberikan izin, sekaligus berhak menolaknya. Hanya saja, apabila orang asing (kafir harbi) telah berada dalam Negara Islam, ia berhak melakukan perdagangan dengan komoditas apa pun yang ia sukai. Ia pun berhak membawa keluar komoditas apa pun yang ia sukai atau barang apa pun yang ia miliki dari Darul Islam tanpa memerlukan izin.

Sebabnya, adanya izin masuk baginya berart juga i izin terhadap harta bendanya. Bahkan izin ini merupakan proteksi yang mengharuskan pemeliharaan terhadap harta benda, jiwa, dan kehormatannya sebagaimana orang-orang muslim dan ahludz dzimmah. Ia tidak dilarang membawa keluar barang apa pun yang ia miliki, kecuali komoditas tertentu yang ketika dikeluarkan berdampak dharar (bahaya). Dalam hal ini, komoditas itu saja yang dilarang, sedangkan komoditas yang lain tetap dibolehkan.

Nabi saw. bersabda, “Sesungguhnya dzimmah (perjanjian) kaum muslim itu satu. Siapa saja yang merusak dan mengkhianati perjanjian seorang muslim, maka baginya laknat Allah, malaikat, dan manusia seluruhnya.” (HR Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Ahmad).

Yang dimaksud dengan perjanjian kaum muslim adalah proteksi mereka. Oleh karena itu, siapa saja di antara kaum muslim yang telah memberikan proteksi kepada orang asing, maka ia berhak mendapat jaminan proteksi dari semua kaum muslim. Pemberian proteks kepadanya, berarti izin kebolehan baginya untuk masuk, bekerja, dan berdagang. Namun, Khalifah membatasi proteksi atau izinnya sehingga izin itu berlaku sesuai dengan ketentuan.

Jika Khalifah membatasi masa tinggalnya selama satu bulan, atau negara menentukan hak tinggal tetapi tidak boleh bekerja, atau Khalifah menentukan hak untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau yang lainnya, ia wajib terikat dengan batas-batas yang telah ditentukan oleh Khalifah.

Adapun orang-orang kafir harbi seperti Israel, jika antara kita dan mereka secara de facto dalam keadaan berperang, maka mereka dianggap sebagaimana orang yang terlibat peperangan dengan kita. Darah dan harta benda mereka halal bagi kita, kecuali orang-orang muslim yang ada di tengah mereka. Tentu saja tidak mungkin ada di antara mereka yang melakukan kontak bisnis dengan negara kita, baik ia muslim atau non-muslim, kecuali ia berpindah dari darul harbi ke Darul Islam.

Inilah hukum tentang perdagangan luar negeri (foreign trade). Di satu sisi, perdagangan luar negeri haram dilakukan dengan orang-orang kafir harbi secara de facto. Namun, di sisi lain boleh dengan syarat harus memiliki izin bagi orang-orang kafir harbi secara de jure. [MNews/RY-YG]

Sumber: Abdurrahman al-Maliki, Politik Ekonomi Islam.

Share

One thought on “[Politik Ekonomi Islam] Sumber-Sumber Ekonomi (Bagian 23/46)”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *