Muslimah News, NASIONAL — Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyoroti masih banyaknya masalah pendidikan di Jawa Barat (Jabar). Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji mengatakan, ada lima anomali serius yang terjadi pada dunia pendidikan di Jabar, yaitu angka tidak sekolah masih tinggi; kekerasan di sekolah masih tinggi; marak tawuran; masalah intoleransi di sekolah; serta skandal penahanan ijazah dan ingkar janji.
Tanggung Jawab Negara
Pengamat pendidikan Hadiyatul Fitriyah, M.Si. mempertanyakan, dengan berbagai masalah yang tidak kunjung tuntas diselesaikan ini, di mana tanggung jawab negara?
“Berbagai masalah tersebut sungguh memprihatinkan, seakan tidak menjadi prioritas utama bagi pemerintah. Padahal, negara (pemerintah) memikul tanggung jawab untuk membentuk generasi unggul melalui penyelenggaraan pendidikan,” ungkapnya kepada MNews, Sabtu (2-8-2025).
Ia mengingatkan, jika masalah-masalah itu tidak kunjung terselesaikan, tentu generasi yang menjadi korban. “Misalnya, ketika anak usia sekolah tidak mampu sekolah, alasannya apa? Alasan yang sering muncul karena keterbatasan biaya ataupun keterbatasan akses terhadap fasilitas pendidikan. Juga permasalahan ijazah ditahan karena menunggak, lagi-lagi karena alasan biaya,” bebernya.
Menurutnya, seharusnya negara hadir sepenuh hati menyelesaikan masalah ini, tidak membiarkan generasi menjadi korban tidak bisa mengenyam pendidikan, padahal mereka masih usia sekolah.
“Program yang diluncurkan seperti Program Indonesia Pintar (PIP) ataupun sekolah rakyat belum menyentuh akar masalah. Sebaliknya, malah berpotensi memunculkan masalah baru, antara lain PIP masih sering salah sasaran hingga dikorupsi dan sekolah rakyat tidak ubahnya sebagai kebijakan populis yang berpeluang manjadi ladang korupsi hingga mengkotak-kotakkan siswa miskin dan kaya,” paparnya,
Kemudian, ia menyampaikan, permasalahan kekerasan di sekolah, tawuran, ujaran kebencian, dan intimidasi juga masih menjadi PR di negeri ini. “Kurikulum sering berganti, tetapi belum mampu menjadikan output pendidikan (generasi) yang unggul. Artinya, negara belum mampu menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas,” kritiknya.
Dalam pandangannya, permasalahan yang ada tersebut erat kaitannya dengan sistem pendidikan yang diterapkan saat ini, yakni sistem pendidikan sekuler kapitalisme.
“Dalam sistem ini, pendidikan dikapitalisasi sehingga tidak heran jika masyarakat menganggap hanya orang yang berduit saja yang bisa sekolah. Jelas, dalam sistem ini tidak akan mungkin semua kalangan bisa mengakses pendidikan secara merata, meskipun sekadar pendidikan dasar,” kritiknya.
Jika demikian sulit mengakses pendidikan, sambungnya, sungguh sangat mustahil mewujudkan generasi berkualitas berkepribadian Islam. “Sungguh pemerintah telah gagal memenuhi hak rakyatnya,” cetusnya.
Layanan dalam Islam
Sebaliknya, ia menuturkan, negara dalam sistem Islam (Khilafah) menyediakan layanan pendidikan gratis juga berkualitas karena negara menyadari bahwa penyelenggaraan pendidikan adalah tanggung jawabnya.
“Negara mempunyai tujuan mulia dalam menyelenggarakan pendidikan, yakni untuk membangun generasi berkepribadian islam, paham tsaqafah Islam, serta menguasai saintek,” urainya.
Islam sebagai sebuah mabda, tambahnya, mempunyai solusi tuntas terhadap seluruh permasalahan, termasuk pendidikan.
“Negara hadir untuk memastikan dan menjamin tidak akan ada anak yang tidak sekolah. Negara menyadari betul bahwa pendidikan adalah salah satu kebutuhan dasar untuk semua kalangan yang wajib dipenuhi oleh negara,” jelasnya.
Hal ini, ungkapnya, sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah saw. saat membebaskan sebagian tawanan perang Badar dengan syarat mengajarkan baca tulis kepada sepuluh orang anak-anak muslim. “Negara harus menyediakan pendidikan gratis, membayar para pengajarnya, dan menyiapkan fasilitas sekolah yang memadai,” ucapnya.
Pendidikan yang berkualitas dalam sistem Islam ini, paparnya, terwujud dari kurikulum pendidikan yang berlandaskan akidah Islam.
“Akidah ini melahirkan berbagai macam aturan, misalnya tata pergaulan. Ketika bergaul dengan sesama manusia, anak didik harus terbiasa terikat dengan aturan. Ada aturan terkait akhlak yang bisa menjadi pedoman dalam bergaul sehingga anak didik bisa mengarahkan naluri kekerasan menjadi naluri yang penuh kasih sayang,” tuturnya.
Dengan ini, tambahnya, anak didik punya kontrol diri sehingga tidak mudah terlibat kekerasan, intimidasi, atau tawuran. “Juga ditanamkan kepada anak didik tentang ketakwaan individu bahwa perbuatan mereka akan selalu dimintai pertanggungjawaban kelak,” ujarnya.
Oleh karena itu, ia menegaskan, perlu upaya negara untuk menuntaskan permasalahan pendidikan saat ini. “Upaya ini harus dimulai dari hal yang paling mendasar yaitu mengubah sistem pendidikan sekuler kapitalisme saat ini menjadi sistem pendidikan Islam,” pungkasnya. [MNews/RA]
