Vaksin Booster Syarat Mudik, Kepentingan Umat terus “Dibidik”

Vaksin Booster Syarat Mudik, Kepentingan Umat terus “Dibidik”

Penulis: Nisa Utami

Muslimah News, OPINI — Pemerintah mensyaratkan vaksinasi booster bagi masyarakat yang hendak mudik Lebaran 2022 ini. Pada konferensi pers virtual (23/3/2022), Presiden Jokowi menyampaikan syarat mudik Lebaran adalah telah mendapatkan vaksinasi dua dosis dan satu dosis vaksin booster. Pemudik yang baru vaksinasi dosis pertama harus menunjukkan hasil tes PCR negatif. Jika sudah vaksinasi dosis kedua, tetap harus menunjukkan tes antigen negatif.

Syarat ini menuai protes dari masyarakat maupun beberapa pejabat yang membandingkannya dengan penyelenggaraan MotoGP di Sirkuit Mandalika lalu. Dalam acara MotoGP, pembalap dan kru yang terlibat hanya perlu menunjukkan vaksinasi dosis 1 dan 2 tanpa harus tes antigen sebagaimana syarat pemudik.

Menjawab dengungan protes ini, Jokowi melarang untuk membanding-bandingkan syarat mudik dengan MotoGP. Ia beralasan, jumlah pemudik tidak sebanding dengan penonton MotoGP. Kepada para wartawan Jokowi mengatakan, “Jangan dibandingkan nanti dengan acara-acara yang lain, acara misalnya MotoGP yang 60 ribu. Enggak bisa 60 ribu dibandingkan 79 juta sehingga penanganan harus hati-hati.”

Padahal, secara ilmu kedokteran, hanya butuh kontak dua orang untuk terjadi penularan. Jika satu orang yang belum booster tidak dipastikan tes antigen negatif, meskipun “tampak sehat”, apabila ternyata terinfeksi Covid-19, ia tetap bisa menularkan ke orang lain selama terjadi kontak. Jadi, antara 60 ribu dan 79 juta adalah sama, virus Corona hanya butuh dua orang yang kontak untuk dapat menginfeksi.

Inkonsisten

Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kemenkes Siti Nadia Tarmizi membela pernyataan Presiden. Siti menyatakan MotoGP sebagai ‘kerumunan’, sedangkan mudik sebagai ‘mobilitas yang bersamaan’ sehingga prasyarat vaksinasi perlu diperketat untuk menekan laju penularan. Pernyataan ini tentu tidak sesuai dengan sifat infeksius virus. Seolah dalam kerumunan tidak akan terjadi penularan, sedangkan mudik bisa menyebabkan lonjakan kasus.

Alasan lain diungkapkan Juru Bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito. Ia mengatakan salah satu alasan Pemerintah memberlakukan prasyarat vaksin booster adalah untuk meningkatkan capaian vaksinasi Covid-19 di daerah.

Akan tetapi, mengapa pada perayaan Natal, Tahun Baru Masehi, Imlek, perhelatan G20, hingga MotoGP sekalipun tidak dimanfaatkan untuk meningkatkan capaian vaksinasi dengan mensyaratkan vaksin booster? Mengapa alasan tersebut justru mencuat ketika terkait dengan kepentingan umat Islam? Pertanyaan retoriknya, apakah hanya umat Islam yang dapat “menyebarkan” Covid-19?

Inkonsistensi inilah yang mengindikasikan adanya “tebang pilih” pemberlakuan kebijakan. Hal ini juga menunjukkan kegagalan pemahaman dalam mekanisme dasar Covid-19, bahkan di kalangan pemegang kebijakan. Pada akhirnya, membuat kita sangsi terhadap setiap kebijakan yang diberlakukan.

Kapitalisme menyuburkan Diskriminasi

Diskriminasi kebijakan ini adalah potret suram kapitalisme—diakui atau tidak—yang memang diambil sebagai pengaturan kehidupan bernegara saat ini. Kapitalisme menjunjung tinggi asas kebermanfaatan, keputusan yang lebih menguntungkanlah yang akan diberlakukan. Segala strategi terkesan asal-asalan akibat terbiasa mengambil solusi pragmatis yang mengutamakan asas kepraktisan.

Ketimbang memikirkan strategi penanganan pandemi dan cakupan vaksinasi yang lebih mumpuni, Pemerintah mengambil jalan pintas pemberlakuan peraturan yang memanfaatkan momen umat Islam. “Mumpung” akan banyak yang bepergian mudik, sekalian saja diberlakukan peraturan vaksin booster. Mau tidak mau, masyarakat akan memikirkan untuk vaksinasi ketimbang harus tes usap berkali-kali.

Hal ini tentu sangat tidak adil apabila melihat dari alasan medis dan ekonomi. Secara medis, ada syarat jarak waktu antara vaksin kedua dengan booster, yaitu minimal tiga bulan. Sedangkan peraturan vaksin booster untuk syarat mudik ini baru diumumkan sekitar sebulan sebelum Lebaran.

Berdasarkan data Kemenkes per Kamis (24/3/022) ketika peraturan itu diumumkan, baru 8,71% masyarakat Indonesia yang sudah menerima vaksin booster. Artinya, 91,29% penduduk Indonesia tidak memenuhi syarat mudik jika jarak vaksin kedua mereka kurang dari tiga bulan.

Secara ekonomi, peraturan ini pun sangat membebani. Bagi penduduk yang mungkin tidak bisa vaksin booster, mereka harus melakukan tes antigen ataupun PCR. Walaupun harganya sudah turun, jumlah tersebut masih sangat besar bagi sebagian besar rakyat Indonesia yang hidup dalam garis kemiskinan. Untuk ongkos perjalanan mudik saja mungkin mereka harus menabung jauh-jauh hari, ditambah lonjakan harga berbagai moda transportasi menjelang Lebaran.

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan syarat vaksin booster untuk mudik sama saja seperti melarang masyarakat mudik dengan cara halus. Syarat vaksin booster untuk mudik ia nilai mempersulit masyarakat.

Sungguh, kapitalisme jelas menimbulkan diskriminasi, terutama bagi umat Islam. Menyulitkan berbagai kepentingan umat, bahkan untuk hal terkait hak mereka untuk bertemu sanak kerabat. Sudah saatnya umat Islam kembali pada sistem kehidupan Islam karena hanya dengan syariat akan terwujud keadilan hakiki bagi umat.

Solusi Keadilan Umat

Hanya dengan sistem kehidupan Islam akan lahir para pemimpin yang adil. Rasulullah saw. bersabda, “Sehari seorang pemimpin yang adil lebih utama daripada beribadah 60 tahun, dan satu hukum ditegakkan di bumi akan dijumpainya lebih bersih daripada hujan 40 hari.” (HR Thabrani, Bukhari, Muslim, dan Imam Ishaq)

Strategi penanganan wabah dalam sistem kehidupan Islam begitu komprehensif dan terbukti berhasil. Hal ini karena didukung sistem ekonomi Islam yang terbukti menyejahterakan, ditambah ranah kebijakan publik yang menjunjung tinggi keadilan.

Pemberlakuan peraturan akan mengutamakan kepentingan umat Islam, jauh dari peraturan diskriminatif akibat sistem kapitalisme saat ini.

Walhasil, memanfaatkan momen perubahan dalam Ramadan 1443 H ini, marilah kita melakukan perubahan mendasar dengan mengambil sistem kehidupan Islam sebagai pedoman.

Solusi yang Islam tawarkan sudah teruji dapat menyelamatkan negeri ketika menghadapi pandemi, juga mampu mewujudkan keadilan hakiki. Ketika aturan Islam diterapkan dalam setiap segi kehidupan, insyaallah Allah akan menurunkan kemaslahatan. Wallahualam. [MNews/Gz]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *