Penulis: Abdurrahman al-Maliki
Muslimah News, TELAAH KITAB — Dengan demikian, perkara yang harus diatasi adalah yang mendatangkan bahaya, bukan hal yang lainnya. Jika penyelesaiannya terjadi pada perkara yang sebenarnya tidak mendatangkan bahaya, penyelesaian terhadap bahaya yang sebenarnya tidak akan terjadi. Justru yang demikian itu akan menimbulkan bahaya lain.
Untuk itu, jika ada yang menduga bahwa bahaya itu datang dari luasnya kepemilikan tanah, yakni dari sistem feodalisme dan menganggap feodalisme sebagai sumber masalah, hal itu akan membawa pada satu di antara dua hal. Pertama, menghapus kepemilikan tanah secara total sekaligus menjadikan tanah sebagai kepemilikan umum dı tengah masyarakat. Kedua, menghapus sebagian kepemilikan atas tanah saja dengan membatasi ukuran area tanah yang boleh dimiliki. Tentu keduanya merupakan penyelesaian yang salah.
Menghapus kepemilikan tanah secara mutlak adalah salah karena bertentangan dengan fitrah manusia. Pasalnya, keinginan untuk memiliki sesuatu, baik tanah atau yang lainnya, merupakan salah satu gejala dari naluri manusia untuk mempertahankan diri (garizah al baqá). Naluri ini pasti ada dalam diri manusia karena merupakan bagian asasi dari pembentukannya. Keinginan untuk memiliki juga merupakan salah satu gejala dari potensi kehidupannya yang alami sehingga mustahil dihapus menurut akal ataupun realitas.
Setiap perkara yang merupakan naluri manusia tidak mungkin dicabut dari dirinya selama jantungnya masih berdetak. Oleh karena itu, usaha apa pun untuk menghapusnya hanya merupakan tekanan terhadap manusia yang bisa membuat manusia gelisah. Dengan demikian, ia mustahil dilenyapkan.
Tidak bisa dikatakan bahwa menjadikan tanah sebagai milik umum tidaklah berarti menghapus kepemilikannya secara mutlak. Namun, ini hanya menghapusnya pada sesuatu tertentu dan membebaskannya pada yang lain sehingga naluri mempertahankan diri tetap ada dalam kepemilikan. Tidak bisa dikatakan begitu. Sebabnya, penampakan kepemilikan dalam naluri mempertahankan diri tidak terpisahkan. Ia terkait dengan kepemilikan.
Oleh karena itu, setiap sesuatu yang dimiliki, yang menonjol penampakan kepemilikannya, dan merupakan naluri mempertahankan diri, maka melarangnya bertentangan dengan fitrah manusia. Ini dilihat dari satu sisi.
Faktanya di sisi yang lain, mereka yang berusaha menghapus kepemilikan mengalami kegagalan dan menuai bahaya. Lihatlah pemilik tanah pertanian kolektif di Rusia dan Cina komunis. Sejumlah kenyataan di sana menunjukkan kegagalan upaya penghapusan kepemilikan ini. Meski telah dilakukan berbagai tekanan dengan bermacam-macam sarana yang bersifat memaksa, gejala naluri kepemilikan tetap menonjol dalam diri para petani dengan bentuk yang beraneka ragam.
Mereka berusaha menyelesaikannya dengan memberi mereka hak kepemilikan konsumtif. Namun, cara itu tidak menyelesaikan masalah. Indikasi kepemilikan tetap ada dan menonjol dalam diri setiap individu. Lebih dari itu, produksi pertanian benar-benar mengalami kegagalan dan kemunduran sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan.
Bukti atas hal itu, Khrushchev (di Rusia), misalnya, pernah mengisyaratkan lebih dari sekali ihwal berkurangnya produksi pertanian dan menampakkan kemarahannya lebih dari sekali atas mundurnya produksi pertanian. Kondisi yang sama terjadi di Cina komunis karena kemunduran dan berkurangnya produksi pertanian. Kegagalan tanah pertanian kolektif ini karena tidak adanya kepemilikan tanah bagi individu. Tanah dijadikan sebagai milik umum merupakan perkara yang alami dan pasti.
Sebabnya, kerja setiap individu tidaklah bisa dilakukan oleh sembarang orang. Jika seseorang melakukan suatu pekerjaan di bawah tekanan, kekerasan, dan pistol, tentu ia tidak akan melakukannya dengan baik sebagaimana kalau ia melakukan untuk miliknya sendiri. Dari sini jelas bahwa menyelesaikan masalah-masalah tanah dengan menganggapnya sebagai akibat dari sistem feodalisme hanya menimbulkan bahaya baru. Demikianlah jika masalah feodalisme ini diselesaikan dengan menghapus kepemilikan tanah secara keseluruhan.
Adapun jika diselesaikan dengan menghapus sebagian kepemilikan dan membatasi luas area tanah yang boleh dimiliki, hal itu berarti membatasi kepemilikan berdasarkan kuantitas. Yang demikian itu tidak boleh karena membatasi aktivitas manusia, menyia-nyiakan tenaganya, dan bakal mengurangi produktivitasnya.
Ketika seseorang dilarang memiliki tanah melebihi batas-batas tertentu, dihentikan ketika melampaui batas produksi tertentu, dicegah kontinuitas aktivitasnya, dan orang-orang dilarang untuk memanfaatkan jasanya dalam melakukan aktivitas pertanian, maka solusi ini justru menciptakan bahaya dan kesulitan lain. Ini bukanlah menghilangkan kesulitan dan menyelesaikan masalah, malah menambah masalah.
Dari sini juga jelas adanya bahaya ketika problem-problem pertanahan diselesaikan atas dasar asumsi bahwa semua itu akibat sistem feodalisme. Oleh karenanya, problem-problem pertanahan tidak boleh dilihat sebagai akibat sistem feodalisme, lalu diselesaikan berdasarkan asas itu. Sebabnya, pandangan semacam ini memiliki kesalahan yang mendasar. Sesungguhnya feodalisme bukanlah masalah yang sebenarnya. Bahaya pun tidak datang dari feodalisme.
Problem tanah pertanian yang sebenarnya terletak pada ada atau tidaknya produktivitas tanah. Artinya, hal yang mendasar dalam konteks penguasaan tanah adalah aspek produktivitasnya. Oleh karena itu, persoalan feodalisme harus dijauhkan sejauh-jauhnya karena bukan pada tempatnya. Sesungguhnya persoalan utamanya memang bukan itu. Lagipula, penyelesaian masalah tanah pertanian atas dasar asumsi bahwa semua itu akibat feodalisme hanya akan mendatangkan kesulitan, melahirkan berbagai masalah, dan menghambat produksi.
Oleh karena itu pula, pengkajian di seputar land reform (menata ulang distribusi tanah di tengah masyarakat) adalah kesalahan besar. Alasannya, sesungguhnya solusi atas berbagai problem pertanahan konteksnya tidak terkait dengan pendistribusiannya di tengah masyarakat dan persamaan dalam pendistribusiannya.
Namun demikian, konteks masalahnya terbatas pada satu obyek saja, tidak ada yang lain, yakni tidak adanya produktivitas tanah. Untuk itu, hukum-hukum yang akan menyelesaikan kepemilikan tanah harus fokus pada terealisasinya produksi dalam kepemilikan tanah dan larangan untuk memisahkan kepemilikan dari produksi.
Artinya, solusinya harus fokus pada upaya menjadikan tujuan dari kepemilikan tanah adalah produksi sebagai bagian yang tidak dipisahkan dari kepemilikan ini, terlepas dari luas atau sedikitnya tanah yang dimiliki dan ada atau tidaknya persamaan (dalam kepemilikan tanah). [MNews/RY-YG]
Sumber: Abdurrahman al-Maliki, Politik Ekonomi Islam.

One thought on “[Politik Ekonomi Islam] Sumber-Sumber Ekonomi (Bagian 5/46)”