[Politik Ekonomi Islam] Gambaran Umum Politik Ekonomi Ideal (Bagian 2/2)

[Politik Ekonomi Islam] Gambaran Umum Politik Ekonomi Ideal (Bagian 2/2)

Penulis: Abdurrahman al-Maliki

Sambungan dari Bagian 1/2

Muslimah News, TELAAH KITAB — Pandangan Islam terhadap empat perkara ini merupakan asas politik ekonomi Islam.

(1) Pandangan bahwa setiap orang perlu dipenuhi berbagai kebutuhannya secara individual.

(2) Pandangan bahwa kebutuhan-kebutuhan primer (basic needs) setiap manusia harus dipenuhi secara menyeluruh, setiap orang—baik Muhammad, Hana, Fatimah, atau Virginia—harus dijamin kehidupannya.

(3) Pandangan bahwa usaha mencari rezeki hukumnya mubah/halal. Hukum ini berlaku sama bagi setiap orang—baik Muhammad, Petrus, Fatimah, maupun Juliet—sehingga terbuka lebar jalan di hadapan setiap orang untuk memperoleh kekayaan yang dikehendakinya. Dengan demikian, ia akan serius bekerja demi meraih kemakmuran hidup.

(4) Pandangan bahwa nilai-nilai luhur harus mendominasi semua interaksi yang terjadi antarindividu di tengah masyarakat.

Dengan demikian, politik ekonomi Islam tidak sekadar meningkatkan taraf hidup dalam sebuah negara. Oleh karena itu, politik ekonomi Islam tidak menjadikan pertumbuhan pendapatan nasional sebagai asasnya. Tidak pula memperbanyak barang dan jasa demi menjamin terwujudnya kemakmuran hidup manusia. Tidak membiarkan mereka bebas mendapatkannya sesuai dengan kadar kemampuan mereka, tetapi dengan memberikan kebebasan kepada mereka untuk memiliki dan bekerja.

Politik ekonomi Islam tidak lain merupakan solusi atas berbagai persoalan individu dalam kapasitasnya sebagai seorang manusia. Hal ini sekaligus memberikan peluang kepada setiap orang untuk meningkatkan taraf hidupnya dan merealisasikan kesejahteraan dirinya sendiri secara individual. Hal ini sama bagi Muhammad yang berkeinginan mendapatkan perhiasan hidup dunia ataupun bagi Khalid yang tidak senang dengan kemewahan. Masing-masing diberi fasilitas untuk mencapai kemakmuran dan dibiarkan untuk meraih kesejahteraannya dengan memanfaatkan kesempatan yang dikehendaki.

Dengan kata lain, politik ekonomi Islam menjadikan nilai-nilai luhur mendominasi setiap interaksi yang terjadi di antara individu-individu anggota masyarakat. Inilah politik ekonomi Islam. Atas dasar inilah hukum-hukum ekonomi dibangun.

Oleh karenanya, politik ekonomi yang harus dijalankan oleh negeri-negeri Islam bukanlah meningkatkan pendapatan nasional dan mewujudkan keadilan sosial. Bukan pula meningkatkan pendapatan nasional serta mewujudkan sosialisme negara, sosialisme semu (pseudo socialism), maupun sosialisme sejati. Politik ekonomi Islam haruslah ditujukan untuk menjamin pendistribusian kekayaan negara bagi seluruh individu masyarakat secara orang per orang, di dalam maupun luar negeri. Dengan demikian, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan primer (basic needs) setiap individu terjamin secara menyeluruh. Hal ini juga bertujuan menjamin setiap individu memenuhi semua kebutuhan sekundernya sebesar kadar kemampuannya.

Artinya, asas yang dibentuk oleh hukum-hukum dan kaidah-kaidah ekonomi untuk merealisasikan politik ekonomi Islam bukanlah meningkatkan kekayaan dan memperbanyak kuantitasnya. Namun, asasnya adalah pendistribusian kekayaan dengan suatu mekanisme yang bisa menjamin pemenuhan semua kebutuhan primer (basic needs) secara menyeluruh bagi setiap individu rakyat. Hal ini sekaligus menjamin adanya peluang bagi setiap orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekundernya. Walhasil, dasar politik ekonomi Islam adalah pendistribusian kekayaan, bukan pertumbuhan kekayaan.

Hanya saja, pendistribusian kekayaan bermakna menjelaskan mekanisme penguasaan kekayaan itu dari sumber-sumbernya. Oleh karena itu, pertumbuhan kekayaan akan terjadi secara alami melalui mekanisme penguasaan kekayaan ini. Mekanisme penguasaan tanah, misalnya, secara alami akan mendorong kepada pengelolaan, pemanfaatannya, dan seterusnya.

Oleh karena itu, menjadikan pendistribusian kekayaan sebagai asas politik ekonomi—bukan pertumbuhan pendapatan nasional—tidak berarti menafikan pertumbuhan kekayaan atau mengabaikannya. Pasalnya, pendistribusian kekayaan otomatis akan mendorong pertumbuhan kekayaan. Lebih dari itu, pertumbuhan kekayaan tentu merupakan perkara yang sangat urgen bagi setiap individu, bangsa, dan umat mana pun.

Akan tetapi, pertumbuhan kekayaan ini tidak ditentukan oleh hukum-hukum ekonomi, tidak berkaitan langsung dengan pendistribusian, serta tidak ditentukan oleh negara atau seseorang saja. Pertumbuhan kekayaan mula-mula diawali oleh mekanisme penguasaan kekayaan. Kemudian oleh adanya peluang untuk meningkatkan pendapatan dalam negeri berdasarkan ilmu ekonomi, bukan berdasarkan hukum-hukum (sistem) ekonomi. Ilmu ekonomi ini bisa diambil dari mana saja tanpa ada batasan apa pun. Mungkin saja diambil dari orang-orang komunis, kapitalis, ataupun dari selain mereka.

Pasalnya, ilmu ekonomi—karena semata-mata berkaitan dengan produksi sekaligus peningkatan kuantitas maupun kualitasnya–bersifat universal, tidak terkait dengan pandangan hidup (ideologi) tertentu. Oleh karena itu, ilmu ekonomi di Rusia sama saja dengan ilmu ekonomi di Amerika. Negara dan individu boleh mengambilnya kapan dan dari mana pun ia mau. Hanya saja, aktivitasnya dalam pengembangan kekayaan ini sebagaimana aktivitasnya dalam perkara apa pun, mesti dijalankan sesuai dengan hukum-hukum Islam.

Berdasarkan hal ini, solusi atas persoalan ekonomi di negeri-negeri Islam ada dua bagian. Keduanya saling terpisah dan tidak ada hubungannya satu sama lainnya, yakni,

1. Politik ekonomi

2. Peningkatan harta kekayaan atau pertumbuhan ekonomi.

Solusi bagi politik ekonomi di negeri-negeri Islam juga ada dua perkara.

1. Garis-garis besar tentang sumber-sumber ekonomi.

2. Garis-garis besar tentang jaminan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan primer.

Adapun solusi untuk mengatasi peningkatan kekayaan (baca: pertumbuhan ekonomi) merupakan topik lain, yaitu bagaimana meningkatkan jumlah kekayaan, bukan solusi yang berkaitan dengan masalah manusia. Oleh karena itu, masalahnya tentu berbeda-beda sesuai dengan perbedaan kondisi negeri masing-masing.

Artinya, solusi untuk meningkatkan kekayaan di Syiria tidak sama dengan di Indonesia, Turki, atau Yaman. Oleh karena itu, solusinya dibuat berdasarkan tuntutan kondisi di masing-masing negara. Misalnya, di Syiria, Mesir, Irak, atau Turki, solusi atas masalah pembangunan ekonomi diatasi berdasarkan pada peningkatan produksi pertanian disertai dengan revolusi produksi industri—jika hendak memperkukuh sektor industri.

Dengan demikian, industri menjadi ujung tombak pertumbuhan ekonomi. Untuk masalah ini solusinya terkait dengan empat kajian.

1. Politik pertanian.

2. Politik perindustrian.

3. Pembiayaan proyek.

4. Penciptaan pasar-pasar luar negeri bagi hasil-hasil produksi negara. [MNews/RY-YG]

Sumber: Abdurrahman al-Maliki, Politik Ekonomi Islam.

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *