Melindungi Anak secara Hakiki dengan Sistem Islam Kafah

Melindungi Anak secara Hakiki dengan Sistem Islam Kafah

Muslimah News, FOKUS — Kasus perdagangan bayi lintas negara kembali mendapatkan atensi publik. Ditreskrimum Polda Jawa Barat mengungkap sindikat jual beli bayi yang telah menjual sebanyak 24 bayi ke Singapura. Setiap bayi dijual dengan harga Rp11 juta hingga Rp16 juta, tergantung kondisi dan permintaan.

Sebagian besar bayi yang dijual ini masih berusia dua hingga tiga bulan serta berasal dari berbagai wilayah di Jawa Barat. Berdasarkan keterangan Polda Jabar, modus operandi pelaku sangat terencana. Bahkan, beberapa bayi sudah dipesan sejak dalam kandungan. Para pembeli menanggung biaya persalinan dan diambil setelah bayi tersebut lahir.

Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani mengatakan bahwa praktik penjualan bayi menunjukkan adanya kelemahan sistem perlindungan untuk ibu dan anak hingga dimanfaatkan oleh sindikat perdagangan manusia. Ia juga menekankan agar pemerintah memperkuat sistem deteksi dini dan pelacakan terhadap praktik adopsi ilegal.

Sementara itu, berdasarkan keterangan yang dikutip pada laman KemenPPPA, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menyampaikan bahwa perdagangan atau penjualan bayi adalah bentuk tindak pidana yang diatur dalam UU Perlindungan Anak. KemenPPPA mendorong penggunaan pasal maksimal dalam UU 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan UU 35/2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 76F yang berbunyi, “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak.” Pelaku perdagangan anak dapat dikenakan pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).”

Kasus Berulang

Kasus jual beli bayi pernah terungkap di Bali dan Depok pada 2024. Sebanyak sebelas ibu hamil dan empat bayi ditemukan di lokasi berkedok yayasan sebagai rumah penadah bayi. Para ibu dirawat dengan iming-iming mendapatkan fasilitas tempat tinggal dan persalinan gratis. Setelah melahirkan, bayi mereka ditawarkan ke pihak ketiga dengan dalih adopsi dengan imbalan uang sekitar Rp45 juta per anak. Praktik tersebut ternyata sudah berjalan sejak 2023.

Lalu pada 2022 publik juga disuguhi kasus penjualan anak dengan pendekatan yang lebih halus. Publik awalnya dibuat terenyuh oleh kisah Suhendra, pria yang menamakan dirinya “Ayah Sejuta Anak”. Aksi sosialnya yang viral memperlihatkan ia mengasuh puluhan bayi dengan narasi menyentuh soal kepedulian. Namun, semua aktivitas sosial itu ternyata hanya modus praktik perdagangan anak berkedok adopsi. Suhendra menjual satu bayi dengan harga Rp15 juta.

Pusat Data Teknologi dan Informasi (Pusdatin KPAI) pada 2023 melaporkan telah ada 59 kasus perdagangan bayi dengan modus yang sama, yaitu merekrut perempuan hamil dengan iming-iming uang dan biaya persalinan. Sejak 2023 KemenPPPA telah memperkuat sistem pencegahan perdagangan anak melalui pengembangan dan penguatan PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) yang menjangkau keluarga dan komunitas.  Sistem ini bertujuan mempercepat deteksi dini dan mencegah praktik jual beli anak yang kerap melibatkan sindikat terorganisasi.

Namun, sistem ini belum memberikan hasil signifikan untuk mencegah peningkatan angka penjualan bayi. Faktanya, kasus perdagangan atau penjualan bayi masih berulang terjadi. Faktor penyebabnya hampir sama, yakni habitat kemiskinan yang membelenggu perempuan.

Kemiskinan Sistemis

Sindikat internasional penjualan bayi yang diduga terkait tindak pidana perdagangan orang (TPPO) adalah buah kegagalan pembangunan ekonomi kapitalisme dan politik demokrasi yang melahirkan kemiskinan struktural. Kemiskinan berkelindan dengan munculnya kejahatan yang beraneka macam, salah satunya praktik perdagangan bayi. Bahkan, kemiskinan bisa mengikis fitrah ibu yang tega menjual bayinya untuk mendapatkan kondisi finansial yang lebih mapan. Kemiskinan juga mencerabut sisi kemanusiaan sehingga perempuan menjadi pelaku perdagangan bayi.

Jika melihat sisi rakyat sebagai objek kebijakan negara, pastinya tidak akan ada rakyat yang ingin miskin. Mereka tentu menginginkan kehidupan sejahtera dan berkecukupan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kadang kala, mereka hidup miskin bukan karena rasa malas untuk mengubah keadaan, tetapi juga dimiskinan secara sistem oleh kapitalisme demokrasi. Kemiskinan adalah hasil dari keputusan politik dan arah pembangunan ekonomi Indonesia yang menerapkan kebijakan kapitalistik.

Kapitalisme dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi karena distribusi kekayaan dan pendapatan yang tidak merata. Mereka yang memiliki modal dan sumber daya cenderung mendapat keuntungan lebih besar dan penghidupan yang lebih mapan. Ditambah, kebijakan negara yang serba menyusahkan rakyat, seperti kenaikan tarif layanan publik dan harga pangan yang kian membebani ekonomi masyarakat miskin, sedangkan pendapatan tidak bertambah. Jadi, negaralah sejatinya yang memberi kontribusi kemiskinan sistemis, yaitu menciptakan lahirnya orang-orang miskin dan memperparah kondisi miskin akibat kebijakan yang bersumber dari pandangan sistem kapitalisme.

Kemiskinan sangat rentan memunculkan kejahatan, termasuk yang melibatkan perempuan dalam sindikat perdagangan hingga menghilangkan sisi kemanusiaan. Akibatnya, anak tidak terlindungi, bahkan sejak dalam kandungan. Inilah sistem kapitalisme demokrasi yang mencengkeram negeri ini. Kejahatan marak dengan beragam modus karena meminggirkan agama dari kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Bahkan, tidak sedikit aparatur negara menjadi pelaku kejahatan, seperti kasus perdagangan bayi yang melibatkan pegawai pemerintah.

Ketika aturan Allah Swt. diabaikan, yang terjadi adalah hilangnya fitrah manusia dan pemikiran sehat. Perdagangan bayi adalah contoh buruk betapa kriminalitas tidak dipandang sebagai dosa besar bagi masyarakat yang sudah kehilangan iman dan akalnya. Demi meraih materi secara instan, mereka menghalalkan segala cara. Bahkan, bayi-bayi tidak berdosa diperlakukan layaknya barang yang bernilai ekonomi. Ini sangat bertolak belakang dengan pandangan Islam.

Perlindungan Hakiki

Dalam Islam, perempuan bukanlah tulang punggung ataupun penanggung nafkah. Islam sangat memuliakan perempuan. Itulah sebabnya tugas mulia mendidik generasi ada di tangan kaum perempuan. Namun, dalam sistem kapitalisme, tugas dan posisi mulia tersebut tidak dapat terwujud lantaran kemiskinan membayangi kehidupan kaum ibu. Untuk itu, negara seharusnya menghilangkan hambatan-hambatan yang menghalangi kaum ibu menjalankan peran dan tugas utamanya sebagai madrasatu ula bagi anak-anaknya.

Di antara hambatan tersebut ialah mengentaskan kemiskinan agar para ibu bisa melaksanakan kewajiban dan perannya dengan baik. Oleh karena itu, negara Khilafah akan memberikan jaminan perlindungan dan kesejahteraan bagi ibu dan anak, seperti menetapkan kebijakan yang memudahkan rakyat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.

Selain itu, negara berkewajiban mendidik para ibu dan ayah secara komunal agar menjadi insan bertakwa dengan menciptakan kehidupan sosial masyarakat yang sesuai dengan aturan Islam. Dengan demikian, setiap orang tua memahami bahwa anak bukanlah beban, tetapi amanah dan aset akhirat yang akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Taala. Dalam Islam, memenuhi hak anak adalah mengasuh dan mendidiknya dengan akidah Islam, memberikan tempat tinggal yang baik, memperhatikan kesehatan dan gizinya, serta memberi pendidikan terbaik.

Melindungi generasi artinya mengantarkan mereka mewujudkan tujuan penciptaan mereka, yaitu sebagai hamba Allah Swt. yang mengisi kehidupannya dengan beribadah (QS 51: 56); menjadi generasi khairu ummah yang senantiasa mengajak manusia kepada cahaya Islam, dan melakukan amar makruf nahi munkar (QS 3: 110); dan menjadi pemimpin orang-orang bertakwa (QS 25: 74).

Karakter mulia tersebut tidaklah lahir begitu saja, tetapi dibutuhkan upaya dan rencana sungguh-sungguh untuk mewujudkannya. Oleh karena itu, negara Khilafah memiliki mekanisme menyeluruh dalam membentuk generasi mulia dan keluarga sejahtera, di antaranya:

Pertama, negara berkewajiban memenuhi kebutuhan dasar yang layak, yaitu sandang, pangan, dan papan. Negara menciptakan lapangan kerja bagi para ayah agar mereka dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anak. Ia tidak akan dibebani dengan ekonomi.

Kedua, negara melaksanakan sistem pendidikan berbasis akidah Islam. Dengan penerapan kurikulum berbasis akidah Islam, tidak sulit mencetak generasi berkepribadian mulia. Penanaman akidah Islam dari usia dini akan membentuk akidah yang kuat, anak tidak akan melakukan tindakan yang dilarang oleh Allah Taala. Syekh Abu Yasin dalam kitab Usus at-Ta’lim fi Daulah al-Khilafah hlm. 8 menegaskan bahwa kurikulum pendidikan wajib berlandaskan akidah Islam. Seluruh materi pelajaran dan metode pengajaran dalam pendidikan disusun agar tidak menyimpang dari landasan tersebut.

Ketiga, negara memberikan akses kesehatan yang gratis dan murah. Dengan sistem kesehatan gratis ataupun murah, rakyat tidak akan kesulitan mendapat layanan kesehatan dan memberikan gizi terbaik bagi anak-anak mereka.

Keempat, negara akan melakukan pengaturan dan pengawasan media massa seperti koran, majalah, buku, tabloid, televisi, situs internet, termasuk juga sarana-sarana hiburan seperti film dan pertunjukan, berbagai media jaringan sosial seperti Facebook, Twitter, dan sebagainya. Tujuan pengawasan ini agar semua sarana itu tidak menjadi wahana penyebarluasan dan pembentukan opini umum yang dapat merusak pola pikir dan pola sikap generasi muda Islam (Syekh Ziyad Ghazal dalam kitab Masyru’ Qanun Wasa’il al-I’lam fi ad-Daulah al-Islamiyah hlm. 6—7).

Kelima, kontrol masyarakat berjalan dengan pembiasaan amar makruf nahi mungkar. Dengan karakter dakwah ini, angka kriminalitas kerap menimpa anak bisa diminimalisasi, bahkan dihilangkan dengan pengawasan masyarakat serta sistem sanksi yang tegas. Keenam, pendidikan keluarga berbasis Islam. Keluarga adalah bangunan pertama pembentukan karakter anak. Dengan pemahaman Islam yang benar, orang tua akan mendidik anak-anak mereka dengan baik.

Ketujuh, sistem sanksi tegas. Ketika semua lapisan pencegahan sudah dilakukan, lalu masih ada yang melakukan pelanggaran syariat maka sistem sanksi Islam akan ditegakkan. Tujuannya agar para pelaku kekerasan jera dan tidak akan mengulangi kemaksiatannya lagi.

Pemenuhan dan perlindungan terhadap anak adalah tanggung jawab bersama. Negara Khilafah sebagai penanggung jawab utama bertugas memastikan individu, keluarga, dan masyarakat mampu melaksanakan kewajibannya secara sempurna. Tanggung jawab ini diwujudkan dengan penetapan kebijakan-kebijakan yang menjamin terpenuhinya hak-hak rakyat pada umumnya dan anak pada khususnya. Dengan begitu, anak akan terlindungi secara hakiki dalam mekanisme sistem Islam kafah yang diterapkan pada keluarga, masyarakat, dan negara. [MNews/CJ-RR]

Share

2 thoughts on “Melindungi Anak secara Hakiki dengan Sistem Islam Kafah”

  1. Maa syaa Allah Sistem Islam Kaffah dalam Naungan Khilafah solusi hakiki problematika dalam kehidupan

  2. Sindikat internasional penjualan bayi yang diduga terkait tindak pidana perdagangan orang (TPPO) adalah buah kegagalan pembangunan ekonomi kapitalisme dan politik demokrasi yang melahirkan kemiskinan struktural

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *