Migas Milik Rakyat, Bukan untuk Dilelang

Migas Milik Rakyat, Bukan untuk Dilelang

Muslimah News, FOKUS — Kekayaan alam Indonesia berupa minyak dan gas bumi membentang dari barat ke timur, tetapi mau dilelang begitu saja oleh pemerintah. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) siap menawarkan 75 blok minyak dan gas bumi (migas) dengan potensi terbesar berlokasi di wilayah Papua dan Sulawesi.

Dari 75 blok migas tersebut, sebanyak 61 area dilelang oleh pemerintah. Di luar 61 area yang dilelang tersebut, terdapat 14 area terbuka yang berpotensi, yakni Bukit Barat, Kasongan Sampit, Palangkaraya, West Sangatta, South Sageri, South East Mandar, Halmahera Kofiau, Semai IV, North Arguni, Cendrawasih Bay II, Cendrawasih Bay III, Akimeugah I, Akimeugah II, dan East Tanimbar.

Sebelumnya Kementerian ESDM telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM 14/2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja Sama untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi. Aturan ini mengatur berbagai bentuk kerja sama, seperti kerja sama sumur minyak oleh BUMD, koperasi, dan UMKM; kerja sama operasi atau teknologi; serta kerja sama pengusahaan sumur tua.

Regulasi ini dicanangkan untuk memperkuat ketahanan energi nasional dan mendorong tercapainya swasembada energi. Melalui kebijakan ini, pemerintah mendorong Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di wilayah kerja yang telah diberikan konsesi agar terus meningkatkan produksi.

Konsekuensi Kapitalisme

Pelelangan 61 blok migas dan 14 area terbuka yang memiliki potensi migas menunjukkan konsistensi pemerintah dalam mengamalkan ideologi kapitalisme. Liberalisasi migas adalah ciri khas ideologi kapitalisme. Bentuk liberalisasi ini tengah dilakukan dalam kebijakan lelang blok migas.

Pelelangan blok migas membuka peluang bagi asing dan swasta menguasai SDA negeri ini. Keluarnya Peraturan Menteri ESDM 14/2025 adalah legitimasi untuk mempermudah kerja sama dengan siapa saja yang siap mengelola migas di negeri ini dengan dalih peningkatan produksi dalam negeri.

Alih-alih mewujudkan swasembada energi seperti yang dicanangkan pemerintah, regulasi tersebut justru menjadikan kekayaan alam milik rakyat berpotensi dikuasai swasta, lokal ataupun asing. Meski Pertamina masih mendominasi dalam memainkan perannya sebagai perusahaan negara yang mengelola migas, swasta juga memiliki peluang yang sama sebagai kontributor dalam aspek investasi, teknologi, dan keahlian operasional.

Buktinya, terdapat sejumlah perusahaan migas swasta yang memiliki peran vital dalam sektor migas, di antaranya ExxonMobil Cepu Ltd. yang menghasilkan minyak sebesar 146.805 barel per hari (bph), Medco E&P Natuna menghasilkan migas 165 ribu bph pada 2023, Petrochina International Jabung Ltd. menghasilkan migas 14.150 bph, dan BP Berau Ltd dengan capaian produksi 7.703 bph.

Liberalisasi migas mendorong terbukanya investasi dengan tujuan meningkatkan inovasi, produksi, dan pertumbuhan ekonomi. Sistem kapitalisme menjadikan mekanisme lelang sebagai instrumen legal perampokan sumber daya alam. Melalui kebijakan lelang blok migas, pemerintah melakukan proses penawaran wilayah kerja migas kepada investor untuk eksplorasi dan produksi. Pemerintah membuka peluang bagi investor asing maupun domestik untuk berpartisipasi dalam pengembangan potensi sumber daya alam migas di Indonesia.

Yang diutamakan dalam lelang blok migas ialah investor yang sanggup membayar mahal serta menjanjikan keuntungan besar. Sebagai contoh, Pertamina yang notabene perusahaan negara mengemban dua mandat, yakni mengejar keuntungan komersial dan memastikan ketersediaan energi bagi seluruh rakyat Indonesia. Apalagi perusahaan minyak swasta, tujuannya pasti berkutat pada urusan untung dan rugi. Migas menjadi sektor strategis dalam aktivitas jual beli. Pada 2024 pemerintah menawarkan 11 wilayah kerja migas dalam dua tahap lelang. Salah satu pemenang lelang adalah PT Huatong Services Indonesia untuk Blok Migas Air Komering.

Kapitalisme menjadikan negara sebagai fasilitator kepentingan pemilik modal, bukan pengurus rakyat. Jika hal ini terus dibiarkan, negara akan kehilangan kedaulatan energi. Alhasil, sektor migas menjadi ladang bisnis negara. Akibatnya, bukan harga migas murah yang rakyat dapatkan, tetapi harga yang kian mahal. Ada harga, ada rupa. Jika masyarakat ingin menikmati BBM dengan kualitas tinggi, harganya mahal. Pun sebaliknya. Apabila ingin harga BBM murah, masyarakat beli dengan kualitas seadanya.

Bagi pemerintahan yang menerapkan ideologi kapitalisme, swasembada energi diartikan sebagai pemenuhan kebutuhan energi tanpa bergantung pada impor. Strategi yang digunakan ialah pengembangan energi terbarukan, seperti konversi kendaraan BBM ke listrik, kolaborasi pemerintah dan swasta, dan peningkatan kapasitas energi.

Padahal, swasembada energi sejatinya bukan sekadar tidak bergantung pada impor, tetapi juga kemampuan untuk memproduksi migas secara mandiri dari aspek hulu hingga hilir, mulai dari eksplorasi dan produksi, teknologi, keahlian operasional, hingga distribusi. Dalam pandangan Islam, migas termasuk sumber daya alam yang tidak boleh dilelang, diswastanisasi, apalagi diprivatisasi.

Kebijakan Migas dalam Islam

Islam menetapkan migas sebagai harta milik umum yang negara wajib mengelolanya, mulai dari pengeboran, penyulingan, hingga pendistribusiannya. Pengelolaannya tidak boleh dipindahtangankan kepada individu atau swasta. Pengelolaannya harus diserahkan kepada negara agar hasilnya dikembalikan kepada rakyat sebagai pemilik kekayaan tersebut.

Jika ada individu atau perusahaan yang terlibat dalam pencarian, produksi, atau distribusinya, ia hanya dibayar sesuai dengan kerjanya, yang diistilahkan dengan service contract; bukan dengan pola konsesi ataupun bagi hasil yang seolah-olah kontraktor menjadi bagian dari pemilik. Pasalnya, hak kepemilikan umum tersebut tidak boleh dialihkan kepada siapa pun.

Rasulullah ﷺ bersabda, “Kaum muslim berserikat dalam tiga hal, yaitu air, padang rumput, dan api.” (HR Abu Daud).

Larangan penguasaan harta milik umum yang depositnya banyak berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Abidh bin Hamal al-Mazaniy, “Sesungguhnya dia bermaksud meminta (tambang) garam kepada Rasulullah maka beliau memberikannya. Tatkala beliau memberikannya, salah seorang laki-laki yang ada di dalam majelis berkata, ‘Apakah Anda mengetahui apa yang telah Anda berikan kepadanya? Sesungguhnya apa yang telah Anda berikan itu laksana (memberikan) air yang mengalir.’ Akhirnya beliau bersabda, ‘(Kalau begitu) tarik kembali darinya.’” (HR Tirmidzi).

Syekh Abdul Qadim Zalum menjelaskan dalam kitab Al-Amwal fi Daulah Khilafah, tindakan Rasulullah ﷺyang meminta kembali (tambang) garam yang telah diberikan kepada Abidh bin Hamal dilakukan setelah mengetahui bahwa (tambang) garam tersebut jumlah (deposit)-nya sangat banyak dan tidak terbatas.

Karena migas membutuhkan tahapan proses yang panjang dan berdana besar, seperti pengeboran, penyulingan, dan pendistribusian, maka negaralah yang diserahi kewenangan untuk mengelola dan mendistribusikannya kepada masyarakat.

Demikianlah, tujuan pendistribusian minyak ke rakyat bukanlah untuk berbisnis, tetapi untuk memenuhi hajat hidup masyarakat. Dengan begitu, biaya yang dikenakan atas BBM untuk masyarakat bisa murah, bahkan gratis. Tidak boleh ada tujuan komersialisasi dalam pengelolaan kekayaan milik umum. Semua hasilnya harus dikembalikan ke masyarakat.

Khilafah akan menjaga kedaulatan dan kemandirian pengelolaan migas seluruhnya untuk umat. Hasilnya dikembalikan sepenuhnya untuk rakyat dalam bentuk layanan pendidikan, kesehatan, dan keamanan secara gratis. Negara bertindak sebagai pengurus (raa’in) yang sebenar-benarnya.

Dengan penerapan syariat Islam secara kafah, harta milik rakyat, yakni SDA, migas, dan lainnya akan dikelola dengan amanah, baik dari sisi produksi, konsumsi, maupun distribusinya. Negara akan mengerahkan para ahli agar pengelolaan migas ramah lingkungan dan memberi kemaslahatan bagi masyarakat. [MNews/CJ-RR]

Share

2 thoughts on “Migas Milik Rakyat, Bukan untuk Dilelang”

  1. Maa syaa Allah, Sistem Islam Kaffah dalam Naungan Khilafah Islamiyyah solusi atas permasalahan dalam kehidupan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *