[Kabar] Aktivis: Para Penguasa Negeri Muslim Menjadi Tembok Penghalang Persatuan Umat

Muslimah News, NASIONAL — Di hadapan ratusan tokoh lintas profesi pada acara Bincang Hangat Tokoh Muslimah bertajuk “Muharam Momen Persatuan Umat. Gaza, Akankah Menjadi Fajar Kebangkitan Umat?” aktivis muslimah sekaligus Direktur Institut Muslimah Negarawan (IMuNe) Dr. Fika Komara menegaskan bahwa para penguasa negeri muslim justru menjadi tembok penghalang persatuan umat.

“Kalau kita lihat umat sudah bersatu, umat sudah mulai melek, apalagi yang kurang? Ternyata memang penghalang terbesar dari persatuan umat adalah para penguasa muslim,” ujarnya di acara yang diselenggarakan secara hibrida tersebut, Jumat (11-7-2025).

Pasalnya, menurut Fika, setelah konflik Yahudi-Iran, para penguasa muslim itu justru menyambut Abraham Accord (aliansi Abraham) yang diaruskan oleh Trump dan Netanyahu.

”Satu minggu yang lalu, muncul di layar reklame Tel Aviv. Dalam gambar reklame itu, Presiden AS Donald Trump diapit oleh Perdana Menteri “Israel” Benjamin Netanyahu dan sekelompok pemimpin Arab. Yang menonjol adalah Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman dan Presiden Suriah Ahmad al-Sharaa,” bebernya.

Dengan munculnya papan reklame ini, ucap Fika, pengkhianatan para penguasa muslim itu dilakukan secara terang-terangan karena mereka akan menormalisasi hubungan dengan penjajah Zion*s Yahudi.

Dukungan Amerika

Fika meyakini, entitas Zion*s tidak akan mampu melakukan serangan terhadap negeri-negeri kaum muslim, kecuali atas dukungan AS dan sekutu-sekutunya.

”Perang singkat antara Iran dan entitas Zion*s Yahudi menunjukkan pada keterbatasan kapabilitas perang musuh dan kekhawatiran akan eskalasi peperangan kawasan,” ulasnya.

AS dan sekutunya, ia menerangkan, berusaha sekuat tenaga untuk melakukan de-eskalasi dengan berbagai perjanjian diplomatik. ”Abraham Accords terus dikampanyekan untuk menormalisasi hubungan antara entitas Zion*s Yahudi dengan negeri-negeri Arab di sekitarnya,” tegasnya.

Ia menjelaskan, untuk mempercepat bangunan sistem Barat di Timur Tengah, pegangan terakhirnya adalah para penguasa Islam yang berkhianat terhadap darah kaum muslim, berkhianat terhadap Gaza, berkhianat terhadap Baitulmaqdis, berkhianat terhadap Allah dan Rasul-Nya. ”Penguasa ini sebenarnya bukan penguasa hakiki umat Islam karena mereka adalah penguasa “boneka”,” cetusnya.

Peran Perubahan

Menurutnya, dalam merespons Gaza tidak boleh reaktif, emosional. “Pergerakan umat perlu agenda visioner (roadmap) yang terstruktur, terencana (berbasis jawwil iman), dan tidak terjadi secara emosional,” jelasnya.

Ia mengutip penjelasan Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitab Mafahim Siyasiyah bahwa penting sekali untuk mendirikan negara karena menyangkut persoalan otoritas.

“Apa yang dilakukan Rasulullah itu kan mendirikan negara Madinah dahulu sebelum menyiapkan langkah-langkah pembebasan Baitulmaqdis sampai akhirnya Baitulmaqdis dibebaskan oleh Khalifah Umar,” terangnya.

Ia lalu menyimpulkan bahwa untuk bisa membebaskan Gaza, membebaskan Baitulmaqdis, terlebih dahulu harus mewujudkan kekuatan esensial minimum, yaitu tegaknya Khilafah yang akan memiliki otoritas. Ia mencontohkan, saat umat tidak memiliki otoritas, bagaimana frustasinya relawan Gaza, bantuan tidak bisa masuk ke Gaza karena tercegat di pintu Rafah oleh penguasa.

“Dengan sebuah negara, maka bisa mengatur langkah-langkah edukasi, langkah-langkah politik, termasuk langkah-langkah jihad. Oleh karena itu, tidak bisa sekarang hanya bicara bagaimana edukasi soal Palestina, tanpa edukasi soal Khilafah,” tegasnya.

Peran Muslim Indonesia

Ia membeberkan, setidaknya ada empat peran yang bisa dilakukan kaum muslim di Indonesia terkait Palestina.

“Pertama, peran perubahan sosial politik. Urgensi mengenalkan platform perubahan yang dicontohkan Rasulullah, terlibat dakwah berjemaah dalam kutlah siyasi (partai politik ideologis), berperan kolektif membongkar keserakahan elite oligarki, kebrutalan zion*sme, dan kezaliman kapitalisme demi perubahan besar menuju tatanan peradaban Islam yang otoritatif (Khilafah),” ulasnya.

Kedua, sebutnya, terus menyuarakan opini Palestina, di saat yang sama membentuk masyarakat (shaping our society) dengan mengoreksi gaya hidup materialistis dan mewaspadai gejala konsumerisme yang berakar pada hubbud dunya (cinta dunia).

“Ketiga, peran keluarga (ruang privat), meningkatkan kualitas interaksi dengan keluarga, mengedukasi sejarah soal Palestina, mengenalkan pada anak sikap kesatria dalam Islam. Juga membangun kesadaran politik, taat syariat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, tidak tergiur riba, serta mendorong keluarga dan lingkungan untuk terlibat dakwah,” bebernya.

Keempat, ia menjelaskan, agar masing-masing diri membangun keimanan yang kuat, terlibat dalam gerakan boikot produk Zion*s, memagari diri dengan ilmu bermanfaat terutama ilmu agama (tsaqafah Islam), mengaktifkan ihsasul fikr (sensibilitas berfikir) sehingga bisa mengambil pelajaran tentang keimanan muslim di Gaza yang sangat istimewa.

Peran Perubahan Politik

Fika menyebut, ada empat peran perubahan politik yang bisa dilakukan. ”Pertama, agenda aktivisme umat harus memiliki tujuan besar yang dan terukurmenuju tatanan peradaban Islam yang otoritatif (Khilafah), yakni kepemimpinan umat yang wala’ (kesetiaan) hanya kepada Allah dan Rasul-Nya,” jelasnya.

Kedua, ia melanjutkan, urgensi bergerak sesuai platform perubahan nabawi yang dicontohkan Rasulullah, terlibat dakwah berjemaah, dan berperan kolektif menyuarakan gagasan besar perubahan.

”Ketiga, melatih kemampuan narasi perjuangan yang mampu menyambungkan isu global dengan lokal, think globally act locally, sesuai roadmap perubahan yang jelas,” terangnya.

Keempat, sambungnya, melakukan edukasi tatanan kehidupan Islam sebagai alternatif pengganti tatanan dunia yang ambruk ini.

Terakhir ia menandaskan bahwa kekuatan standar umat adalah iman dan kesadaran politiknya yang terpancar dari akidah Islam dan ideologi Islam.

”Kekuatan terbesar kita adalah kekuatan ideologi, kekuatan akidah, dan bintang dari perjuangan kita adalah Rasulullah saw.,” pungkasnya. [MNews/IA]