[Kabar] Tarif Dagang AS, Akademisi: Bukti Indonesia Tidak Berdaya terhadap Dominasi Kapitalis Barat

Muslimah News, INTERNASIONAL — Presiden Trump menetapkan tarif terhadap beberapa negara yang dianggap menjadi penyebab defisit perdagangan negara mitra dagang Amerika Serikat (AS). Indonesia sendiri dikenakan tarif sebesar 32%. Berikutnya, pemerintah Indonesia melakukan upaya negosisasi, tetapi ternyata tarif tersebut tetap akan diberlakukan pada 1 Agustus mendatang.

Akademisi Dr. R.A. Vidia Gati, S.E.Ak., M.E.I. menilai, pemberlakuan tarif ini jelas membuat para pengusaha khawatir, terutama untuk industri padat karya. “Penurunan permintaan ekspor otomatis akan berdampak pada perusahaan secara langsung dan juga perekonomian negara secara tidak langsung. Pemberlakuan tarif dagang negara AS ini membuktikan negara ini tidak berdaya terhadap dominasi kapitalis Barat,” ucapnya kepada MNews, Selasa (15-7-2025).

Fenomena ini, ungkapnya, dapat dilihat sebagai ketakberdayaan suatu negara terhadap kebijakan negara lain. “Dalam Kitab Nidzam al-Iqtishadi karya Syekh Taqiyudin an-Nabhani bab “Perjanjian Perdagangan dengan Negara Lain”, perjanjian harus didasarkan pada prinsip keadilan dan kemaslahatan. Tidak boleh ada perjanjian yang mengandung unsur-unsur yang merugikan kedaulatan negara, melanggar syariat Islam, atau menempatkan negara di bawah dominasi negara lain,” jelasnya.

Ia menerangkan, jika suatu perjanjian memberikan dampak demikian, maka negara tidak boleh terikat oleh perjanjian atau organisasi perdagangan internasional yang bertentangan dengan hukum syariat atau kepentingannya. “Berkaitan dengan tarif, syariat Islam menetapkan bahwa pedagang muslim tidak dikenakan ‘usyr, tetapi hanya zakat perdagangan (2,5%) jika memenuhi nisab. Sedangkan pedagang nonmuslim dikenakan cukai dengan nilai yang sama ketika pedagang muslim masuk ke negara tersebut,” urainya.

Penerapan sistem ekonomi kapitalisme, jelasnya, akan menempatkan negara adidaya sebagai penguasa yang dominan, sementara negara lain menjadi subordinat, bukan mitra dagang yang sejajar. “Telah nyata sistem ini membuat tatanan dunia yang tidak adil dan ekslusif untuk negara kapitalis sehingga kita mengenal ada istilah negara maju dan negara berkembang,” tukasnya.

Ia mengutip pendapat Syekh Taqiyuddin, tujuan perdagangan luar negeri adalah untuk memenuhi kebutuhan umat, memperkuat perekonomian negara, dan membangun kemandirian ekonomi. “Ekonomi yang kuat justru seharusnya tidak bertumpu pada aktivitas ekspor karena rentan terdampak kebijakan negara lain,” terangnya.

Di samping itu, paparnya, negara harus menjadi pemegang kendali utama untuk mengatur, mengawasi, mengarahkan aktivitas ekspor-impor demi kemaslahatan umat, dan stabilitas ekonomi. “Hal ini sangat berbeda jauh dengan sistem kapitalisme yang menyerahkan sebagian besar kendali kepada pasar dan sektor swasta,” ungkapnya.

Menurutnya, untuk dapat membangun kemandirian ekonomi, salah satunya dengan menegakkan hukum kepemilikan serta prinsip-prinsip ekonomi syariat. “Sayangnya, hal ini bertentangan dengan sistem ekonomi kapitalisme saat ini. Untuk dapat meraih tujuan tersebut, tentu saja kita perlu memikirkan bagaimana mengembalikan dan menegakkannya hukum syariat yang berasal dari wahyu sehingga rahmat-Nya dapat dirasakan ke seluruh alam,” pungkasnya. [MNews/IK]

Share on Facebook

Tweet