Islam Mengurai Benang Kusut Persoalan Perumahan

Islam Mengurai Benang Kusut Persoalan Perumahan

Penulis: Iin Eka Setiawati

Muslimah News, FOKUS — Pemerintah berencana merevisi aturan rumah subsidi dengan mengurangi batas minimal luas tanah dari 60 m2 menjadi 25 m2, dan luas bangunan minimal dari 21 m2 menjadi 18 m2, sedangkan batas maksimal luas tanah tetap 200 m2 dan luas bangunan maksimal 36 m2. Rencana ini tertuang dalam draf Keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Nomor/KPTS/M/2025, menggantikan aturan sebelumnya dalam Keputusan Menteri PUPR Nomor 689/KPTS/M/2023.[1]

Kementerian PKP kemudian memperkecil ukuran rumah subsidi khusus untuk kawasan perkotaan dengan tujuan menurunkan harga agar lebih terjangkau masyarakat, terutama generasi muda yang ingin tinggal dekat dengan tempat kerja. Namun, rencana ini masih berupa draf dan akan dibahas lebih lanjut, dengan komunikasi terbuka kepada berbagai pihak, termasuk satgas perumahan, pengembang, perbankan, dan masyarakat.[2], [3], [4]

Akan tetapi, Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo dan anggota Satgas lainnya menyatakan keberatan karena tidak dilibatkan dalam pembahasan dan tidak mengetahui rencana pengurangan ukuran rumah subsidi tersebut. Mereka menegaskan tidak pernah menyetujui ide ini sehingga menimbulkan ketidaksepahaman antara Kementerian PKP dan Satgas Perumahan.[5], [6]

Pelaku industri properti juga mengkritik ukuran 18 m2 yang dianggap terlalu kecil dan tidak layak untuk keluarga—terutama yang memiliki anak—karena keterbatasan ruang dan standar nasional maupun internasional. Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia menyarankan ukuran tersebut lebih cocok untuk hunian vertikal, sedangkan pengembang menilai rumah tipe 18 m2 seperti gudang karena minimnya sekat dan ruang yang memadai.[7]

Sementara itu, Managing Director PT Ciputra Development Tbk (CTRA) Budiarsa Sastrawinata mengatakan bahwa draf Keputusan Menteri PKP terkait batasan luas lahan dan luas lantai rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ini, memperluas dan memberikan pilihan bagi pengembang untuk membangun rumah subsidi di tengah lahan yang makin terbatas dan harga yang tinggi di perkotaan. “Ini menjadi pilihan bagi pengembang untuk membangun rumah subsidi di kota yang lahannya sudah mahal dan juga pilihan bagi konsumen MBR yang ingin tinggal di kota,” ujarnya (Ahad, 8-6-2025).[8]

Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati menyatakan bahwa cicilan rumah subsidi saat ini sekitar Rp1 juta/bulan. Namun, dengan aturan baru yang mengurangi ukuran rumah subsidi, cicilan bisa turun menjadi sekitar Rp600—700 ribu/bulan. Contoh desain rumah subsidi minimalis berukuran 14 m2 yang dipamerkan Lippo Group menunjukkan bahwa rumah subsidi seharga Rp110 juta dapat dicicil sekitar Rp600 ribu/bulan dengan tenor 20 tahun.[9]

Benang Kusut Persoalan Perumahan Rakyat Belum Tuntas

Persoalan perumahan rakyat belum juga tuntas diselesaikan pemerintah. Berbagai program yang diklaim pemerintah dapat menjadi solusi persoalan perumahan, nyatanya membuat persoalan makin ruwet, ibarat benang kusut yang perlu diurai. Angka backlog perumahan (kesenjangan antara jumlah rumah yang dibutuhkan oleh masyarakat dan jumlah rumah yang tersedia) yang ditargetkan nol, justru naik hingga 51,5%. Berdasarkan data BPS, pada 2025, backlog perumahan mencapai 15 juta unit dari sebelumnya 9,9 juta unit (2023).

Program rumah subsidi yang selama ini berjalan pun nyatanya gagal menyolusi persoalan perumahan. Sekarang pemerintah justru berencana memperkecil ukuran luas rumah subsidi dengan tujuan menurunkan harga agar lebih terjangkau masyarakat. Artinya, selama ini harga rumah subsidi yang ditetapkan pemerintah tidak terjangkau MBR ataupun rakyat miskin. Ini karena harganya memang tinggi, antara Rp160 jutaan hingga Rp240 jutaan.

Kalaupun ukuran luas rumah subsidi diperkecil, menurut pengembang, rumah subsidi minimalis berukuran 14 m2 dihargai Rp110 jutaan. Sungguh harga yang fantastis bagi rakyat miskin! Alih-alih memudahkan masyarakat miskin mengakses rumah layak huni, pemerintah malah mempersulit masyarakat. Bagaimana tidak dikatakan bahwa ini adalah benang kusut persoalan perumahan?

Juga bukan sekadar ukuran, lebih dari itu, ia menjadi cerminan manusiawi tidaknya sebuah hunian. Jika rumah dibuat terlalu kecil, tidak hanya ruang hidup yang terbatas, tetapi juga menegasikan aspek kemanusiaan penghuninya. Demikian juga berbagai fungsi rumah tidak dapat terpenuhi, seperti fungsi ibadah harus ada musala, fungsi sosial harus ada ruang keluarga, fungsi penerimaan tamu harus ada ruang tamu, kamar tidur yang terpisah antara anak-anak dan orang tua, kamar mandi, dan sebagainya.

Jika alasan pengecilan ukuran tersebut adalah keterbatasan lahan, sebenarnya ini adalah efek dari kapitalisasi. Banyak orang membeli rumah bukan untuk dihuni, melainkan sekadar investasi. Alhasil, banyak rumah kosong yang banyak menghabiskan lahan. Bahkan, banyak lahan kosong yang sudah dikuasai korporasi sehingga masyarakat kesulitan mencari lahan/tanah untuk membangun rumah sendiri dan harga tanah pun melambung tinggi.

Pemerintah mengeklaim bahwa rumah subsidi akan memudahkan MBR mengakses rumah. Nyatanya, sulit bagi rakyat miskin memenuhi persyaratan yang ditentukan, antara lain harus memiliki penghasilan umumnya maksimal Rp8 juta bagi yang sudah menikah dan Rp7 juta bagi yang belum menikah, memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh 21, slip gaji, dan sebagainya yang memberatkan.

Secara fakta, tidak semua MBR memiliki NPWP, SPT, ataupun slip gaji. Pekerjaan saja kebanyakan tidak tetap, terkadang serabutan. Terlebih lagi saat ini banyak pekerja yang mengalami PHK sehingga mereka tidak memiliki gaji tetap, bahkan tidak berpenghasilan. Orang-orang semacam ini jelas tidak mungkin bisa mengakses rumah subsidi. Bagaimana mungkin program rumah subsidi memudahkan rakyat miskin dalam mengakses rumah?

Benang Kusut Persoalan Perumahan

Benang kusut persoalan perumahan sejatinya muncul akibat penerapan kapitalisme dengan konsep good governance-nya, menjadikan negara hanya berfungsi sebagai regulator. Sementara itu, pengelolaan berbagai urusan rakyat diserahkan kepada operator. Peran negara melayani korporasi melalui berbagai regulasi yang memudahkan mereka untuk memperoleh keuntungan.

Pengecilan ukuran rumah subsidi adalah salah satu bukti keberpihakan negara kepada korporasi. Negara membuatkan regulasi yang menjadikan pengembang properti memiliki banyak pilihan lahan keuntungan. Pengembang properti bisa memilih membangun rumah subsidi ukuran kecil atau besar, alhasil keuntungan tetap berpihak pada korporasi, bukan membantu masyarakat luas.

Pemerintah menyerahkan berbagai urusan perumahan rakyat kepada operator sehingga hilanglah fungsi negara sebagai pengurus rakyat (raa’in) dan pelindung (junnah). Negara justru menyulitkan masyarakat miskin dengan persyaratan administrasi yang tidak memungkinkan terpenuhi untuk memperoleh akses rumah subsidi, bahkan dengan harga yang tidak terjangkau.

Selain syarat dan ketentuan yang menyulitkan mengakses rumah subsidi, masalah pembagian kekuasaan dalam pemerintahan (desentralisasi) juga menghambat penyelesaian masalah perumahan di daerah-daerah yang jauh dari ibu kota. Akibat desentralisasi, daerah-daerah harus menanggung dana pembangunan sebagian rumah rakyat. Padahal, banyak daerah tidak memiliki kekayaan yang memadai untuk menyelesaikan persoalan ini. Akhirnya, persoalan perumahan rakyat pun terus berlanjut.

Model pemerintahan semacam ini (desentralisasi) sangat berbahaya karena membuat masyarakat makin sulit hidup. Berbagai persoalan tidak pernah tuntas diselesaikan. Inilah akibat diterapkannya ideologi rusak kapitalisme demokrasi yang jelas-jelas harus segera diganti dengan ideologi sahih.

Mengurai dengan Penerapan Ideologi Sahih

Benang kusut persoalan perumahan perlu diuraikan dengan solusi yang solutif. Dalam Islam, manajemen berbagai urusan negara dan berbagai kepentingan masyarakat ditangani oleh departemen, jawatan, serta unit-unit yang didirikan untuk menjalankan berbagai urusan negara dan memenuhi semua kepentingan masyarakat, termasuk perihal perumahan rakyat.

Rasulullah ﷺ sendiri secara langsung mengatur berbagai kepentingan masyarakat di Madinah. Beliau secara langsung mengatur urusan dan permasalahan mereka, menjamin semua kebutuhan, serta mengarahkan masyarakat pada sesuatu yang menjadikan urusan mereka lebih baik. Ini termasuk perkara administratif yang memudahkan kehidupan mereka tanpa banyak problem dan kerumitan.

Negara memberikan kemudahan kepada seluruh masyarakat untuk dapat mengakses perumahan yang layak dan luas sesuai kebutuhan, serta sesuai mekanisme syariat, semua tanpa syarat-syarat yang memberatkan. Fungsi negara melayani kepentingan rakyatnya, artinya negara tidak membutuhkan swasta/operator/pengembang properti.

Negara bisa meminta bantuan swasta, tetapi swasta bukan sebagai pengelola yang menjadi sandaran tata kelola perumahan. Negara tidak memberikan izin kepada korporasi untuk menguasai lahan yang luas dan diterlantarkan karena akan menghambat akses masyarakat mendapatkan lahan untuk perumahan.

Demikian pula, apabila di berbagai daerah yang jauh dari pusat ibu kota dibutuhkan pembangunan rumah bagi masyarakat di wilayah tersebut, pemerintah daerah dapat langsung membantu. Jika kas daerah tidak mencukupi, pemerintah pusat akan membiayainya. Ini karena masalah kekuasaan diterapkan secara sentralisasi, bukan desentralisasi atau otonomi daerah yang menghambat percepatan penyelesaian persoalan di daerah.

Masyarakat yang memiliki kepentingan mengakses perumahan tentu menginginkan kecepatan dan kesempurnaan pelayanan. Rasulullah ﷺ pernah bersabda, “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan berlaku ihsan dalam segala hal. Jika kalian membunuh (melaksanakan kisas), maka lakukanlah pembunuhan itu secara ihsan (baik/sempurna). Jika kalian menyembelih, maka lakukan penyembelihan itu secara baik/sempurna.” (HR Muslim dari Syadad bin Aus).

Ihsan (kebaikan, kesempurnaan) dalam mengurai benang kusut persoalan perumahan jelas diperintahkan oleh syariat. Untuk merealisasikan kebaikan dalam mengurai benang kusut tersebut, harus terpenuhi tiga hal berikut dalam manajemennya.

Pertama, kesederhanaan aturan, ini karena kesederhanaan aturan akan memberikan kemudahan dan kepraktisan, sedangkan aturan yang rumit akan menyebabkan kesulitan. Kedua, kecepatan dalam pelayanan transaksi yang akan mempermudah orang yang memiliki keperluan. Ketiga, pekerjaan itu ditangani oleh orang yang mampu dan profesional.

Semua itu hanya bisa terwujud dengan penerapan ideologi sahih Islam yang berasal dari Sang Pencipta manusia, alam semesta, dan kehidupan, yaitu Khilafah. Wallahualam bissawab. [MNews/GZ]


[1] https://www.tempo.co/ekonomi/alasan-kementerian-pkp-ingin-batasi-luas-rumah-subsidi-18-meter-persegi-1676038

[2] https://www.metrotvnews.com/play/K5nC7Pr4-pemerintah-ingin-masyarakat-punya-rumah-di-pusat-kota-meski-sempit

[3] https://nasional.kompas.com/read/2025/06/18/20202701/maruarar-jawab-kritik-rumah-subsidi-18-meter-persegi-yang-ukuran-60-meter

[4] www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250607154840-92-1237457/riuh-usulan-rumah-subsidi-jadi-ukuran-18-meter-persegi

[5] https://ekonomi.bisnis.com/read/20250618/47/1885989/fahri-hamzah-usulan-rumah-subsidi-18-meter-tak-direstui-hashim

[6] www.detik.com/properti/berita/d-7952278/respons-ara-soal-hashim-tolak-luas-minimal-rumah-subsidi-jadi-18-meter

[7] Ibid

[8] https://www.kabarbisnis.com/read/28130236/soal-batas-minimal-luas-rumah-subsidi-bos-ciputra-jadi-pilihan-pengembang

[9] https://www.detik.com/properti/berita/d-7966543/bocoran-harga-rumah-subsidi-18-meter-persegi-cicilan-rp-600-ribu-bulan

Share

2 thoughts on “Islam Mengurai Benang Kusut Persoalan Perumahan”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *