[Kabar] Kasus Kekerasan Pemain OCI, Akademisi: PR Panjang Pemerintah

[Kabar] Kasus Kekerasan Pemain OCI, Akademisi: PR Panjang Pemerintah

Muslimah News, NASIONAL — Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, menyebut kasus dugaan kekerasan dan eksploitasi pemain Oriental Circus Indonesia (OCI) sudah kedaluwarsa. Ia merujuk pada tempus delicti atau waktu terjadinya kasus pada pada 1997 atau 28 tahun sehingga sudah kedaluwarsa secara hukum.

Oleh karenanya apabila menggunakan hukum pidana posisi korban OCI akan lemah untuk ditindaklanjuti sehingga perlu menggunakan hukum HAM bersama Komnas HAM dan Komisi XIII DPR RI.

PR Panjang

Menyoroti hal ini, akademisi Banjarmasin Munajah Ulya, S.H., M.H. menyampaikan pandangannya. “Mencuatnya kasus kekerasan pemain OCI menunjukkan makin menggunungnya berbagai kasus kekerasan di negeri ini. Penyelesaian kasus ini menjadi PR panjang bagi pemerintah,” ungkapnya kepada MNews, Senin (28-4-205).

Belum lagi, tambahnya, jika berkaitan dengan soal keadilan, juga pencegahannya, yakni menutup pintu-pintu yang menganga hingga menyebabkan mudahnya terjadi tindakan tidak manusiawi seperti ini.

“Berbagai aturan hukum KUHP, UU TPPO, UU Perlindungan Anak dan peraturan lainnya yang coba ditegakkan, ternyata tidak mampu untuk mengatasinya,” kritiknya.

Apalagi, ujarnya, kasus kekerasan terhadap pemain sirkus ini dinilai sudah kedaluwarsa jika diajukan sebagai pidana biasa. “Memang, negara sekuler kapitalisme telah abai terhadap rakyat dalam berbagai sisinya,” nilainya.

Hukum Islam

Ia mengungkapkan, ada beberapa aspek yang dapat ditinjau jika menggunakan hukum Islam.

“Pertama, dalam pidana Islam, pelaku kekerasan akan dikenakan jinayah (sanksi pidana). Sanksi pidana dalam Islam yang tegas memberi efek jera (zawajir) bagi pelaku. Dalam kasus kekerasan seperti melukai atau merusak anggota tubuh atau mematahkan tulang akan dikenai diat. Misalnya, mematahkan satu gigi dikenai diat lima ekor unta,” bebernya.

Kedua, sambungnya, dalam kasus ini tampak ada modus mempekerjakan seseorang tanpa diberi upah dan perlakuan terhadap pekerja secara tidak manusiawi. “Di dalam Islam, penerima manfaat (yang mempekerjakan seseorang) dan pemberi manfaat (pekerja) memiliki kedudukan yang sama sehingga tidak boleh terjadi penindasan atau perlakuan buruk lainnya,” ungkapnya.

Ketiga, jelasnya, fakta anak-anak bekerja atau dipekerjakan seperti dalam kasus sirkus ini dan sebagaimana pula yang banyak terjadi saat ini, mengungkap suatu realitas betapa buruknya perlindungan dan jaminan kesejahteraan bagi anak dan rakyat pada umumnya di dalam sistem kapitalisme.

“Jika saja negara hari ini menjalankan fungsinya sebagai raa’in (pelayan/pengayom) rakyat, sudah barang tentu tidak akan terjadi banyak kasus demikian,” tegasnya.

Fungsi negara sebagai raa’in ini, urainya, telah dijalankan dengan sangat baik oleh para khalifah dalam sitem pemerintahan Islam. “Di antaranya adalah Umar bin Khaththab yang sering berkeliling di malam hari untuk memastikan bahwa rakyatnya hidup dalam keadaan aman dan sejahtera. Ia pernah menemukan seorang ibu yang kesulitan memasak untuk anak-anaknya dan segera memberikan bantuan,” paparnya. 

Oleh karenanya, ia menilai, kekerasan yang terjadi merupakan konsekuensi jika manusia menerapkan sistem sekuler kapitalisme dan memeninggalkan hukum terbaik, yakni hukum Allah Swt..

“Tidak lain yang terjadi adalah keruwetan hidup dan berbagai persoalan tidak bisa dipecahkan dengan baik,” tandasnya mengutip firman Allah dalam QS Al-Maidah ayat 50, “Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki? (Hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang meyakini (agamanya)?” [MNews/RA]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *