[Kabar] Pemerhati: Kuatnya Budaya Menyontek Berpangkal dari Sistem Pendidikan Kapitalisme dan Abainya Negara

Muslimah News, NASIONAL — Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan siap memperbaiki sistem dan pendekatan pembelajaran untuk mencegah budaya menyontek pada pelajar. Hal itu diungkapkan Mu’ti terkait adanya Survei Penilaian Integritas (SPI) yang menunjukkan masih banyaknya pelajar di sekolah dan juga di kampus yang menyontek. Skor SPI Pendidikan 2024 berada di angka 69,50.

Mu’ti menjelaskan, pihaknya siap mengubah orientasi pendidikan agar tidak hanya menekankan pada aspek pencapaian nilai dan skor tetapi menekankan pada penguatan pendidikan nilai dan karakter. Kemendikdasmen juga sudah mulai menerapkan perubahan orientasi pendidikan tersebut dalam pelatihan guru.

Salah satu perbaikan sistem dan pendekatan pembelajaran yang akan dimulai adalah penerapan pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning mulai tahun ajaran 2025/2026. Sebabnya, deep learning akan menekankan pada proses penemuan makna (meaning) dalam setiap materi pelajaran siswa.

Kapitalisme

Menyikapi hal tersebut, pemerhati kebijakan pendidikan Noor Afeefa menyampaikan, keinginan Mendikdasmen untuk mencegah budaya menyontek di kalangan siswa dengan mengubah orientasi pendidikan pun dipandang tidak bakal membuahkan hasil signifikan. “Kuatnya budaya menyontek, dan yang sejenisnya, sebenarnya berpangkal dari rusaknya sistem pendidikan kapitalisme saat ini dan abainya negara dalam mengurus pendidikan,” ucapanya kepada MNews, Ahad (27-4-2025).

Menurutnya, rendahnya skor SPI Pendidikan menunjukkan adanya masalah besar dalam tata kelola pendidikan di Indonesia, yakni terkait sistem yang digunakan dan peran negara dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini. “Sistem pendidikan kapitalisme saat ini berasas sekularisme yang menjauhkan dari akidah Islam. Pendidikan lebih berfokus pada penguasaan materi akademik berupa ilmu pengetahuan, sains dan teknologi, maupun ketrampilan penunjang lain yang semuanya berorientasi pada dunia kerja,” jelasnya.

Pembentukan kepribadian, ungkapnya, hanya menjadi pelengkap dan tidak didasarkan pada asas Islam. “Kalau pun siswa mengetahui suatu perbuatan itu buruk, mereka amat mudah melanggar apa yang mereka pelajari dan ketahui. Itulah pembelajaran dalam sistem pendidikan sekuler saat ini. Para pelajar kehilangan ikatan terhadap akidah Islam. Rasa takut terhadap dosa akibat menyotek minim. Menghalalkan segala cara untuk mendapatkan hasil pun menjadi hal lumrah dalam dunia pendidikan,” bebernya.

Menurutnya, akibat paling fatal dari pengaturan pendidikan kapitalis adalah abainya peran negara. “Dalam sistem kapitalis saat ini, kehadiran dan tanggung jawab negara sangat minim. Minimnya anggaran pendidikan mengakibatkan negara tidak mampu membangun sarana prasarana pendidikan memadai sesuai kebutuhan. Sulitnya mencari sekolah maupun kampus yang baik, juga memicu para siswa berbuat curang demi mendapatkan nilai bagus sebagai kunci memasuki jenjang berikutnya,” bebernya.

Gagal

Menurut Noor, jika Mendikdasmen hanya berencana mengubah orientasi belajar siswa, tanpa mengubah sistem pendidikannya, maka tidak akan menghasilkan perubahan signifikan atau bahkan gagal. “Pendidikan yang berorientasi kerja tersebut dianggap menjadi satu-satunya kunci mendapatkan penghidupan. Kondisi ini makin membuat mental siswa rusak. Semua ini tentu berkaitan dengan sistem besar yang menaunginya, yakni kapitalisme. Apalagi negara, juga tidak mampu menyediakan lapangan kerja yang memadai,” jelasnya.

Ia memaparkan, apabila sistem pendidikan hanya mengandalkan model atau pendekatan pembelajaran deep learning yang nafasnya tetap sekuler kapitalis, maka pembentukan karakter yang baik tidak akan terwujud. “Adapun melalui pelatihan tambahan bagi guru, itu pun tidak akan bisa menjangkau kebutuhan mengingat begitu parahnya kondisi siswa. Kenyataannya guru dalam sistem kapitalis ini pun banyak bermasalah,” jelasnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ungkapnya, menemukan ketakdisiplinan akademik bagi guru/dosen. Hasil survei tersebut, lanjutnya, menunjukkan bahwa 69% siswa mengatakan masih ada guru yang terlambat hadir ke sekolah, dan 96% mahasiswa menyatakan masih ada dosen yang terlambat ke kampus. Bahkan, katanya, di 96% kampus dan 64% sekolah masih ada dosen/guru yang tidak hadir tanpa alasan yang jelas.

“Jika begitu, apa yang bisa diharapkan dari sistem pendidikan saat ini dan dangkalnya solusi yang disiapkan negara atas problem besar tersebut. Sungguh, ini semua karena rusaknya sistem sekuler kapitalisme yang diterapkan di negeri ini,  telah mencengkeram negara dan semua kebijakan yang dikeluarkannya,” tegasnya.

Butuh Islam

Noor mengungkapkan, yang dibutuhkan menyelesaikan masalah ini adalah tanggung jawab penuh negara untuk menyelenggarakan pendidikan dengan sistem pendidikan sahih (Islam). “Pendidikan harus didasarkan pada asas Islam. Pendidikan tersebut bertujuan menghasilkan manusia yang berkepribadian Islam. Mereka terikat dengan halal haram dalam setiap kesempatan sehingga siswa jauh dari perilaku menyimpang,” bebernya

Di samping itu, katanya, negara juga hadir secara penuh melaksanakan tanggung jawabnya. “Kondisi tersebut memang hanya bisa terwujud dalam sistem yang menerapkan syariah Islam secara kafah, yakni Khilafah. Dalam sistem ini, negara memiliki kemampuan untuk membangun berbagai sarana prasarana sesuai kebutuhan. Sehingga siswa tidak perlu resah atau galau untuk mendapatkan pendidikan terbaik,” paparnya.

Menurutnya, dengan demikian, pendidikan juga tidak lagi dihantui oleh momok dunia kerja yang suram. “Dunia pendidikan akan senantiasa dinamis. Dihiasi oleh pengabdian ilmu yang mengantarkan pada berbagai penemuan dan kemudahan berbagai urusan kehidupan. Jadi solusinya bukan dengan mengubah metode pembelajaran sebagaimana kata Mendikdasmen. Butuh solusi sistemis. Di sinilah urgensi kita terus berjuang menegakkan sistem khilafah,” tandasnya. [MNews/IK]