Penulis: Halima Noer
Muslimah News, FOKUS — Serangan entitas Yahudi yang makin brutal dan keji ke Palestina—wabil khusus ke Gaza—telah memakan korban yang sangat banyak. Tentu ini mengundang simpati dunia yang mengajukan berbagai solusi.
Di antaranya adalah solusi two-state solution (solusi dua negara), padahal ini sama saja membagi Palestina menjadi dua bagian dan memberikan sebagiannya kepada penjajah. Ada juga usulan untuk memindahkan sebagian penduduk Gaza ke Indonesia. Presiden Prabowo Subianto, misalnya, merencanakan hendak mengevakuasi 1.000 warga Gaza ke Indonesia. Katanya, mereka akan ditampung selama agresi Israel di Gaza masih terus terjadi.
Upaya tersebut seolah-olah bisa menyelesaikan masalah, padahal sesungguhnya merupakan penyelesaian yang “menyesatkan”. Artinya, ini sama saja dengan “mengosongkan Tanah Palestina”, menyerahkan Tanah Palestina kepada musuh kaum muslim. Padahal, Tanah Palestina adalah tanahnya kaum muslim. Di sinilah pentingnya untuk memahamkan fakta sejarah Tanah Palestina.
Sejarah Tanah Palestina
Tanah Palestina telah berada di bawah kekuasaan Islam saat dibebaskan oleh Khalifah Umar bin Khaththab ra. pada 15 H silam. Saat itu, Kota Yerusalem sudah dikepung pasukan muslim yang dipimpin oleh Khalid bin Walid dan Amr bin Ash. Uskup Safruniyus tidak mau menyerahkan kota suci itu, kecuali kepada Khalifah Umar. Oleh sebab itu, Khalifah Umarlah yang secara langsung menerima tanah tersebut dari Uskup Safruniyus di atas sebuah perjanjian yang dikenal dengan Perjanjian ‘Umariyyah.
Kemudian pada hari bersejarah, yakni Jumat, 583 H, dibuka lagi oleh Shalahuddin al-Ayyubi, bertepatan dengan 27 Rajab, tanggal yang sama dengan malam mikrajnya Nabi ke langit melalui Baitulmaqdis. Ini merupakan kesamaan saat Allah memudahkan pengembalian Al-Quds kepada pemiliknya, sama seperti waktu Isra dan Mikraj.
Selanjutnya, elite Yahudi yang bekerja sama dengan negara-negara imperialis, terutama Inggris, berusaha menempatkan orang-orang Yahudi di Palestina. Mereka berusaha memanfaatkan krisis keuangan Khilafah Utsmaniyah. Pemuka Zion*s Yahudi Theodore Hertzl menawarkan bantuan keuangan kepada Khalifah sebagai kompensasi penempatan mereka. Namun, Khalifah Sultan Abdul Hamid II menolak tegas. Khalifah tidak ingin memberikan sejengkal pun Tanah Palestina kepada mereka karena itu adalah tanah milik kaum muslim, bukan tanah milik siapa siapa.
Lalu pada 1924, Khilafah Utsmaniyah pun runtuh. Sejak saat itu, Palestina jatuh ke tangan Zion*s Yahudi dan mereka berhasil mendirikan entitas “negaranya” pada 1948 dengan menduduki 77% Tanah Palestina dan mengusir dua pertiga rakyat Palestina dari tanah mereka. Saat ini yang tersisa hanya Jalur Gaza dan Tepi Barat Sungai Yordan.
Jelaslah, dari sejarah tersebut, Palestina jatuh dari kekuasaan Romawi ke tangan kekuasaan Islam melalui peperangan. Dalam perspektif fikih Islam, status Tanah Palestina adalah tanah kharajiyah.
Tanah Palestina dalam Tinjauan Syariat
Dalam Kitab Syakhshiyyah Islamiyyah Juz 2, Syekh Taqiyuddin an-Nabhani menjelaskan bahwa tanah kharajiyah adalah tanah yang dibebaskan secara paksa dengan kekuatan kaum muslim dan pasukan militernya. Tanah tersebut tetap diserahkan pada pemiliknya yang pertama, tidak dibagi-bagikan kepada mereka yang berperang. Tanah itu juga dikenakan kharâj.
Dasar dari hal ini adalah ketika pembebasan wilayah Syam, Irak, dan Mesir pada masa Khalifah Umar bin Khaththab, orang-orang muslim (yang dimotori Bilal, Abdurrahman, dan Zubair) menuntut Khalifah Umar membagikan tanah tersebut kepada kaum muslim, sebagaimana Rasulullah ﷺ membagikan Tanah Khaibar. Sedangkan Ali dan Mu’adz meminta sebaliknya, tanah itu tidak dibagikan.
Abu ‘Ubaid meriwayatkan bahwa ketika Umar tiba di daerah Al-Jabiyah, beliau hendak membagikan tanah, lalu Mu’adz berkata kepada Umar, “Demi Allah, sungguh sesuatu yang tidak diinginkan akan terjadi, jika Anda membagikan tanah itu sekarang. Hasil produk yang melimpah berada dalam genggaman umat, lalu mereka binasa, sehingga akan mengerucut pada satu lelaki dan perempuan. Setelah mereka, datanglah generasi baru yang tertutup haknya dari Islam. Mereka tidak mendapatkan apa-apa. Maka pikirkanlah satu hal yang dapat mencukupi generasi pertama dan terakhir.”
Sementara itu, Bilal dan kawan-kawannya tetap bersikeras pada tuntutannya, sampai Khalifah Umar berdoa, “Ya Allah, lindungilah aku dari Bilal dan keluarganya.” Kemudian Khalifah Umar berkonsultasi dengan sahabat Anshar dan Muhajirin. Di antara kalimat yang diutarakan Khalifah Umar pada mereka adalah, “Menurutku, tanah-tanah itu akan kubiarkan digarap oleh orang orangnya (yang kafir). Saya kenakan kharâj untuk tanahnya dan jizyah untuk diri mereka. Dan statusnya menjadi harta fai bagi umat Islam: pasukan perang, keluarganya, dan orang-orang setelahnya. Tahukah kalian, benteng-benteng pertahanan di perbatasan itu harus ada orang-orang yang menjaganya. Tahukah kalian, kota-kota seperti Syam, Jazirah, Kufah, Basrah, dan Mesir adalah kota-kota besar yang membutuhkan bala tentara untuk mengamankan wilayah. Dan mereka harus disuplai. Lalu dari mana menyuplai mereka kalau tanah itu dibagikan?” Semua sahabat pun setuju dengan mengatakan, “Pendapat yang bijak adalah pendapatmu. Dan sebaik-baik yang Anda lakukan dan Anda yakini adalah pendapatmu.”
Argumentasi yang mendukung pendapat Khalifah Umar adalah ayat fai dalam Surah Al-Hasyr ayat 7—10. Pada ayat 7—9, Allah Swt. menetapkan bahwa fai itu untuk Allah, Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, kaum miskin, dan ibnusabil, kaum Muhajirin, Anshar; sampai firman Allah Swt. pada ayat 10, ” … orang-orang yang datang sesudah mereka.”
Ini bersifat umum mencakup semua orang yang datang sesudah kaum Muhajirin dan Anshar. Jadi, fai diperuntukkan untuk mereka semua. Huruf al-lâm pada ayat tersebut adalah untuk li al-istihqâq wa al-milk (menyatakan hak dan milik).
Ayat-ayat inilah yang dijadikan dalil oleh Khalifah Umar bahwa tanah yang penduduknya belum masuk Islam dan ditaklukkan, maka menjadi milik seluruh kaum muslim sampai Hari Kiamat. Maksud ayat “yang datang setelah mereka” adalah bahwa anak-anak para sahabat dan tabiin, juga generasi berikutnya sampai Hari Kiamat, semua berhak atas harta fai tadi.
Khalifah Umar pun memandang perlunya menciptakan sumber penghasilan abadi yang dapat digunakan untuk keperluan tentara, kepentingan negara, dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Ini tentu memerlukan sumber penghasilan yang tetap dan tidak berhenti.
Demikianlah pemikiran dan interpretasi Khalifah Umar terhadap ayat tersebut hingga ia tidak membagikan tanah taklukan kepada umat Islam, melainkan tetap dipertahankan untuk pemilik tanah. Ia juga menetapkan kewajiban kharaj sebagai harta fai untuk selamanya demi kepentingan tentara Islam.
Itulah makna hakiki yang ditetapkan Khalifah Umar yang tergambar dalam ucapannya, “Demi Zat yang jiwaku berada dalam genggaman-Nya. Seandainya aku tidak meninggalkan manusia terakhir sebagai orang-orang yang miskin papa (babbânan) yang tidak memiliki apa-apa, maka tidaklah aku akan membebaskan suatu wilayah, kecuali aku akan membagi bagikannya sebagaimana Rasulullah ﷺ telah membagi-bagikan Tanah Khaibar. Akan tetapi, pada kenyataannya aku meninggalkan bagi mereka perbendaharaan yang dapat mereka bagi-bagikan.”(HR Al-Bukhâri). Dari sini diketahui bahwa status tanah kharajiyah dari segi zatnya adalah milik seluruh umat Islam.
Menjadi Milik Kaum Muslim Selamanya
Tanah Palestina adalah bagian dari Negeri Syam yang telah ditaklukkan pasukan kaum muslim sejak masa Khalifah Umar bin Khaththab. Dengan begitu, status Tanah Palestina adalah tanah kharajiyah. Alhasil, dari segi zatnya, Tanah Palestina adalah milik kaum muslim selamanya. Kepemilikan seluruh kaum muslim di sini adalah atas fisik tanahnya. Adapun manfaatnya dimiliki oleh penduduknya.
Secara syar’i, kepemilikan atas manfaat tanah kharajiyah itu dapat berpindah kepada orang lain melalui waris atau tasharruf yang syar’i, seperti wasiat, jual beli, hibah, dan sebagainya. Namun, itu hanya sebatas manfaatnya, bukan fisik tanahnya. Status tanah kharajiyah adalah tetap hingga Hari Kiamat. Atasnya ada kewajiban kharaj sesuai ketentuan hukum syariat. Status sebagai tanah kharajiyah dan konsekuensi pembayaran kharaj itu tetap, meskipun pemiliknya masuk Islam atau menjadi dimiliki oleh seorang muslim.
Tidaklah seorang pun memiliki otoritas untuk mencabut kepemilikannya dari pemiliknya (penduduk setempat), bahkan Khalifah sekalipun. Abu Yusuf, berkata. “Tanah yang dibebaskan seorang pemimpin dengan kekuatan, dan ia melihat positif ketika tanah tersebut tidak dibagikan dan diserahkan pada penduduk wilayah tersebut—seperti yang dilakukan Umar pada tanah As-Sawad, maka ia boleh melakukannya.
Tanah itu adalah tanah kharajiyah yang harus dikeluarkan kharâj-nya. Sang Imam tidak mempunyai otoritas untuk mencabut atau menganulir kepemilikan tanah dari mereka. Tanah itu sudah menjadi milik mereka, boleh diwariskan, dijual, dan dikenakan kharaj-nya. Seseorang yang diberi pemerintah (iqthâ’) sebidang tanah dari tanah as-sawad, tidak dapat dikembalikan dan dikeluarkan dari kepemilikannya oleh para Khalifah berikutnya dan tidak boleh mencabut kepemilikan itu dari tangannya, baik ia memperolehnya dari warisan atau pembelian.
Sementara itu, seorang penguasa yang mencabut kepemilikan tanah dari seseorang dan diberikan kepada orang lain, sama halnya dengan orang yang merampas (ghashb), yakni merampas hak orang dan memberikan kepada orang lain.
Hal yang demikian itu tidak halal dilakukan seorang imam (kepala negara). Seorang imam tidak boleh dan tidak berhak memberikan apa pun yang menjadi hak muslim dan hak mu’âhid kepada seseorang di antara rakyat. Ia tidak dapat mengambil sesuatu apa pun dari tangan orang Islam ataupun mu’âhid (kafir mu’ahid) kecuali apa yang telah menjadi kewajiban mereka. Alhasil, imam hanya boleh mengambil apa-apa yang diwajibkan atas orang tersebut.”
Yang perlu digarisbawahi adalah bahwa negara saja—dalam hal ini adalah kepala negara (khalifah)— tidak boleh mengambil (merampas) tanah kharajiyah, apalagi penjajah?
Bahkan, tatkala Khilafah sangat membutuhkan tanah kharajiyah untuk kepentingan umat Islam yang sangat mendesak, negara harus memberikan ganti rugi manfaat tanah terhadap pemilik tanah, bukan harga zat tanah. Ini karena pemilik tanah kharajiyah hanya memiliki manfaat tanah, tidak memiliki zatnya. Dari segi zatnya, tanah tersebut tetap milik umat Islam. Negara wajib memberikan ganti rugi atas kemanfaatan yang ia miliki, sebesar atau sekecil apa pun itu.
Dari sini, sangat jelas bahwa tidak boleh ada satu pihak pun yang boleh mengambil alih tanah itu dari pemilik (manfaat) tanah, bahkan khalifah sekalipun tidak boleh mengambilnya secara semena-mena. Ketika negara sangat membutuhkan tanah tersebut, syariat Islam telah menetapkan batasan-batasannya.
Lantas, bagaimana dengan pihak penjajah yang telah merampas tanah dan membunuh secara keji dan brutal pemilik (manfaat) tanahnya, sebagaimana terjadi di Palestina? Jelas saja itu adalah tindakan yang tidak bisa ditoleransi! Apalagi mereka bukan hanya merampas manfaat tanah dari penduduk Palestina, melainkan juga merampas tanah dari sisi zatnya yang semua itu notabene merupakan milik kaum muslim.
Khatimah
Status Tanah Palestina adalah tanah kharajiyah dan tetap merupakan tanah kharajiyah hingga Kiamat. Kewajiban kharaj atasnya tetaplah eksis. Tanah Palestina adalah tanah milik kaum muslim, milik kita semua, bukan hanya milik rakyat Palestina.
Walhasil, kita semua yang harus mengupayakan agar Tanah Palestina Kembali ke pangkuan kaum muslim. Hanya ada satu cara mengambilnya kembali, yakni dengan merebutnya secara paksa, menaklukkan penjajah Israel dengan semua negara besar yang mendukungnya.
Hanya saja, hal itu tidak boleh dilakukan melalui cara damai dan/atau berbagai macam bentuk perundingan. Hanya dengan jihadlah—perang fi sabilillah—yang bisa membuat Palestina kembali ke tangan kita. Yang demikian itu hanya bisa terealisasi ketika kita berada di bawah satu kepemimpinan Islam. Kepemimpinan ini yang akan menyatukan kaum muslim di seluruh negeri muslim di berbagai penjuru dunia agar mengirimkan seluruh tentaranya untuk membebaskan Palestina. Itulah Khilafah Islamiyah. Wallahualam. [MNews/GZ]
