Muslimah News, NASIONAL — Pajak selalu dijadikan sumber pendapatan utama negara kapitalis. Begitulah pengamat ekonomi Meti Astuti, S.E.I., M.Ek. mengungkap sistem ekonomi kapitalisme dalam menciptakan lingkaran setan ekonomi.
“Ketika ekonomi mengalami inflasi, negara akan menambah beban pajak. Dampaknya ekonomi jadi melambat. Namun, ketika beban pajak diturunkan, maka akan mengakibatkan ekonomi inflasi lagi. Hal itu akan terus berulang. Pajak dinaikkan adalah bagian dari lingkaran setan ini,” ujarnya dalam Bincang Hangat Tokoh Muslimah: “Membangun Negara Tanpa Pajak, Mungkinkah?” Jumat (10-1-2025).
Negara, katanya, akan menurunkan suku bunga ketika ekonomi melambat. “Namun, akibatnya terjadi inflasi. Ketika inflasi terjadi pemerintah menaikkan suku bunga lagi. Seperti itulah yang terjadi ketika lingkaran ekonomi kapitalisme berputar. Tidak akan berhasil, malah akan gagal dan meniscayakan terjadinya resesi,” paparnya.
Menurutnya, dalam sistem ekonomi kapitalisme selalu terjadi siklus krisis. “Siklus krisis atau resesi terjadi karena ekonomi kapitalisme menumbuhkan ekonomi sektor nonriil seperti perbankan yang menerapkan sistem riba, pasar modal, begitu pun dengan mekanisme uang kertas,” jelasnya.
Tumbuhnya sektor nonriil, jelasnya, membuat negara rentan terjadi krisis. “Ketika krisis itu terjadi, negara tidak mampu berperan. Sekalipun berupaya meningkatkan sektor riil dengan menggenjot UMKM (usaha mikro kecil menengah), tetapi itu hanya solusi tambal sulam karena sektor nonriil masih berjalan,” ungkapnya.
Beda
Meti memaparkan, pajak di dalam Islam ada, tetapi konsepnya jauh berbeda dengan konsep pajak dalam sistem ekonomi kapitalisme. “Dalam Islam, pajak hanya boleh dipungut pada saat kondisi kas negara kosong. Pajak hanya dipungut dari laki-laki muslim kaya dan tidak boleh dipungut dari kaum kafir zimi yang tinggal di negara Khilafah,” jelasnya.
Dalam menarik pajak, jelasnya, negara harus menarik sesuai dengan jumlah darurat yang dibutuhkan. “Tidak boleh pajak ditarik secara permanen, tetapi ditarik secara temporal ketika kondisi darurat kas baitulmal kosong. Namun, mungkinkah kas kosong jika harta kepemilikan negara diatur sebaik-baiknya berdasarkan syariat Islam? Oleh karena itu, kemungkinan ditarik pajak itu sangat kecil terjadi,” tanyanya retoris.
Berbeda dengan sistem ekonomi kapitalisme, katanya, menarik pajak kepada semua warganya. “Pajak dikenakan di berbagai aspek kehidupan, pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan, kendaraan bermotor, bumi, dan bangunan. Belum lagi pajak ditarik oleh negara, provinsi, maupun kabupaten atau kota,” jelasnya.
Ia menjelaskan, walaupun rakyat rajin membayar pajak, tetapi faktanya kesejahteraan tidak kunjung terwujud di negara-negara kapitalisme. “Negara terus mengalami kerugian akibat lingkaran setan kapitalisme. Parahnya, harta kekayaan negara mudah sekali dikorupsi karena kualitas pejabat sekuler yang berkuasa di negara kapitalis,” paparnya.
Ekonomi Islam
Meti menjelaskan, sistem ekonomi Islam sangat berbeda dengan kapitalisme. Dalam sistem ekonomi Islam, katanya, memiliki sumber anggaran pendapatan yang kuat berdasarkan mekanisme syariat Islam. “Sumber pendapatan negara dari baitulmal dan hal itu diperoleh dari pengelolaan harta kepemilikan negara dan umum,” jelasnya.
Dalam Islam, katanya, baitulmal menjadi kas negara untuk menyelenggarakan aktivitas negara dengan mendapatkan sumber pemasukan dari pengelolaan seluruh harta kekayaan. “Ada kekayaan yang dikategorikan kepemilikan negara, umum, dan individu. Sektor kepemilikan negara dan umum dikelola negara untuk kemaslahatan umat. Kepemilikan individu diatur dengan mekanisme pasar syariat,” benernya.
Baitulmal, jelasnya, digunakan untuk mencukupi kebutuhan pokok masyarakat, yakni pendidikan, kesehatan, dan keamanan. “Wajar jika dalam sistem pemerintahan Islam, negara bisa menyelenggarakan pendidikan dan kesehatan yang murah bahkan gratis. Selain itu, juga dalam pemerataan terpenuhinya sandang, pangan, dan papan umat. Ini juga diambil dari baitulmal,” tukasnya.
Dalam membangun industri berat dan belanja negara, lanjutnya, diambil dari baitulmal juga. “Ketika masyarakat butuh modal usaha, negara memberi pinjaman tanpa riba sehingga sektor riil benar-benar bisa hidup dan tumbuh sehat. Sektor nonriil yang menjadi jantung ekonomi kapitalisme tidak ada dalam ekonomi Islam. Oleh karena itu, pemerintahan Islam bisa menekan potensi terjadinya krisis, kecuali jika terjadi bencana alam atau perang yang menghabiskan biaya yang besar,” urainya.
Sumber Baitulmal
Meti berujar, baitulmal sebagai jantung ekonomi Islam mampu mewujudkan kesejahteraan umat yang selama ini diinginkan khalayak. “Dalam pengelolaan kepemilikan umum, seperti barang tambang dan sumber energi dikelola negara dan haram diswastanisasi. Sehingga kekayaan alam yang melimpah bisa berdaya untuk kesejahteraan umat,” jelasnya.
Kebijakan fiskal Islam, katanya, adalah kebijakan pemerintah Islam dalam mengendalikan ekonomi berdasarkan tuntutan syariat. “Sumber pemasukan baitul mal dari tiga sektor. Dalam sektor kepemilikan individu, baitulmal mendapatkan pemasukan dari sedekah, hibah, dan zakat. Dalam sektor kepemilikan umum, baitulmal mendapatkan pemasukan dari pengelolaan tambang, minyak bumi, hutan, atau laut,” bebernya.
Dari sektor kepemilikan negara, ungkapnya, negara mendapatkan pemasukan dari jizyah, kharaj, ganimah, fa’i, usyur, dan lain-lain. “Pengeluaran negara Islam yang utama adalah untuk memenuhi kebutuhan primer masyarakat, membangun infrastruktur, industri berat, dan strategis. Begitu juga menjaga akal dan jiwa masyarakat dengan memberikan pendidikan, kesehatan, dan keamanan,” tutupnya. [MNews/IK]
