[Kabar] UN Digelar Kembali 2026, Pengamat: Belum Mampu Meningkatkan Kualitas Pendidikan

[Kabar] UN Digelar Kembali 2026, Pengamat: Belum Mampu Meningkatkan Kualitas Pendidikan

Muslimah News, NASIONAL — Pemberlakuan kembali Ujian Nasional (UN) sebagai sistem evaluasi capaian belajar siswa pendidikan dasar dan menengah pada 2026 kembali ramai dibicarakan. Menanggapinya, Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian menyatakan pihaknya mendukung keputusan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) atas kembalinya penyelenggaraan UN.

Ia menggarisbawahi, keputusan UN digelar kembali harus bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. ”Kebijakan UN harus benar-benar memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Dengan begitu, kembalinya UN tidak membebani siswa maupun guru,” ujarnya.

Menurutnya, kebijakan UN harus relevan dengan perkembangan kurikulum dan sistem pendidikan nasional. ”Dengan begitu, kembalinya UN tidak menjadi kebijakan hasil pergantian menteri semata,” tandasnya.

UN adalah tes standar nasional yang dilakukan untuk mengukur capaian kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. UN merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. UN diselenggarakan secara nasional pada akhir tahun pelajaran yang bertujuan untuk menentukan kelulusan siswa, mengevaluasi mutu pendidikan secara nasional, memasukkan siswa ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. UN ditiadakan pada 2020 karena pandemi COVID-19. Penggantinya adalah Asesmen Nasional (AN) yang dilakukan pada 2021.

Belum Mampu

Pengamat pendidikan Hadiyatul Fitriyah, M.Si. menilai digelarnya kembali UN pada 2026 belum mampu meningkatkan kualitas pendidikan.

”Jika penilaian masih berfokus pada hasil tes, tentu sama saja dengan UN-UN sebelumnya berpeluang memunculkan kecurangan-kecurangan hingga tekanan psikologis bagi siswa,” ungkapnya kepada MNews Selasa (14-1-2025).

Ia melanjutkan, pemerintah menjadikan UN sebagai instrumen untuk mengevaluasi dan membandingkan capaian siswa di berbagai wilayah Indonesia. ”Harapannya bisa membantu pemerintah untuk mengidentifikasi kesenjangan kualitas pendidikan di Indonesia yang belum merata,” jelasnya.

Namun, menurutnya, jika UN diselaraskan dengan tujuan pendidikan nasional, UN belum mampu menjawab tujuan pendidikan nasioanl. ”Disebutkan dalam UU bahwa tujuan pendidikan di Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Jadi, tujuan pendidikan nasional tidak hanya berfokus pada pencapaian akedemik semata, tetapi juga pembentukan karakter dan kepribadian peserta didik,” ulasnya.

Dalam pandangannya, peningkatan mutu pendidikan seharusnya tidak hanya diukur dari hasil akademik saja. ”Masih banyak problem pendidikan di Indonesia yang belum terselesaikan, misalnya akses terhadap pendidikan, tingginya angka putus sekolah, ketakmerataan sarana prasarana pendidikan, ketakmerataan SDM pendidik, perundungan, pergaulan bebas, narkoba, dan sebagainya,” bebernya.

Jadi, ucapnya, pemerintah harus lebih fokus pada proses pemenuhan substansi pendidikan, yaitu pemenuhan standar nasional pendidikan yang merata di seluruh Indonesia.

Sistem Islam

Pemenuhan standar pendidikan yang merata ini, jelasnya, seperti dalam sistem Islam, pendidikan adalah hak dasar yang dijamin negara bagi seluruh warga tanpa terkecuali dan tanpa diskriminasi. ”Negara bertanggung jawab penuh dalam pembiayaan, pengelolaan, dan pemerataan pendidikan,” tandasnya.

Ia mengisahkan, sejarah mencatat bahwa sistem Khilafah berhasil mewujudkan pemerataan pendidikan hingga ke daerah perbatasan dengan kualitas setara daerah perkotaan.

”Beberapa strategi negara Khilafah untuk mewujudkan pendidikan berkualitas seperti yang dicontohkan oleh Rasullah saw. serta para sahabat, dan para khalifah setelahnya di antaranya adalah meningkatkan kesejahteraan guru, membangun fasilitas penunjang pendidikan, mulai dari sekolah, perpustakaan, bahkan rumah singgah bagi pelajar yang kehabisan bekal,” ungkapnya bangga.

Dengan demikian, menurutnya, problem pendidikan nasional saat ini bukanlah terkait pelaksanaan kembali ujian nasional atau tidak, tetapi lebih kepada pemerataan akses dan kualitas pendidikan yang dapat diterima oleh seluruh warga negara tanpa syarat dan tanpa diskriminasi.

”Islam sebagai sistem kehidupan paripurna, memiliki konsep lengkap terkait pendidikan ini dan telah terbukti mencerdaskan umat dalam kurun yang panjang saat Khilafah Islamiah ditegakkan,” pungkasnya. [MNews/IA]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *