Muslimah News, FOKUS ― Presiden Prabowo Subianto menaikkan alokasi anggaran untuk kesejahteraan guru ASN dan non-ASN pada 2025 menjadi Rp81,6 triliun, naik sebesar Rp16,7 triliun dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebut-sebut sebagai “kado manis” bagi para guru pada Hari Guru Nasional, 25 November lalu. Ia menegaskan kebijakan ini adalah bagian dari langkah konkret pemerintah untuk memastikan guru mendapatkan penghargaan yang layak atas kontribusi mereka dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
Benarkah Naik?
Presiden memerinci, guru ASN mendapatkan tambahan kesejahteraan sebesar satu kali gaji pokok. Guru-guru non-ASN nilai tunjangan profesinya ditingkatkan menjadi Rp2 juta. Namun, pernyataan ini belakangan dinilai membuat salah informasi di tengah masyarakat luas, termasuk para guru.
Untuk guru ASN, kenaikan tunjangannya memang senilai satu bulan gaji, tetapi hal itu sudah menjadi kebijakan dari tahun ke tahun. Sedangkan untuk guru non-ASN, jika dihitung sejatinya kenaikan tunjangannya hanya sebesar Rp500.000 per bulan. Ini karena saat ini gaji guru non-ASN yang lulus sertifikasi/pendidikan profesi guru (PPG) sudah sebesar Rp1,5 juta. Dengan kenaikan tunjangan tersebut, pada 2025 nanti gajinya menjadi Rp2 juta.
Hanya saja, untuk mendapatkan gaji Rp1,5 juta itu guru non-ASN ternyata dibebani syarat harus memiliki 24 jam mengajar (jam tatap muka dengan peserta didik). Untuk kita ketahui, durasi satu jam mengajar itu sekitar 35—45 menit disesuaikan dengan jenjang pendidikan peserta didik. Sedangkan realitasnya banyak guru non-ASN yang telah lulus PPG, tetapi tidak mendapatkan gaji sebesar itu karena jam mengajarnya masih kurang dari 24.
Tidak berhenti sampai di situ. Meski pemerintah juga akan melaksanakan program PPG bagi 806.486 guru ASN dan non-ASN pada 2025 nanti, mereka harus memenuhi kualifikasi pendidikan Diploma IV (D4) atau Sarjana (S1). Ini artinya para guru non-ASN yang tingkat pendidikannya masih di bawah D4/S1 tidak boleh berharap mendapatkan kenaikan tunjangan. Sedangkan untuk menempuh pendidikan diploma/sarjana untuk menjadi guru, rakyat tentu saja harus mengupayakan sendiri. Dengan demikian, kenaikan tunjangan guru tersebut tidak benar-benar berbuah kesejahteraan bagi mereka.
Tidak Sebanding
Jika kita perhatikan, kebijakan perihal kenaikan tunjangan guru ini bisa dikatakan mendadak. Terlebih, saat ini sedang santer berita mengenai pemberlakuan PPN 12% pada Januari 2025. Narasi ini juga turut didukung oleh rilis BPS tentang standar hidup layak (2024) di Indonesia yang besarnya Rp1,02 juta per bulan atau Rp12,34 juta per tahun. Rilis BPS tersebut telah menuai protes dari kalangan buruh dan pengemudi ojek online (ojol) karena menurut mereka jumlahnya terlalu rendah. Apalagi untuk yang sudah berkeluarga, nominal standar hidup layak ala BPS itu sungguh jauh dari realitas di lapangan.
Belum lagi adanya inflasi yang berdampak pada peningkatan biaya hidup. Pada November 2024, tingkat inflasi adalah 1,55% secara tahunan (year on year/yoy) dan 0,30% secara bulanan (month to month/mtm) . Penyebab inflasi kali ini adalah naiknya harga sejumlah bahan pokok. Empat komoditas yang mengalami kenaikan tertinggi yakni bawang merah, tomat, daging ayam ras, dan minyak goreng.
Jika klaim kenaikan tunjangan guru dihadapkan pada realitas ini, jelas nominalnya tidak sebanding. Sebabnya, biaya hidup toh tidak hanya seputar persoalan inflasi dan konsumsi bahan pangan. Masih ada biaya tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, keamanan, transportasi/BBM, hingga komunikasi/kuota data.
Tarik ulur gaji guru ini justru mengungkap bahwa sistem kapitalisme memosisikan guru tidak ubahnya pekerja. Posisi guru adalah sebagaimana para buruh bagi industri. Dengan kata lain, gaji guru adalah faktor produksi dalam roda ekonomi yang berputar di sektor pendidikan yang memang komersial dan kapitalistik. Alih-alih sejahtera, nasib guru sudah dianggap membaik hanya dengan adanya tambahan tunjangan yang jumlahnya secuil, padahal jasa guru bagi murid-muridnya tidak bisa dinilai dengan nominal sebesar apa pun.
Kualitas Pendidikan
Memang benar kenaikan gaji guru adalah salah satu faktor penunjang pendidikan berkualitas. Namun, dalam sistem kapitalisme guru akan berjuang sendiri, terlebih guru hanya dipandang sebagai bagian dari faktor produksi. Posisi guru terdampak signifikan karena kapitalisme telah menempatkan pendidikan sebagai komoditas ekonomi.
Dengan kata lain, kapitalisme meniscayakan pengelolaan pendidikan menurut paradigma bisnis dari penguasa kepada rakyatnya. Akibatnya, pendidikan pun berbiaya mahal dan biaya itu harus dibayar oleh rakyat. Sebaliknya, sebagaimana berjalannya sebuah proses produksi, gaji guru sebagai faktor produksi tentu harus dibuat serendah mungkin agar nominal keuntungan (profit) yang diperoleh bisa lebih besar. Bahkan nasib guru jauh lebih memprihatinkan dari sekadar persoalan gaji, yakni dengan adanya beban pekerjaan yang banyak maupun aspek administratif yang rumit.
Sejatinya penentu kualitas pendidikan tidak hanya keberadaan guru, melainkan ada kurikulum yang perlu dibenahi jika pemerintah memang benar-benar berniat tulus untuk mencerdaskan bangsa. Juga ada faktor lain berupa sinergi proses pendidikan di antara individu peserta didik, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sebabnya, sekolah berbiaya mahal dan berkurikulum internasional toh tidak menjamin kualitas para peserta didiknya bisa menjadi generasi emas, alih-alih konstruktor peradaban masa depan.
Masalahnya, kehidupan di dalam sistem kapitalisme berlandaskan pada sekularisme (pemisahan agama dari kehidupan) yang jelas-jelas memperberat kinerja guru sekaligus menyulitkan peran mereka. Di satu sisi selaku pendidik, guru dituntut mampu memberikan teladan kepada para murid. Namun di sisi lain, para murid juga hidup di alam sekuler yang meniscayakan kebebasan dalam bertingkah laku. Mereka juga produk kurikulum pendidikan sekuler. Hal ini tentunya kontraproduktif dengan proses pendidikan yang diberikan oleh guru kepada murid.
Selain itu, di banyak daerah, infrastruktur pendidikan jauh dari kata layak. Jalan dan jembatan menuju lokasi sekolah berkualitas buruk dan banyak yang rusak. Jumlah angkutan umum dari permukiman ke sekolah minim, bahkan tidak ada. Juga sarana dan prasarana pendidikan yang kurang, baik itu kelayakan gedung bangunan sekolah maupun kelengkapan fasilitas belajar.
Jelas, semua ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak memosisikan dirinya sebagai penanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan. Pantaslah jika nasib guru dan murid sama-sama di ujung tanduk karena fungsi kepemimpinan penguasa tidak mengarah pada aspek mengurusi urusan rakyatnya. Mahalnya biaya pendidikan dijadikan standar penentu kualitas pendidikan, padahal pendidikan mahal saat ini toh tidak selalu berkorelasi positif terhadap kualitas generasi, selain hanya makin menegaskan adanya komersialisasi dan kapitalisasi pendidikan.
Kesejahteraan Guru dalam Sistem Islam
Memang benar pendidikan berkualitas memerlukan upaya dan biaya besar untuk mewujudkannya. Namun, hal itu bisa terjadi jika pemerintah berperan penuh selaku penanggung jawab urusan rakyat. Terlebih, pendidikan adalah kebutuhan pokok publik. Jika mahalnya biaya pendidikan dibebankan kepada individu rakyat, tentu akan menghalangi rakyat dari kalangan ekonomi lemah untuk mengaksesnya.
Inilah sebabnya pendidikan semestinya diselenggarakan sepenuhnya oleh negara bagi rakyatnya secara cuma-cuma. Keberadaan pendidikan tidak ubahnya fasilitas umum bagi rakyat sehingga negara harus memberikan jaminan pendidikan kepada rakyat, mulai dari penyediaan guru selaku pendidik, menjamin kualitas guru, menyediakan infrastruktur, sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan, serta menganggarkan seluruh pembiayaannya dari kas negara.
Sejatinya, demikianlah gambaran sistem pendidikan yang diselenggarakan oleh sistem Islam (Khilafah). Islam mengharuskan negara melalui pemimpinnya untuk bertanggung jawab penuh menjamin kemaslahatan umum, termasuk pendidikan. Dalam Islam, negara bukan sebagai regulator, melainkan pe-ri’ayah (raa’in) dan penanggung jawab atas urusan rakyatnya. Dengan begitu, siapa pun yang terpilih menjadi penguasa/pemimpin, ia adalah pemimpin yang amanah dan adil, serta akan menghabiskan seluruh waktunya untuk mengatur hajat hidup rakyatnya.
Ini sebagaimana sabda Rasulullah saw., “Imam (khalifah/kepala negara) adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya atas rakyat yang diurusnya.” (HR Bukhari dan Muslim). Juga hadis, “Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim.” (HR Ibnu Majah).
Demikian halnya firman Allah Taala, “Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, ‘Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis’ maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, ‘Berdirilah kamu,’ maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha Teliti dengan apa yang kamu kerjakan.” (QS Al-Mujadalah [58]: 11).
Islam memandang ilmu dan pendidikan sebagai perkara yang sangat vital, serta memiliki peran strategis yang tidak bisa diukur hanya dari dimensi keuntungan materi. Terkait pembiayaan pendidikan oleh Khilafah, terdapat dua sumber pendapatan baitulmal untuk membiayai pendidikan. Pertama, pos fai dan kharaj yang merupakan kepemilikan negara, seperti ganimah, khumus (seperlima harta rampasan perang), jizyah, dan dharibah (pajak). Khusus untuk pajak, dipungut dari rakyat hanya ketika kas baitulmal kosong, itu pun hanya kepada laki-laki muslim yang kaya. Kedua, pos kepemilikan umum, seperti sumber kekayaan alam, tambang minyak dan gas, hutan, laut, dan hima (milik umum yang penggunaannya telah dikhususkan).
Pembiayaan seluruh unsur pendidikan ini terjadi di berbagai jenjang (dasar, menengah, tinggi), yakni menyangkut gaji para guru/dosen, serta pengadaan infrastruktur, sarana, dan prasarana pendidikan yang seluruhnya menjadi kewajiban negara. Jelas dalam hal ini Khilafah berkepentingan untuk menyediakan para guru terbaik untuk mendidik dan mencerdaskan generasi.
Khilafah juga harus memastikan agar para guru memperoleh gaji yang layak tanpa harus ada tambahan maupun tunjangan tertentu. Pada saat yang sama, hal ini didukung oleh sistem ekonomi Islam yang mengharuskan negara menjamin terjadinya distribusi harta secara merata di tengah-tengah rakyat. Ini untuk memastikan agar tiap individu rakyat bisa hidup sejahtera karena sudah terpenuhi kebutuhan pokoknya berupa sandang, pangan, dan papan.
Negara juga berperan sentral menjaga daya beli sehingga bisa mencegah inflasi dan tidak menyulitkan ekonomi masyarakat. Selain itu, kebutuhan publik seperti kesehatan, pendidikan, keamanan, dan transportasi diposisikan sebagaimana fasilitas umum sehingga semua itu disediakan oleh negara secara gratis.
Dengan begitu, tingkat kelayakan gaji guru tidak lantas digunakan untuk membiayai kebutuhan pokok mereka yang sifatnya publik/komunal. Gaji guru semata digunakan untuk nafkah kepada keluarga yang ditanggungnya. Dengan kata lain, gaji guru tidak akan habis untuk kebutuhan-kebutuhan pokok yang semestinya menjadi tanggung jawab negara kepada rakyatnya.
Sejarah mencatat, gaji guru pada masa Khilafah Abbasiyyah sangat fantastis, terutama jika dibandingkan dengan zaman sekarang. Gaji para pengajar di masa itu sama dengan gaji para muazin, yakni 1.000 dinar/tahun (sekitar 83,3 dinar/bulan). Dengan nilai 1 dinar sama dengan 4,25 gram emas dan harga emas saat ini sekitar Rp1,5 juta/gram, ini berarti gaji guru pada masa itu sekitar Rp6,375 miliar/tahun atau Rp531 juta/bulan.
Sedangkan para ulama yang sibuk dengan Al-Qur’an, mengajar ilmu Al-Qur’an, dan mengurusi para penuntut ilmu diberikan gaji sekitar 2.000 dinar/tahun. Ulama dengan kemampuan khusus yang menekuni ilmu-ilmu Al-Qur’an, mengumpulkan riwayat hadis, dan ahli dalam fikih memperoleh gaji 4.000 dinar/tahun.
Pada masa Khalifah Al-Watsiq, ia memberi gaji seorang ulama yang bernama Al-Jari awalnya 100 dinar/bulan, lalu menaikannya menjadi 500 dinar/bulan. Sedangkan pada masa kepemimpinan Khalifah Harun Ar-Rasyid, pernah diberlakukan aturan untuk kitab-kitab karya para ulama bahwa sebagai bayaran kepada mereka adalah dengan menimbang berat kitab itu dengan emas.
Demikianlah gambaran kesejahteraan guru pada masa peradaban Islam. Para guru dan ulama benar-benar dimuliakan dan dihargai jasa-jasanya, bahkan diposisikan sebagai pahlawan dengan tanda jasa seutuhnya. Wallahualam bissawab. [MNews/NA-RR]
