[Kabar] Akademisi: Ketahanan Pangan Merupakan Masalah Multikompleks, Islam Solusinya

[Kabar] Akademisi: Ketahanan Pangan Merupakan Masalah Multikompleks, Islam Solusinya

Muslimah News, NASIONAL — Berdasarkan data Global Food Security Index (GFSI) 2022, Indonesia berada di peringkat ke-63 dari 113 negara dengan skor indeks ketahanan pangan 60,2. Menurut akademisi yang juga Dosen Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo Widiyanto, peringkat maupun skor Indonesia dalam GFSI cukup bagus. Hanya, variabel yang menurutnya krusial untuk menunjang ketahanan pangan nasional maupun skor indeks GFSI ke depan adalah diversifikasi pangan.

“Kalau kita lihat beberapa aspek memang ada yang kurang, misalnya di riset development, kemudian sustainability terkait ketersediaan air, food safe-nya cukup bagus. Namun, yang menjadi krusial adalah food diversity atau keragaman pangan,” katanya, Kamis (14-11-2024).

Masalah Multikompleks

Namun, menurut akademisi asal Surakarta Dr. Wiwit Rahayu, S.P., M.P., ketahanan pangan bukan hanya masalah konsumsi, tetapi masalah multikompleks yang mencakup aspek ketersediaan, distribusi, konsumsi, dan status gizi.

Kepada MNews, Sabtu (23-11-2024), ia menjelaskan, dari sisi ketersediaan, data menunjukkan ketergantungan pada impor masih tinggi.

“Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada 2023 tercetak rekor impor terbesar sepanjang pemerintahan Presiden Jokowi sebesar 3,06 juta ton beras. Mahalnya sarana produksi, alih fungsi lahan untuk proyek-proyek infrastruktur, menjadi kendala dalam produksi pangan,” urainya.

Di sisi lain, lanjutnya, pasar bebas menjadikan produk pangan dari luar masuk dengan harga yang lebih murah sehingga produk dalam negeri tidak bisa bersaing.

“Distribusi pangan masih terkendala dengan sarana prasarana pengangkutan yang tidak memadai. Pangan tidak bisa sampai ke masyarakat karena terkendala akses jalan untuk daerah terpencil atau pangan rusak dalam perjalanan karena sarana pengangkutan yang tidak memadai,” imbuhnya.

Belum lagi, ulasnya, kendala akses secara ekonomi, misalnya kemiskinan atau harga pangan yang tinggi menjadikan pangan tidak bisa terdistribusi ke rumah tangga meskipun secara fisik tersedia.

“Angka kemiskinan yang tinggi, yaitu 9,03% pada Maret 2024, menjadikan akses ekonomi terhadap pangan makin terbatas. Dampaknya, masalah gizi masih banyak,” paparnya.

Ia mencontohkan, pada 2023 sebanyak 213,5 juta (21,5%) balita mengalami stunting. “Selain karena asupan gizi yang kurang, buruknya status gizi juga disebabkan oleh tidak memadainya sarana kesehatan, seperti ketersediaan air bersih dan layanan kesehatan yang lain,” bebernya.

Politik Pertanian Islam

Sebaliknya, tutur Wiwit, dalam Islam, politik pertaniannya akan menjamin ketersediaan pangan dengan cukup dan terdistribusi dengan baik.

“Politik pertanian mencakup pengaturan di bidang produksi, pengolahan hasil, dan perdagangan hasil pertanian. Kebijakan di bidang produksi bertujuan untuk peningkatan produksi terutama untuk menjamin ketersediaan pangan,” paparnya.

Ia menerangkan, dalam program peningkatan produksi, dilakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi. “Intensifikasi, yaitu penggunaan sarana produksi yang baik, seperti bibit unggul, obat-obatan, teknologi, dan bantuan modal yang akan disediakan secara murah atau gratis. Ekstensifikasi dilakukan dengan menjalankan hukum-hukum pertanahan, seperti menghidupkan tanah mati dan larangan menelantarkan lahan pertanian,” jelasnya.

Kemudian, ungkapnya, dalam rangka menganekaragamkan pangan, negara akan mendorong perkembangan industri pengolahan pangan dengan mengatur jenis komoditas apa saja yang boleh atau tidak boleh dibuat.

“Oleh karenanya, akan tercipta produk makanan yang halal dan sehat (memperhatikan keamanannya-penj.), menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung tumbuhnya industri pertanian secara memadai—baik bahan baku, transportasi, teknologi, maupun pasar—, dan menyediakan lembaga-lembaga pendukung lainnya, seperti lembaga penyuluhan pertanian dan lembaga penelitian,” jabarnya.

Jaminan distribusi pangan dan berjalannya mekanisme pasar pangan secara transparan, tambahnya, dilakukan negara dengan menyediakan berbagai prasarana jalan, pasar dan sarana transportasi yang dapat mengangkut hasil pertanian dan hasil industri pertanian secara cepat dan dengan harga murah.

“Negara menjamin agar mekanisme harga komoditas pertanian dan hasil industri pertanian dapat berjalan secara transparan dan tanpa ada manipulasi sesuai hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ‘Rasulullah saw. telah melarang melakukan pengadangan terhadap para pedagang.’,” jelasnya.

Bahkan, ujarnya, pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan setiap individu dijamin dalam politik ekonomi Islam.

“Dalam politik ekonomi Islam, pangan diposisikan sebagai kebutuhan pokok individu yang harus dipenuhi, baik dari sisi jumlah maupun mutunya,” ujarnya.

Lima Mekanisme

Ia memerinci ada lima mekanisme jaminan pemenuhan pangan. Pertama, sebutnya, Islam mewajibkan laki-laki yang mampu untuk menafkahi tanggungannya sebagaimana QS Al-Baqarah ayat 233 dan Ath-Thalaq ayat 6 dan 8.

Kedua, sambungnya, negara menyediakan berbagai fasilitas pekerjaan agar setiap orang yang mampu bekerja dapat memperoleh pekerjaan.

“Ketiga, apabila kepala keluarga tidak ada atau tidak mampu memberi nafkah kepada orang yang menjadi tanggungannya, maka kewajiban nafkah beralih ke kerabat dekat,” jelasnya mengutip riwayat An-Nasa’i, “Mulailah memberi nafkah itu dari orang yang menjadi tanggunganmu: ibumu, ayahmu, saudara perempuanmu, saudara laki-lakimu, kemudian famili terdekatmu.“

Keempat, ujarnya, tetangga terdekat wajib memenuhi sementara kebutuhan pokok (pangan) tetangga yang kelaparan. Ia menukil hadis riwayat Al-Bazzar, “Tidak beriman orang yang tetap kekenyangan, sedangkan tetangga sampingnya kelaparan, sementara ia mengetahuinya.”

“Kelima, negara secara langsung memenuhi kebutuhan pokok individu bagi yang tidak mampu dan membutuhkan,” tuturnya.

Ditambah lagi, kata Wiwit, ini diperkuat dengan jaminan kebutuhan kesehatan yang diberikan langsung oleh negara karena termasuk kebutuhan pokok masyarakat.

“Oleh karena itu, ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan yang terjamin akan mampu mewujudkan ketahanan pangan karena ini masalah sistemis sehingga solusinya harus sistemis juga,” ungkapnya seraya menekankan bahwa hanya dengan penerapan syariat Islam kafah, masalah ketahanan pangan akan terselesaikan dengan tuntas. [MNews/RA]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *