[Kabar] Mubaligah: Santri Siaga Bencana, Wujud Lepasnya Tanggung Jawab Negara

Muslimah News, LENSA DAERAH — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat menyarankan agar pengelola pondok pesantren membentuk santri siaga bencana untuk meminimalisir terjadinya bencana alam, menyusul terjadinya peristiwa santri yang meninggal dunia dan terluka akibat tertimpa bangunan roboh akibat tanah longsor di Kabupaten Sukabumi.

Hal itu disampaikan Plt Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat Anne Hermadianne Adnan, Jumat (15-11-2024).

Menurutnya, pondok pesantren ke depannya perlu memiliki emergency response team (ERT) atau tim tanggap darurat yang anggotanya merupakan santri dari masing-masing ponpes. Nantinya tim tanggap darurat pondok pesantren akan dikolaborasikan dengan BPBD dalam penanggulangan bencana di setiap kota/kab di Jawa Barat.

Turun Tangan

Pembentukan santri siaga bencana ini dinilai mubaligah Jawa Barat Endah Siti Muwahidah merupakan wujud lepasnya tanggung jawab negara karena seharusnya negara yang turun tangan.

“Pembentukan santri siaga bencana adalah wujud lepas tanggung jawabnya negara. Untuk mengantisipasi dan mengatasi jika terjadi bencana, negara seharusnya turun tangan,” tuturnya kepada MNews, Senin (25-11-2024).

Ia menyarankan, untuk pesantren yang lokasinya di daerah rawan bencana, maka negara harus menyediakan lahan untuk merelokasi atau membangun sarana pengamanan agar santri aman dari bencana sehingga bisa belajar dengan tenang.

“Pesantren merupakan bagian dari layanan pendidikan, maka penyediaan lahan dan fasilitas yang aman dan memadai adalah bagian dari tanggung jawab negara. Oleh karena itu, dibentuknya santri siaga bencana justru menunjukkan negara saat ini berlepas tangan terhadap tanggung jawab pendidikan,” tandasnya.

Menurutnya, akan sangat tidak efektif ketika santri dibebani untuk siaga bencana, sementara bencana sering kali datang tiba-tiba.

“Pesantren adalah bagian dari lembaga pendidikan yang pada umumnya mendidik anak-anak usia setara SMP/SMA. Hari-hari mereka padat dengan jadwal pendidikan, mulai mengaji, menghafal, dan proses pembelajaran lainnya,” jelasnya.

Ia lalu mebandingkannya dengan Khilafah. “Ini sangat berbeda dengan negara Khilafah yang akan memberikan layanan dan fasilitas pendidikan terbaik, termasuk kepada pesantren dan para santri sebagai bentuk pelayanan agar rakyat, khususnya generasi muda, bisa menunaikan kewajiban thalabul ilmu sebagaimana perintah Nabi Muhammad saw., ‘Thalabul ilmi faridhatun ‘ala kulli muslimin.’,” pungkasnya. [MNews/IA]