Muslimah News, INTERNASIONAL— Mengutip Kantor Berita ideologis internasional (14-9-2024), Bangladesh Policy Discourse (BPD) menyelenggarakan pertemuan meja bundar bertema “Bangladesh Baru yang Bebas dari Tirani: Melanjutkan atau Menghapuskan Hukum “Hitam”?” di Auditorium CIRDAP, Sabtu (14-9-2024).
Aktivis kelompok dakwah Islam ideologis di Bangladesh, Kazi Riyad dan Mohammad Shamsuddoha, yang diundang dalam pertemuan tersebut menyampaikan pandangannya.
Hukum “Hitam”
Kazi Riad menyampaikan bahwa pemerintahan Hasina telah jatuh, tetapi hukum “hitam” yang digunakan oleh tiran Hasina untuk menindas rakyat masih ada.
“Dari aksi unjuk rasa [yang selama ini dilakukan], kami ingin menuntut penghapusan segera semua hukum “hitam” termasuk UU Kekuasaan Khusus yang Represif, Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), UU Antiterorisme, dan UU Keamanan Siber,” ungkapnya.
Ini karena secara fakta, lanjutnya, kaum kolonialis memperkenalkan hukum “hitam” untuk menindas rakyat di wilayah tersebut, kemudian rezim yang menjadi agen kolonialis terus menegakkan hukum “hitam” dengan nama berbeda untuk menindas rakyatnya dengan cara yang sama.
“Pada Pasal 54 KUHAP yang berlaku, Inggris pertama kali memberlakukan UU ini pada 1898 untuk menekan gerakan massa anti-Inggris. Mereka membuat pasal tersebut untuk menangkap jutaan orang tanpa surat perintah,” ujarnya.
Kemudian, ulasnya, UU Kekuasaan Khusus disahkan pada 1974 untuk menekan rakyat. “Berdasarkan UU ini, polisi diberi wewenang untuk menahan tersangka tanpa surat perintah. Sebagai kelanjutan dari undang-undang represif ini, dibentuklah [front politik] Bangladesh Worker-Peasant’s People’s League (BaKSAL) (pada 1975 dan melarang keberadaan partai lain-penj.),” urainya.
Tidak hanya itu, ucap Kazi, pada 2009 disahkan UU Antiterorisme yang memfokuskan perang global Barat terhadap Islam. Pemerintahan Hasina yang berkuasa, sambungnya, berjanji melancarkan “perang terhadap Islam” atas nama “perang melawan teror” ala Barat untuk melawan kebangkitan umat muslim dan Islam politik.
“Pada Februari 2009, kelompok dakwah Islam ideologis di Bangladesh melakukan protes keras dan berani terhadap pembunuhan perwira militer berbakat di Pilkhana sebagai konspirasi Hasina dan India,” paparnya.
Hasilnya, ia melanjutkan, tiran Hasina melarang keberadaan kelompok dakwah Islam ideologis tersebut hanya melalui “catatan pers” dan menggunakan UU Antiterorisme ini untuk menindak para pemimpin dan aktivis partai.
“Selain itu, di bawah UU ini, banyak ulama, politisi, dan masyarakat umum menghadapi penghilangan paksa, penangkapan, dan penyiksaan. Bahkan, orang-orang menyaksikan bahwa UU Keamanan Siber telah menekan suara politisi, jurnalis, dan intelektual yang tulus,” kritiknya.
Padahal, ungkapnya, syariat Islam melarang adanya hukum-hukum “hitam” sebagaimana sabda Nabi ﷺ riwayat Ahmad dan Tirmizi, “Jihad terbaik adalah menyampaikan kebenaran di hadapan para tiran.”
Bahkan, tambahnya, menangkap dan menahan tersangka bertentangan dengan syariat sesuai prinsip hukum Islam, “Seseorang tidak bersalah sampai terbukti bersalah.”
Korban
Berikutnya, Mohammad Samsuddoha mengangkat isu pencabutan larangan ilegal dan tidak adil terhadap kelompok dakwah Islam ideologis di Bangladesh sebagai korban pertama dari hukum “hitam” tiran Hasina setelah berkuasa.
“Pada 2009, ketika pembantaian Pilkhana yang brutal terjadi akibat konspirasi Hasina dan India, satu-satunya kelompok di Bangladesh yang mengungkap isu ini kepada bangsa dengan ketulusan dan keberanian adalah kelompok dakwah Islam ideologis tersebut,” tuturnya.
Menurutnya, pemerintah Hasina yang kejam memaksakan pembatasan ilegal dan tidak adil pada aktivitas kelompok dakwah Islam ideologis tersebut. “Namun, kelompok dakwah ini tetap melanjutkan aktivitasnya, khususnya memprotes penangkapan, penghilangan paksa, pembunuhan, pemecatan perwira militer oleh pemerintahan Hasina dan melanjutkan perjuangan politiknya yang tidak kenal kompromi terhadap aktivitas anti-Islam rezim Hasina,” ujarnya.
Hanya saja, imbuhnya, sekali lagi pada 2013, tiran Hasina tanpa memedulikan hukum apa pun menggunakan perintah eksekutifnya untuk memasukkan kelompok dakwah Islam ideologis ini dalam UU Antiterorisme yang terkenal kejam.
“Kami sangat menuntut hukuman bagi badan eksekutif dan para pelaku yang menyalahgunakan kekuasaan negara dengan cara yang begitu keji. Dengan menggunakan hukum “hitam” ini, pemerintahan tiran Hasina telah melakukan penindasan yang tidak terlukiskan terhadap Bangladesh National Party (BNP), Jamaat-e-Islami, Hefazat-e-Islam, termasuk banyak pemimpin dan aktivis politik, cendekiawan, ulama, intelektual, jurnalis, dan individu yang berunjuk rasa. Bahkan menciptakan penjara rahasia Aynaghar yang terkenal kejam,” cetusnya.
Tidak Terjebak
Untuk itu, ia menasihati pemerintah sementara Bangladesh agar tidak terjebak dalam upaya mereformasi hukum “hitam”.
“Mereka harus segera mengambil langkah untuk menghapus hukum “hitam” dan mencabut larangan ilegal dan tidak adil terhadap kelompok dakwah Islam ideologis yang diberlakukan oleh tiran Hasina. Jamaat-e-Islami adalah korban terakhir dari larangan pemerintah diktator Hasina, sedangkan kami adalah korban pertama mereka. Pemerintah sementara harus memisahkan diri dari pemerintah tiran Hasina dengan memastikan keadilan dan kewajaran,” paparnya.
Ia juga menyatakan agar tidak mendengarkan propaganda fitnah lokal dan asing terhadap kelompok dakwah Islam ideologis ini yang merupakan partai intelektual dan politik dengan kegiatan politik sistematis dan tidak menggunakan kekerasan dengan cara apa pun untuk menyebarkan ideologinya.
Selain itu, jelasnya, kelompok dakwah Islam ideologis ini telah mengutuk keras serangan terhadap komunitas minoritas, serangan terhadap tempat-tempat suci, dan upaya lain untuk menghancurkan kerukunan komunal di negara ini.
“Ini adalah sikap kami pada masa lalu, saat ini, dan masa depan. Kelompok dakwah Islam ideologis ini telah menentang semua perjanjian dan agresi antibangsa, termasuk agresi air, pembunuhan perbatasan, transit dan koridor, dan akan terus berdiri di garis depan melawan agresi apa pun pada masa depan,” tegasnya.
Ia pun mengajak semua pihak, termasuk para tokoh yang berpengaruh untuk bersatu dengan perjuangan intelektual dan politik yang dilakukan kelompok dakwah Islam ideologis ini, apalagi rakyat yang menjadi pekerja keras di Bangladesh juga sangat mencintai Islam.
Terakhir, ia menutup dengan firman Allah QS Al-Qaf: 37, “Sungguh, pada yang demikian itu pasti terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya, sedangkan ia menyaksikannya.” [MNews/RA]
