Muslimah News, NASIONAL— Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut akan membentuk kabinet zaken yang didominasi oleh kalangan profesional.
Kabinet zaken adalah istilah Belanda yang merujuk pada kabinet atau tim menteri dari kalangan profesional yang memiliki tanggung jawab khusus terhadap masalah tertentu dalam pemerintahan.
Namun rencana Probowo ini dinilai pengamat kebijakan publik Dr. Riyan, M.Ag. hanya gimik. “Ini sebenarnya sebuah gimik saja. Narasi yang seolah-olah mewah, tetapi faktanya kemenangan Prabowo didukung oleh partai-partai dengan jumlah banyak,” ungkapnya di Kabar Petang dengan tajuk, “Kabinet Zaken Hanya Gimik?” Sabtu (21-9-2024) melalui kanal Khilafah News.
Dukungan partai yang cukup banyak ini, menurutnya, menyebabkan kemungkinannya sangat kecil kalau Prabowo tidak mengakomodir parpol-parpol yang telah mendukungnya.
“Jadi saya sendiri secara pribadi menilai, satu sisi memang konsep kabinet zaken itu seperti profesional, didominasi oleh orang-orang yang profesional, tapi jangan lupa kita dihadapkan pada ruang politik yang 58% ketika mereka [Prabowo-Gibran] memenangkan pemilu itu didukung oleh partai-partai yang banyak,” tegasnya.
Bahkan, lanjutnya, partai-partai yang dulu menjadi lawannya pun sekarang menyeberang ke Prabowo-Gibran dan tidak mungkin itu tanpa diberikan kompensasi.
“Apalagi DPR telah mengesahkan perubahan UU Kementerian Negara. Salah satu poin yang disahkan adalah Pasal 15, yakni jumlah kementerian yang ditetapkan disesuaikan dengan kebutuhan presiden, tidak dibatasi hanya 34 kementerian. Artinya presiden terpilih akan lebih leluasa menggunakan hak prerogatifnya menyusun kabinet,” imbuhnya.
Meneruskan Rezim
Dalam analisis Riyan, kemenangan Prabowo-Gibran tidak lepas dari upaya meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh rezim sebelumnya.
“Jangan lupa, Pak Jokowi sepuluh tahun lalu juga sama menjanjikan apa yang disebut zaken kabinet dalam konteks Nawacita. Artinya dengan pencitraan dia ingin meraih dukungan [rakyat], tetapi pada saat yang sama melakukan kebijakan-kebijakan yang sifatnya otoriter berupa UU yang tidak pro rakyat, tetapi pro oligarki,” ulasnya.
Ia menambahkan, Jokowi juga melakukan tindakan negatif kepada kalangan tertentu, terutama kalangan Islam dengan mencabut BHP ormas tertentu, serta tidak mengakui keberadaan ormas tertentu.
“Jadi intinya, jangan lupa membaca Prabowo-Gibran itu berarti Prabowo- Jokowi ke depan. Langkah-langkah ke arah sana sudah terlihat saat merevisi UU Kementerian dan koalisi gemuk sesuai tagline mereka gemoy. Sangat sulit membayangkan akan ada kabinet zaken sebagaimana klaim mereka,” urainya.
Ia mengkhawatirkan, ide kabinet zaken ini hanya awal dari pencitraan sebagaimana yang sudah terjadi sebelumnya berupa tidak satunya kata dengan perbuatan yang dilakukan.
“Ibarat lukisan, sketsanya sudah kelihatan. Partai-partai yang kemarin menjadi lawan, sekarang sudah tunduk patuh. Jangan lupa terakhir ini ada rencana pertemuan Prabowo-Megawati yang diduga kuat akan menjadi pintu awal koalisi. Tentu semua harus dikompensasi dengan jabatan dan itu sudah disiapkan, yaitu dengan disiapkannya revisi UU Kementerian Negara,” urainya.
Ia mengulas, tidak ada perbedaan signifikan antara rezim sekarang dengan rezim yang akan datang yang akan dilantik pada 20 Oktober 2024. “Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus akan menjadi KIM minus karena tidak berpihak kepada rakyat. Poin utamanya di situ!” tandasnya.
Pragmatisme Politik
Dalam pandangannya, pragmatisme politik sudah tampak dari awal sehingga meski dinyatakan menang 58% tidak akan benar-benar berpihak kepada rakyat.
“Kenapa? Karena dalam demokrasi ada dua pilar yang senantiasa berbeda antara konsep dengan fakta. Pertama, ketika mereka mengeklaim kedaulatan di tangan rakyat, yang terjadi sebenarnya kedaulatan itu bukan di tangan rakyat, tetapi di tangan para pemodal. Kedua, kekuasaan itu konon lagi-lagi katanya di tangan rakyat, padahal kekuasaan itu ada di tangan segelintir oligarki,” bebernya.
Oleh karena itu, menurut Riyan, tidak selayaknya rakyat mempercayai janji-janji atau narasi-narasi yang dibangun oleh partai-partai baik yang mengaku partai Islam atau partai nasionalis karena semuanya pragmatism, yaitu sekadar mempertahankan kepentingan-kepentingan mereka.
“Jadi di sini saya hanya ingin mengingatkan agar rakyat tidak terlalu banyak berharap kepada rezim yang ada karena berharap pada manusia hakikatnya akan siap-siap untuk kecewa,” pesannya.
Pesan lain, ia menyampaikan, yang seharusnya menjadi harapan adalah Allah Swt. melalui aturan-aturan Allah yang diterapkan secara kafah serta berharap kepada partai yang memperjuangkan tegaknya aturan Allah Swt. tersebut.
“Hari ini tidak ada partai [pemerintah] yang sifatnya berbasiskan kepada nilai-nilai ideologis. Semuanya sudah ada dalam kubangan yang sama, yaitu nilai-nilai pragmatisme yang penuh dengan berbagai kepentingan semata, baik kepentingan keluarganya, kelompoknya, maupun kepentingan koalisinya tadi itu,” kritiknya.
Riyan juga mengajak untuk terus mengawal rakyat agar tidak kehilangan suara kritisnya melihat apa yang akan terjadi pada penyusunan kabinet sehingga tidak kecewa.
“Tetaplah bersikap kritis, speak up, sehingga apa pun yang dinarasikan itu akan dilihat sebagai satu hal yang harus dikritisi oleh masyarakat. Masyarakatlah sesungguhnya yang memiliki kekuasaan untuk membuat negeri ini mau ke mana melangkah. Apakah akan terus berkubang pada sikap pragmatis atau bergerak berputar haluan menuju kepada nilai-nilai ideologis? Dalam hal ini adalah Islam secara kafah,” pungkasnya. [MNews/IA]
