Muslimah News, NASIONAL — Pengamat ekonomi Meti Astuti, S.E.I., M.Ek. geram dengan rencana pemerintah yang menargetkan penerimaan pajak dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 sebesar Rp2.189,3 triliun. Menurutnya, hal itu adalah target terparah dalam sejarah pendapatan pajak Indonesia melewati batas Rp2.000 triliun dan bukti negara telah lepas tangan dari penyelenggaraan negara.
“Parah! Dari sini dapat dipahami, peningkatan penerimaan pajak tembus di atas Rp2.000 triliun dimaknai sebagai lepasnya tanggung jawab negara dalam melayani rakyat, yang ada justru meminta dibiayai rakyat untuk melakukan pembiayaan penyelenggaraan negara,” tuturnya kepada MNews, Senin, (19-8-2024).
Hal itu, jelasnya, pasti berdampak terhadap makin berat dan sulitnya menjalankan beban hidup. “Ironisnya berbagai pembangunan yang dijadikan alasan penarikan pajak justru hanya dinikmati segelintir orang, sementara rakyat tetap bergelimang kemiskinan dan malah dikorbankan atas nama pembangunan,” keluhnya.
Menurutnya, pembiayaan APBN dalam ekonomi kapitalistik dengan menjadikan pajak sebagai penopang terbesar adalah ironi yang sangat memprihatikan.
“Bagaimana tidak? Sebuah negara mengabaikan potensi pemasukan dari kekayaan alam yang besar dan sumber-sumber ekonomi lainnya, dan memilih mengumpulkan recehan yang memalak rakyat atas nama pajak,” bebernya.
Ia menilai, pajak akan menyebabkan ekonomi berbiaya tinggi, mengingat beban biaya yang ditanggung rakyat akan terimbas dari pembebanan pajak dengan berbagai ragamnya. “Belum lagi kenaikan penerimaan pajak yang terbukti tidak terkorelasi dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2024, ungkapnya, masih 25,22 juta jiwa kalah jauh dari tingkat kemiskinan negara tetangga Thailand dan Vietnam yang hanya 6,6% dan 6,1% secara berurutan, sementara Indonesia masih di kisaran 9,03%.
“Lebih parah lagi, menurut Global Hunger Index 2023, tingkat kelaparan di Indonesia masih sangat tinggi di angka 17,6 lebih tinggi dari 7 negara lain di ASEAN yang bahkan tingkat ekonominya lebih rendah dari Indonesia, seperti Laos dan Kamboja,” urainya.
Sedihnya lagi, imbuhnya, indeks korupsi di Indonesia justru makin memprihatinkan dari tahun ke tahun. “Target penerimaan pajak yang tinggi justru menjadi ladang basah korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum nirmoral,” jelasnya.
Sistem target pajak ini, lanjutnya, diduga menjadi penyebab terjadinya praktik korupsi di Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dinyatakan oleh mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2015—2019 Saut Situmorang. “Sehingga wajar jika peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak linier dengan meningkatnya penerimaan pajak karena kita mengerti ke mana larinya sebagian besar dana tersebut,” tuntasnya. [MNews/IK]
