Muslimah News, NASIONAL — Belanja pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 direncanakan sebesar Rp3.613,1 triliun. Jumlah itu terdiri untuk belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.693,2 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp919,9 triliun.
Komponen belanja pemerintah pusat itu meliputi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp976,79 triliun dan non-K/L sebesar Rp1.716,4 triliun. Menurunnya anggaran K/L dan membengkaknya anggaran non-K/L dari outlook 2024 yang sebesar Rp1.359,4 triliun dikarenakan untuk memberi ruang bagi presiden terpilih Prabowo Subianto dalam mengolah anggarannya sendiri.
Tidak Ada Jaminan
Menyoroti RAPBN yang jumbo ini, pengamat kebijakan publik Dr. Rini Syafri menegaskan, selagi paradigma kapitalisme yang menjadi dasar penganggaran, tidak ada jaminan terwujudnya kemaslahatan dan kesejahteraan setiap individu publik. “Kalaupun ada, itu bersifat semu. Inilah yang dirasakan publik selama puluhan tahun,” ungkapnya kepada MNews, Senin (19-8-2024).
Ia mencontohkan, pada layanan kesehatan, publik harus menanggung beratnya beban premi BPJS Kesehatan, termasuk pada layanan pendidikan yang tidak kalah memprihatinkan.
“Sementara itu, harga kebutuhan pangan dan papan terus melambung dan bantuan yang diberikan pemerintah selain dipenuhi aturan yang berbelit, juga jauh dari sebutan layak. Hal yang niscaya, ketika standar kualitas pemenuhan bersifat minimalis alias daripada tidak,” cetusnya.
Pada aspek yang berkaitan dengan hajat hidup publik, sambungnya, berpangkal pada beberapa perkara. Pertama, sebutnya, pembatasan jumlah anggaran yang sama sekali tidak didasarkan kebutuhan riil setiap individu masyarakat.
“Kedua, tuntutan agar dihasilkan keuntungan finansial sebagaimana konsep anggaran berbasis kinerja. Ini akibat unit pelaksana teknis fungsi Negara, seperti fasilitas pelayanan kesehatan dan satuan pendidikan harus dikelola dengan prinsip bisnis,” ucapnya.
“Kemudian ketiga, desentralisasi kekuasaan. Keempat, proses penganggaran berbelit karena jika ada kemaslahatan yang harus diwujudkan setelah undang-undang anggaran disahkan, maka harus menunggu rancangan undang-undang tahun berikutnya disahkan,” urainya.
Perkara ini, menurutnya, merupakan konsekuensi logis ketika kapitalisme berpandangan bahwa hajat hidup insan dibenarkan sebagai objek komersial bagi pertumbuhan ekonomi sehingga harus diindustrialisasi.
“Ini di satu sisi. Di sisi lain, negara berfungsi memfasilitasinya melalui keberadaannya sebagai regulator bagi kepentingan korporasi, yakni melalui penerapan sistem kehidupan sekuler, khususnya sistem ekonomi kapitalisme dan sistem politik demokrasi,” ulasnya.
Paradigma Islam
Namun, Rini menegaskan, ini berbeda dengan paradigma Islam. “Islam berpandangan bahwa pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan keamanan adalah kebutuhan asasi setiap insan,” ujarnya.
Pada saat bersamaan, lanjutnya, Islam berpandangan negara hadir sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam mewujudkan kemaslahatan setiap individu masyarakat. “Perkara ini tidak boleh dilalaikan sedikit pun,” cetusnya.
Oleh karena itu, ia menerangkan, penganggaran haruslah berlangsung di atas sejumlah prinsip sahih yang meniscayakan terwujudnya kemaslahatan setiap individu publik.
“Pertama, anggaran mutlak. Artinya, ada atau tidak ada kekayaan negara yang diperuntukan untuk pembiayaan kemaslahatan publik, negara wajib mengadakan berapa pun jumlahnya. Hal ini niscaya ketika pemasukan kas negara berdasarkan ketentuan syariat,” jelasnya.
Kedua, tuturnya, institusi pelaksana teknis fungsi negara dikelola dengan prinsip sosial. “Ketiga, sentralisasi kekuasaan. Keempat, desentralisasi administrasi yang mengacu pada prinsip kesederhanaan aturan, mudah dalam pelaksanaan, dan dilakukan oleh person yang kapabel,” ucapnya.
Hanya saja, ia menandaskan, penerapan konsep penganggaran Islam secara praktis ini jelas membutuhkan metode yang serasi dengannya, yakni negara Khilafah. [MNews/RA]
