[Kabar] Pengamat: Intervensi Eksternal Penting untuk Menyelesaikan Perang Saudara di Myanmar

[Kabar] Pengamat: Intervensi Eksternal Penting untuk Menyelesaikan Perang Saudara di Myanmar

Muslimah News, INTERNASIONAL – Perang Saudara di Myanmar telah memasuki tahun ketiga usai pecah pada 2021 lalu. Akhir Juni 2024, pertempuran baru pecah di wilayah Mandalay dan negara bagian Shan Utara, Myanmar, membuat ribuan orang meninggalkan wilayah tersebut.

Perang horizontal di Myanmar terjadi antara junta militer melawan kelompok oposisi. Awalnya Myanmar adalah negara demokratis di bawah kekuasaan partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi. Namun pada 2021, junta militer mengudetanya.

Sejak kudeta militer 2021, lebih dari 20.000 warga tewas, sebanyak tiga juta orang dipaksa meninggalkan rumah mereka di Myanmar. Belum lagi dampak-dampak kemanusiaan lain, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Hingga saat ini perang saudara masih berlangsung.

Penting

Pengamat politik internasional Dr. Hasbi Aswar mengatakan, untuk menyelesaikan perang saudara di Myanmar penting adanya intervensi eksternal.

“Intervensi eksternal itu sangat penting, cuman kalau kita bicara intervensi eksternal dengan sistem dunia yang pragmatis saat ini, belum ada tanda-tanda ke arah sana,” ungkapnya kepada MNews, Sabtu (17-8-2024).

Menurut Hasbi, bisa saja ada solusi rekonsiliasi internal dari kelompok yang bertikai. “Sebenarnya kelompok-kelompok yang berperang bisa melakukan rekonsiliasi nasional, melakukan pertemuan-pertemuan, dan bersepakat untuk membangun kembali negara yang tercerai berai,” jelasnya.

Hanya saja ia pesimis dengan solusi rekonsiliasi nasional ini karena karakter junta militer Myanmar yang sangat represif, korup, dominan dalam perekonomian sehingga kecil kemungkinan berbagi kekuasaan dengan oposisinya.

“Kalaulah para oposisi bisa menyatukan frekuensi untuk kepentingan nasional mereka atau untuk persatuan mereka, kemudian junta militer ambruk, maka mereka sendiri (oposisi-red.) akan berperang satu sama lain. Sebabnya, mereka membawa kepentingan masing-masing,” ulasnya.

Ia menerangkan, andai ada intervensi eksternal dari PBB, PBB sebagai lembaga internasional tidak punya kendali apa-apa selain keputusan dari negara-negara besar.

Demikian pun dengan Rusia dan Cina, menurut Hasbi, dua negara itu justru mengambil untung dengan adanya perang saudara di Myanmar karena bisa menyuplai senjata ke junta militer.

“Sementara Amerika Serikat sendiri, saya kira, menunggu dan mengamati perkembangan yang terjadi di Myanmar,” imbuhnya.

Oleh karena itu, ia tetap pesimis intervensi eksternal bisa dilakukan di Myanmar saat sistem dunia yang ada bersifat pragmatis.

“Saya kira ini kritik terhadap sistem internasional sekarang yang milih-milih terhadap isu kemanusiaan. Kalau tidak sejalan dengan kepentingan mereka atau kalau mereka tidak mendapatkan kepentingan yang lebih besar di situ, mereka tidak akan terlibat,” kritiknya.

Ia melanjutkan, tetapi kalau sejalan dengan kepentingan mereka seperti di Palestina, mereka malah ikut mendukung para pembantai.

“Intervensi eksternal sekarang ini membuat peperangan horizontal di berbagai dunia tidak bisa menyelesaikan masalah untuk membangun politik negara tersebut menjadi lebih baik,” sesalnya.

Dominasi negara-negara besar yang ada saat ini dinilai Hasbi tidak bisa diharapkan karena pragmatisme mereka, bahkan sebagian besar malah menjadi dalang dari kerusakan-kerusakan tersebut.

“Saya kira di sinilah pentingnya literasi politik bagi umat Islam dan pentingnya kita memahami sejarah bahwa kita punya sejarah besar dan kita punya konsep jihad dan futuhat,” tandasnya.

 Ia menguraikan, jihad dan futuhat adalah intervensi militer untuk menciptakan keadilan dan mencegah kemungkaran di tengah masyarakat.

“Konflik yang terjadi di Myanmar ini bisa menjadi pemantik bagi kaum muslimin di seluruh dunia untuk berjuang sekuat tenaga dengan gigih, tanpa lelah untuk mengembalikan kejayaan kaum muslim sebagai negara super power seperti yang ada di masa-masa sebelumnya, serta mampu melakukan intervensi eksternal untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di dunia dan wilayah-wilayah yang terzalimi,” pungkasnya. [MNews/IA]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *