[Kabar] Kecewa dengan Demokrasi, Aktivis: Gen Z Harus Mulai Mengkaji Sistem Pemerintahan Islam

[Kabar] Kecewa dengan Demokrasi, Aktivis: Gen Z Harus Mulai Mengkaji Sistem Pemerintahan Islam

Muslimah News, NASIONAL — Aktivis Muslimah drg. Luluk Farida mengatakan, untuk mengatasi kekecewaan Gen Z terhadap sistem demokrasi, Gen Z harus ngaji. “Gen Z harus mulai mengkaji dengan sungguh-sungguh sistem pemerintahan Islam yang mampu menyelesaikan masalah lapangan pekerjaaan, bahkan menjamin kesejahteraan,” tuturnya kepada MNews, (17-8-2024).

Terkait hal ini, ia mengutip hasil survey IDN Research Institute 2023 yang menunjukkan 83,3% Gen Z tidak puas dengan demokrasi, dengan rincian 59% Gen Z sangat tidak puas, 24,3% kurang puas. “IDN Research Institute juga menampilkan tiga isu utama yang menjadi sorotan Gen Z, yakni lapangan pekerjaan, pemberantasan korupsi, dan kesejahteraan,” katanya.

Ia memaparkan, ketakpuasan Gen Z terhadap pemerintahan demokrasi dalam menyelesaikan masalah lapangan kerjaan cukup beralasan. “Hal ini dikarenakan pemerintahan demokrasi telah melegalkan “perampokan” Sumber Daya Alam dan Energi (SDAE), seperti hutan, tambang, laut, kekayaan tambang energi milik rakyat dikuasai para kapital swasta lokal, asing, dan aseng,” paparnya.

Akibatnya meski SDAE melimpah, jelasnya, negara miskin tidak mampu menyediakan pendidikan gratis berkualitas bagi Gen Z sehingga sumber daya manusia berkualitas juga terwujud. “Sementara itu, meski ada Gen Z yang membayar mahal pendidikan demi kualitas diri, tetap juga sulit mencari kerja dikarenakan ada tantangan tenaga kerja asing dan peluang lapangan kerja hanya sebagai buruh murah di negeri sendiri,” paparnya.

Dorongan pemerintah agar Gen Z mandiri wirausaha, lanjutnya, baik secara luring maupun digital tanpa ada jaminan modal dari pemerintah mengakibatkan banyak Gen Z terjebak pinjaman online (pinjol). “Kondisi ini diperparah dengan masalah minimnya infrastruktur dan tidak adanya jaminan lingkungan bisnis yang kondusif sehingga pada akhirnya mengantarkan banyak start up gulung tikar,” bebernya.

Ia juga menegaskan, Gen Z harus menyadari bahwa ketakpuasan terhadap sistem pemerintahan demokrasi tidak serta merta menjadikan masalah lapangan pekerjaan ada solusinya. Menurutnya, Gen Z harus mulai terbuka dan menerima Islam sebagai solusi atas permasalahan yang ada.

“Dalam sistem pemerintahan Islam, negara wajib bertanggung jawab menyediakan lapangan kerja dan menjamin kesejahteraan, di antaranya melalui pengaturan kepemilikan, yaitu SDAE adalah kepemilikan umum yang dikelola oleh negara untuk umat. Negara akan mengaktifkan industrialisasi sehingga membuka banyak lapangan pekerjaan bagi rakyatnya,” urainya.

Selain itu, ia juga meyakinkan bahwa hasil pengelolaan SDAE akan menjadikan negara mampu menjamin sistem pendidikan berkualitas yang gratis dan bisa dinikmati seluruh rakyat. “Tidak ada satu pun rakyat yang tidak bisa merasakan ilmu, bekal keterampilan dan keahlian berbagai hasil ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemaslahatan rakyat,” katanya.

Sistem pendidikan Islam, jelasnya, akan melahirkan generasi yang berkualitas dengan pemikiran-pemikiran islami. “Generasi ini akan mampu mengelola sumber daya alam yang melimpah dengan sebaik-baiknya, amanah, dan negara tidak perlu lagi investor asing untuk mengelola sumber daya alamnya,” imbuhnya.

Ia pun memaparkan bahwa negara juga akan mampu menyediakan modal dan menjamin iklim perlindungan usaha bagi rakyatnya. “Dengan penerapan sistem ekonomi Islam, negara akan memenuhi segala kebutuhan Gen Z dalam rangka pengembangan potensi dan pengabdiannya terhadap umat. Saatnya Gen Z memperjuangkan Islam kafah untuk meraih kemuliaan hidup,” tandasnya. [MNews/IK]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *