[Pemikiran Politik Islam] Komunitas Internasional: Norma dan Hukumnya (Bagian 2/5)

[Pemikiran Politik Islam] Komunitas Internasional: Norma dan Hukumnya (Bagian 2/5)

Penulis: Syekh Abdul Qadim Zallum

Sambungan dari Bagian 1/2

Muslimah News, TELAAH KITAB — Kalangan gereja mengendalikan negara-negara Eropa dan nilai-nilai Kristen menjadi elemen pemersatu. Gereja berusaha membangun suatu keluarga Kristen yang terdiri dari negara-negara tersebut dan mulai mengorganisasi jalinan hubungan di antara mereka.

Mereka mulai merumuskan aturan-aturan yang mereka sepakati bersama untuk mengatur hubungan di antara mereka. Inilah titik awal munculnya hukum internasional. Dengan begitu, awal mula perumusan hukum internasional adalah ketika negara-negara Kristen Eropa bersatu dalam ikatan agama Kristen untuk menentang Negara Islam, sampai pada berdirinya Keluarga Kristen Internasional (International Christian Family).

Mereka bersepakat pada sejumlah aturan, seperti persamaan hak antara negara-negara anggota dan bahwa semua negara mempunyai cita-cita dan nilai-nilai yang sama, yaitu Kristen. Negara-negara tersebut dengan mengabaikan afiliasi sektarian, mengakui Paus Katolik sebagai pemimpin spiritual tertinggi.

Aturan-aturan tersebut menjadi inti dan cikal bakal hukum internasional. Namun demikian, konsolidasi negara-negara Kristen tersebut tidak berjalan efektif. Aturan-aturan yang mereka anut tidak dapat menyatukan mereka akibat adanya sistem feodal yang tetap menghambat tumbuhnya kekuatan negara dan mempersulit mereka dalam mengatur urusan luar negerinya.

Di lain pihak, kontrol dari kalangan gereja menjadi persoalan tersendiri karena merampas kedaulatan dan kemerdekaan negara. Akibatnya, timbul pertentangan antara negara dengan para bangsawan feodal dan antara negara dengan gereja.

Akhirnya, negara muncul sebagai pemenang dalam kedua konflik ini. Negara berhasil menghapuskan sistem feodal dan menghilangkan wewenang gereja pada urusan internal dan eksternal negara. Namun demikian, negara tetap dalam ikatan Kristen.

Hubungan antara gereja dan negara diatur sedemikian rupa sehingga negara tetap memiliki kemerdekaan dalam menjalankan kebijakan politiknya. Akibatnya, muncul beberapa negara kuat di Eropa. Akan tetapi, mereka tetap tidak mampu berhadapan dengan Negara Islam.

Situasi ini tetap berlangsung sampai pertengahan abad ke-17, yaitu pada 1648 ketika negara-negara Kristen Eropa mengadakan Konferensi Westphalia. Pada konferensi ini, mereka menetapkan sejumlah aturan yang mengatur hubungan antara negara-negara Kristen Eropa. Mereka juga mengorganisasikan kekuatan negara-negara Kristen untuk melawan Negara Islam.

Pada saat konferensi menetapkan dasar-dasar bagi hukum internasional, hukum internasional tersebut bukan diperuntukkan bagi semua negara di dunia, tetapi khusus bagi negara-negara Kristen Eropa. Negara Islam tidak diperkenankan masuk sebagai anggota keluarga internasional dan tidak pernah menjadi bagian dari hukum internasional itu.

Sejak saat itu, muncullah Komunitas Internasional. Komunitas Internasional terdiri dari berbagai negara Kristen tanpa membedakan bentuk negara, baik kerajaan maupun republik. Demikian pula tidak membedakan agama negara, baik Katolik maupun Protestan. Pada awalnya, komunitas ini dikhususkan bagi negara-negara Eropa Barat. Akan tetapi kemudian diikuti oleh negara-negara Kristen Eropa lainnya dan juga negara-negara Kristen di luar Eropa.

Negara Islam tetap tidak diperkenankan bergabung sampai pada paruh kedua abad ke-19, saat Negara Islam menjadi negara yang lemah, yang dikenal dengan sebutan “Orang Sakit dari Eropa” (The Sick Man of Europe). Pada saat itu, Negara Islam mengajukan usulan keanggotaannya pada Komunitas Internasional, tetapi usulannya tersebut ditolak.

Negara Ottoman mengajukan keberatan atas penolakan tersebut. Sebagai persyaratan penerimaan, sejumlah syarat yang berat ditetapkan, yaitu meninggalkan Islam sebagai dasar hubungan internasional dan sebagai gantinya menganut sejumlah hukum Eropa. Hanya dengan menerima dan tunduk kepada persyaratan ini, serta meninggalkan identitas mereka sebagai Negara Islam dalam hubungan internasional, usulan keanggotaan tesebut dapat diterima.

Akhirnya, Negara Ottoman diterima sebagai anggota Komunitas Internasional pada 1856. Setelah itu, negara-negara non Kristen diterima sebagai anggota komunitas negara Jepang.

Jadi, Konferensi Westphalia pada 1648 dianggap sebagai platform penerapan aturan-aturan hukum internasional. Berdasarkan aturan tersebut, berbagai aktivitas politik dan aksi-aksi kolektif internasional muncul. Dari sejumlah aturan hukum internasional tersebut, terdapat dua pemikiran yang paling utama dan sangat berbahaya.

Pemikiran tersebut adalah tentang perimbangan kekuatan internasional dan ide konvensi internasional. Pemikiran perimbangan kekuatan internasional mewajibkan semua negara mengonsolidasikan usahanya untuk mencegah ekspansi suatu negara ke wilayah negara lain. Ide perimbangan kekuatan internasional itu dimaksudkan untuk menjamin situasi damai dan mencegah terjadinya peperangan. [MNews/RY-YG]

Sumber: Syekh Abdul Qadim Zallum, Pemikiran Politik Islam, Upaya Membumikan Politik Sebagai Mainstream Gerakan.

Share

One thought on “[Pemikiran Politik Islam] Komunitas Internasional: Norma dan Hukumnya (Bagian 2/5)”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *