Penulis: Syekh Abdul Qadim Zallum
Muslimah News, Telaah Kitab — Gagasan konvensi internasional dimaksudkan untuk mengatur penyelesaian setiap urusan dan permasalahan dengan cara perundingan antara berbagai negara Eropa berdasarkan kepentingan mereka sendiri. Pemikiran tersebut saat ini berkembang menjadi berbagai konferensi negara-negara adidaya untuk merundingkan berbagai urusan internasional sesuai kepentingan negara-negara adidaya tersebut.
Kedua gagasan tersebut merupakan sumber penyelesaian bagi dunia internasional dalam usahanya menghapuskan dominasi kaum imperialis dan negara-negara besar. Itulah awal mula munculnya hukum internasional. Inilah aturan yang memberikan dalih kepada kekuatan adidaya untuk ikut campur tangan dan mengendalikan negara-negara lain.
Itulah hukum yang menjadi rujukan bagi negara-negara dalam melaksanakan aktivitas politik mereka untuk memelihara kepentingannya atau bersaing untuk mendapatkan posisi utama di dunia. Aturan-aturan internasional tersebut telah mengalami beberapa modifikasi.
Modifikasi dilakukan sesuai kepentingan negara-negara adidaya dan untuk mengorganisasikan kepentingan-kepentingan mereka. Dengan kata lain, pembagian berbagai sumber daya dunia di antara mereka dilakukan dengan suatu cara yang tidak menyebabkan perang dan konflik bersenjata.
Pemikiran konvensi internasional diubah menjadi suatu organisasi internasional yang dirancang untuk mempertahankan keamanan internasional. Namun, modifikasi ini tidak mengubah apa pun karena negara-negara adidaya tetap saling berebut sumber daya sampai saat perang dunia kedua.
Ketika perang dunia kedua berakhir, negara-negara adidaya membentuk suatu organisasi internasional sebagai cara terbaik untuk mengatur hubungan di antara mereka. Awalnya mereka membentuk organisasi negara-negara yang ikut serta dalam perang. Kemudian mereka memperluasnya menjadi organisasi internasional yang terbuka untuk semua negara di dunia.
Mereka mengatur hubungan internasional sesuai dengan konvensi organisasi ini. Dengan begitu, hubungan internasional berkembang dari suatu konvensi negara-negara adidaya yang mengendalikan dunia dalam rangka mendistribusikan sumber daya dunia di antara mereka dan menghalangi munculnya kekuatan adidaya baru.
Ini kemudian menjadi suatu organisasi internasional yang mengatur hubungan antara mereka dan menjamin kelangsungan dominasi mereka. Lebih lanjut, hubungan internasional berkembang menjadi suatu organisasi yang berperilaku seperti sebuah negara global yang mengatur kepentingan negara-negara di dunia dan mengendalikan mereka.
Negara-negara Kristen kapitalis tidak meninggalkan aturan-aturan kuno yang berkembang menjadi hukum internasional tersebut sebagai kewajiban moral sebagaimana norma internasional. Mereka menerapkan aturan-aturan tersebut tidak saja kepada negara-negara yang berkomitmen pada aturan tersebut, tetapi juga kepada seluruh negara di dunia.
Sebelum perang dunia pertama, negara-negara Kristen secara individual maupun kolektif bersikap seperti polisi dunia yang menegakkan hukum internasional. Bahkan setelah berdirinya Liga Bangsa-Bangsa dan dilanjutkan Perserikatan Bangsa-Bangsa sesudahnya, negara-negara kapitalis menganggap dirinya sebagai polisi dunia yang bertanggung jawab menegakkan hukum dan aturan dunia.
Hal ini mengakibatkan situasi yang buruk. Salah satu penyebab utama kesengsaraan dunia adalah berdirinya komunitas internasional yang berusaha menegakkan hukum internasional. Oleh sebab itu, perlu dibahas masalah cara membebaskan dunia dari hukum internasional dan menyelamatkannya dari kesengsaraan.
Penyelesaian masalah tersebut adalah sebagai berikut. Apabila terdapat suatu kelompok negara dalam komunitas internasional, maka kelompok tersebut tidak bisa disamakan dengan masyarakat biasa. Pada masyarakat biasa, harus ada suatu institusi yang bertugas menyelesaikan berbagai perselisihan dan menegakkan keadilan.
Dengan kata lain, bagi setiap masyarakat dibutuhkan keberadaan suatu negara dan suatu pemerintahan. Dalam setiap masyarakat juga dibutuhkan keberadaan suatu hukum yang harus ditegakkan kepada seluruh anggota masyarakat.
Di lain pihak, komunitas internasional terdiri dari berbagai kelompok masyarakat yang saling menjalin hubungan. Setiap kelompok masyarakat mempunyai hak, kedaulatan, dan kebebasan tanpa pembatasan.
Pemaksaan suatu hukum tertentu kepada kelompok-kelompok dan negara-negara tersebut berarti merampas kedaulatan mereka. Hal ini merupakan perbudakan dalam bentuk imperialisme, kontrol negara asing, dan pemaksaan. Menghentikan suatu negara dalam melaksanakan keputusannya sendiri sama artinya dengan mengikat tangan mereka dan melumpuhkannya. [MNews/RY-YG]
Sumber: Syekh Abdul Qadim Zallum, Pemikiran Politik Islam, Upaya Membumikan Politik Sebagai Mainstream Gerakan.

One thought on “[Pemikiran Politik Islam] Komunitas Internasional: Norma dan Hukumnya (Bagian 3/5)”