Petani Membuang Hasil Panen Akibat Anjloknya Harga, Pemerintah ke Mana?

Petani Membuang Hasil Panen Akibat Anjloknya Harga, Pemerintah ke Mana?

Muslimah News, FOKUS — Fenomena petani yang memilih membuang sayur hasil panen daripada dijual karena harga turun drastis menjadi perbincangan viral di dunia maya. Kali ini, peristiwanya terjadi di Magelang, Jawa Tengah.

Sebagai contoh, salah satu jenis sayur yang dipanen itu adalah pakcoi. Sayuran tersebut sempat dihargai Rp15.000 per keranjang, padahal beratnya mencapai 50 kg. Harga itu belum termasuk harga keranjang dan tali untuk mengikat sayurannya.

Aksi Sosial Solusi Parsial

Beberapa pihak memutuskan untuk memborongnya dengan harga wajar, bahkan lebih tinggi agar bisa menolong para petani. Di antara mereka ada pengurus Masjid Nurul Ashri, Sleman, DIY yang membeli berton-ton sayuran hasil panen. Aksi borong sayur ini ditujukan untuk menyetok agenda rutin masjid berupa bazar sayur.

Juga insan kampus Universitas Muhammadiyah Magelang (Unimma) yang membeli sayur-mayur seperti kacang panjang, tomat, dan daun bawang dengan total mencapai tujuh kuintal. Para mahasiswa Unimma membagikan sayur-mayur itu ke masyarakat, baik warga yang sedang berada di lingkungan kampus ataupun pengendara di jalan.

Aksi sosial tersebut sangat patut kita apresiasi. Namun, aksi tersebut adalah solusi parsial. Pada musim panen lainnya, kondisi serupa masih berpeluang besar terjadi. Terlebih jika tidak ada kebijakan pemerintah yang memihak para petani.

Solusi anjloknya harga komoditas sayuran jelas tidak cukup dengan sekadar aksi sosial maupun apresiasi. Fenomena ini seharusnya melecut sudut pandang lain kita terkait dengan peran dan perhatian pemerintah terhadap sektor pertanian, termasuk kesejahteraan para petaninya.

Petani Frustasi

Salah satu petani yang terpaksa membuang hasil panennya adalah Priyono. Ia menyatakan, stok hasil panen sayur mereka membengkak, tetapi jalur pasokan penjualannya hanya di Pasar Ngablak (nama pasar lokal setempat). Ia juga berharap ada kebijakan pemerintah yang bisa membantu para petani mendistribusikan hasil panennya ke daerah-daerah lain.

Tidak heran para petani frustasi dengan anjloknya harga sayur karena mereka telah mengeluarkan biaya dan tenaga. Namun, jika harga komoditas sayur jauh di bawah modal, mereka pasti rugi. Apalagi karakter komoditas sayur mudah rusak. Otomatis ketika pasokan berlebih sebagaimana saat panen raya ini, harganya akan jatuh.

Menanggapi hal ini, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia Henry Saragih menyayangkan pemerintah yang tidak memiliki solusi dalam menghadapi persoalan semacam ini. Peristiwa anjloknya harga sayur sering terjadi, bahkan selalu berulang. Aksi membuang hasil panen, menurutnya, sejatinya merupakan sebuah bentuk protes supaya suara para petani didengar oleh pemerintah sekaligus agar diketahui publik.

Tidak hanya itu, fenomena membuang sayuran ini juga sungguh ironis. Ini karena pada saat yang sama, ada daerah lain yang sedang mengalami lonjakan harga sayuran. Salah satu contohnya adalah sebagaimana yang terjadi di sejumlah pasar di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Kenaikan harga tertinggi terjadi pada cabai rawit, demikian halnya bawang putih dan mentimun.

Fluktuasi Harga Sayuran

Masalahnya di sini tidak hanya seputar petani, tetapi juga fluktuasi harga sayuran yang sering terjadi, bahkan tidak jarang cukup ekstrem. Setidaknya terdapat empat faktor umum penyebab fluktuasi harga komoditas sayuran.

Pertama, terkonsentrasinya produksi jenis sayuran tertentu di daerah-daerah tertentu.

Kedua, adanya anomali produksi seperti gagal panen karena hama dan penyaki, serta pengaruh perubahan iklim seperti La Nina/El Nino di daerah sentra produksi sayuran yang berpengaruh terhadap kenaikan harga produk akibat kelangkaan pasokan.

Ketiga, kemiripan pola produksi bulanan antarprodusen sayuran yang akan menyebabkan panen serentak sehingga berdampak terhadap anjloknya harga produk karena pasokan yang melimpah.

Keempat, penentuan harga jual sayuran yang ditentukan dua komponen utama, yakni harga pokok produksi (HPP) dan margin keuntungan. Sebagai contohnya, harga jual sayuran hidroponik lebih tinggi karena harga pokok produksinya juga lebih tinggi dibandingkan sayuran konvensional. Adanya biaya investasi green house serta fasilitas pendukung adalah faktor biaya yang tinggi di awal budidaya hidroponik

Mirisnya, kasus fluktuasi harga sayuran yang selalu berulang, perubahan iklim, serta ketiadaan antisipasi anjloknya harga saat panen raya masih terus terjadi, bahkan ibarat kasus langganan. Lebih menyedihkan lagi, pemerintah juga cenderung membiarkannya tanpa ada solusi tuntas.

Antisipasi Panen Raya

Memang benar, fluktuasi harga sayuran sangat dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran. Fenomena tersebut tidak bisa dihindari karena mengikuti perilaku konsumen. Namun, fluktuasi ekstrem harga produk sayuran sejatinya bisa diantisipasi pada aspek hulu dan hilir.

Aspek hulu adalah aspek modal sebelum penanaman, yakni dari sisi subsidi modal, tanah, sarana produksi pertanian (saprotan) berupa benih, pupuk, dan obat-obatan bagi hama dan penyakit tanaman, serta alsintan (alat dan mesin pertanian). Sedangkan aspek hilir meliputi jaminan serapan produk di pasar, iklim usaha yang kondusif untuk jual beli sayuran,  serta stabilitas daya beli masyarakat.

Lebih dari itu, dalam kondisi panen raya pemerintah semestinya memiliki kebijakan yang menjamin agar harga tidak anjlok secara ekstrem. Pemerintah bisa saja mengeluarkan kebijakan agar ada lembaga negara yang memborong stok hasil panen yang melimpah itu dengan harga standar. Bisa juga dengan mengharuskan para pengusaha di bidang produk sayuran atau kuliner untuk menyerap hasil panen petani.

Langkah selanjutnya, pihak-pihak yang sudah memborong hasil panen sayur tadi bisa membagikannya kepada masyarakat, baik itu secara gratis, pasar murah, maupun berbagai program peningkatan status gizi masyarakat. Pemerintah juga bisa mendistribusikan sayuran hasil panen raya dari daerah asalnya ke daerah lain yang kekurangan stok atau sedang mengalami lonjakan harga sayuran. Dengan begitu, langkah ini bisa menurunkan lonjakan harga sayuran di daerah tersebut sekaligus menstabilkannya.

Namun sayangnya, semua langkah antisipasi ini tidak ubahnya mimpi di siang bolong. Sikap pemerintah yang cenderung membiarkan berulangnya kejadian membuang sayur ini menegaskan bahwa negara berideologi kapitalisme tidak berperan apa-apa dalam mengatasi problematik tersebut. Pemerintah jelas-jelas tidak memandang hal ini sebagai masalah yang urgen bagi rakyat, khususnya para petani sayuran.

Tambahan lagi, ternyata ada daerah yang kekurangan sayuran atau harganya mahal. Jika memang pemerintah peduli dengan petani dan rakyat, semestinya pemerintah sudah memetakan berbagai lokasi dan kawasan lahan pertanian berdasarkan jenis tanaman pangan yang diproduksinya, misalnya sentra pertanian sayuran dan hortikultura, juga sentra padi, jagung, maupun palawija.

Di samping itu, pemerintah seharusnya juga serius memikirkan proses distribusi hasil pertanian tersebut kepada rakyat, memikirkan proses penyimpanannya agar tidak mudah rusak, menyediakan infrastruktur untuk jalur distribusinya, serta mengupayakan berbagai mekanisme agar rakyat mudah memperoleh komoditas sayuran dengan kualitas baik dan harga terjangkau.

Jaminan Politik Ekonomi Islam

Negeri subur seperti Indonesia ini ternyata tidak selamanya makmur. Kebijakan pertanian yang amburadul produk kapitalisme membuktikan pemerintah tidak hadir mengelola urusan rakyatnya. Akibatnya, Indonesia sang negara agraris justru berulang kali dihantui polemik sumber daya pangan, impor, bahkan tidak jarang petani harus rugi dan gigit jari. Hal ini terjadi di sektor pertanian secara luas, tidak terkecuali untuk produk pertanian hortikultura. 

Semua kondisi itu akan berbeda jika solusinya diterbitkan menurut politik ekonomi Islam. Pengelolaan pertanian dan sumber daya pangan di bawah naungan sistem Islam (Khilafah) merujuk pada sabda Rasulullah saw., “Imam/khalifah itu laksana penggembala (ra’in) dan dialah yang bertanggung jawab terhadap gembalaannya.” (HR Bukhari dan Muslim).

Atas dasar ini, visi pengelolaan pertanian, sumber daya, dan ketersediaan pangan adalah bagian dari tanggung jawab penguasa. Khilafah menetapkan kebijakan berupa peningkatan produksi pertanian melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.

Intensifikasi ditempuh dengan pemberian modal dan subsidi saprotan agar seluruh lahan yang ada bisa menjadi produktif. Selanjutnya, ekstensifikasi pertanian dilakukan untuk meningkatkan luasan lahan pertanian yang dapat diolah. Untuk itu Khilafah akan menerapkan kebijakan yang dapat mendukung terciptanya perluasan lahan pertanian. Di antaranya, menjamin kepemilikan lahan pertanian yang diperoleh dengan cara menghidupkan tanah mati (ihya’ul mawat) dan pemagaran (tahjîr). Khilafah juga dapat memberikan tanah pertanian (iqtha’) yang dimiliki negara kepada individu rakyat yang mampu mengolahnya.

Selain itu, Khilafah berkepentingan untuk memetakan daerah-daerah tertentu sebagai sentra produksi tanaman pertanian tertentu pula, sesuai dengan karakter lahan dan iklimnya, seperti sentra hortikultura atau lumbung padi. Di samping itu, Khilafah akan menerapkan kebijakan yang dapat mencegah proses alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan nonpertanian. Hanya daerah yang kurang subur yang diperbolehkan menjadi area perumahan dan perindustrian.

Khilafah juga akan membangun infrastruktur pertanian, jalan, dan komunikasi sehingga arus distribusi saprotan kepada petani bisa lancar. Demikian halnya untuk mengangkut dan mendistribusikan hasil panen petani dari ladang ke pasar, konsumen, maupun seluruh rakyat sehingga mereka bisa mendapatkan produk pertanian dengan mudah dan harga terjangkau. Selain itu, volume impor pangan akan diminimalkan dan tidak terjadi ketergantungan.

Dengan begitu, para petani bisa sejahtera dan menikmati hasil panennya tanpa harus khawatir rugi akibat anjloknya harga. Fenomena petani yang membuang hasil panennya tidak akan jadi langganan. Sektor pertanian di dalam negeri pun akan berkembang dan berdaya sehingga ketersediaan bahan pangan dapat diwujudkan dan kelangkaannya dapat dihindari.

Khilafah juga bertanggung jawab meningkatkan kesejahteraan rakyat secara individu per individu sehingga mereka memiliki daya beli yang baik untuk memperoleh komoditas pangan menurut standar status kecukupan gizi bagi seluruh anggota keluarganya. Dengan ini, rakyat bisa dijauhkan dari kerawanan pangan dan kelaparan. Demikianlah gambaran langkah serius khilafah yang sangat peduli akan terpenuhinya kebutuhan rakyat, bahkan selalu berpikir untuk menyejahterakan mereka. Wallahualam bissawab. [MNews/NA-RR]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *