[Kabar] Pengamat: HET MinyaKita Naik, Bentuk Kebijakan Zalim dan Tidak Masuk Akal

[Kabar] Pengamat: HET MinyaKita Naik, Bentuk Kebijakan Zalim dan Tidak Masuk Akal

Muslimah News, NASIONAL — Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan, Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng rakyat atau MinyaKita sebesar Rp15.700 per liter sudah berlaku dan segera diundangkan pada pekan depan.

Zulkifli menyebutkan aturan resmi terkait HET MinyaKita akan dikeluarkan melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) yang saat ini telah selesai relaksasi. Zulkifli menyatakan, awalnya HET MinyaKita diusulkan sebesar Rp15.500. Namun, lantaran nilai dolar AS menguat, maka dipilih jalan tengah sebesar Rp15.700 per liter.

Zalim dan Tidak Masuk Akal

Aturan ini dinilai pengamat kebijakan publik Emilda Tanjung, M.Si. sebagai bentuk kebijakan zalim dan tidak masuk akal.

“Menaikkan HET MinyaKita di tengah produksi CPO yang berlimpah merupakan bentuk kebijakan pemerintah yang zalim dan tidak masuk akal,” kritiknya sebagaimana disampaikan kepada MNews, Rabu (24-7-2024).

Padahal, sambungnya, hingga saat ini Indonesia masih menjadi produsen utama CPO dunia. “Seharusnya sangat bisa mencukupi kebutuhan minyak goreng di dalam negeri dengan harga yang terjangkau. Ditambah pula saat ini harga CPO sedang turun, mengapa pemerintah justru menaikkan HET MinyaKita?” cetusnya.

Di sisi lain, ulasnya, kebijakan HET sebagai strategi menstabilkan harga minyak goreng adalah kebijakan yang tidak efektif, bahkan gagal.

“Dari waktu ke waktu yang terjadi bukannya stabilisasi harga, tetapi justru peningkatan harga acuan sehingga makin banyak masyarakat yang sulit mendapatkannya. Ditambah daya beli masyarakat yang cenderung makin turun akibat sistem ekonomi kapitalisme secara makro,” ungkapnya.

Sebaliknya, ia menyatakan, kebijakan menaikkan HET justru menambah keuntungan bagi para produsen dan distributor, sedangkan masyarakat makin sengsara.

Gagal

Emilda mengungkapkan, kegagalan pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap minyak goreng yang murah dan berkualitas adalah cerminan gagalnya tata kelola kekuasaan yang berlandaskan kapitalisme neoliberal.

“Penerapan sistem ini menjadikan fungsi pemerintah mandul sebagai pengurus dan penanggung jawab hajat rakyat. Pemerintah hadir hanya sebatas regulator dan fasilitator, tetapi tidak mampu mengambil tanggung jawab secara penuh,” kritiknya.

Pada sisi lain, jelasnya, sistem kapitalisme justru memberikan ruang seluas-luasnya bagi kapitalis pemilik modal untuk menguasai rantai usaha minyak goreng mulai dari hulu hingga ke hilir.

“Saat ini sekalipun Indonesia menjadi produsen terbesar CPO, mayoritas dikuasai segelintir korporasi sehingga pasokan CPO dengan jumlah yang sangat besar tersebut sama sekali tidak bisa dinikmati oleh rakyat, kecuali [dengan] membayar mahal,” urainya.

Korporatisasi usaha sawit penyedia minyak goreng ini pulalah, imbuhnya, yang menyebabkan kebijakan penetapan harga oleh pemerintah tidak pernah berjalan efektif.

“Sebesar apa pun harga ditetapkan, fluktuasi harga tidak akan bisa dihindari sebab mayoritas pasokan berada dalam kendali korporasi,” ujarnya.

Akibatnya, ia menegaskan, distorsi rantai distribusi yang memicu kenaikan harga tidak bisa diatasi yang terbukti bahwa kebijakan HET tidak pernah berhasil menstabilkan harga pasar.

Pengaturan Islam

Namun, papar Emilda, ini sangat berbeda dengan konsep pengaturan dalam Islam. “Penerapan sistem Islam secara kafah meniscayakan berlakunya sistem politik yang mengharuskan kehadiran pemerintah secara penuh sebagai pelayan dan pelindung rakyat,” tuturnya.

Pemerintah, jelasnya, tidak dibolehkan menjadi regulator dan fasilitator, yakni pembuat aturan bagi kepentingan bisnis korporasi. “Namun, pemerintah bertanggung jawab secara penuh mulai di tingkat produksi hingga konsumsi,” ujarnya.

Untuk jaminan penyediaan pasokan, urainya, khalifah harus memastikan aktivitas produksi berjalan optimal, baik yang dilakukan oleh individu maupun pemerintah sendiri.

“Produksi yang diperoleh akan diutamakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, baik untuk konsumsi harian maupun untuk cadangan. Kelebihannya baru dimungkinkan ekspor. Dalam hal ini, Khilafah juga punya independensi untuk melakukan ekspor dan impor tanpa terikat kepada aturan-aturan internasional yang melanggar syariat dan merugikan,” ungkapnya.

Kemudian, lanjutnya, pada aspek stabilisasi harga, Khilafah akan menjamin rantai distribusi yang terbentuk steril dari berbagai praktik distorsi seperti penimbunan, kartel, penipuan, dan sebagainya.

“Khilafah melalui kadi hisbah-nya akan melakukan pengawasan ketat sehingga tidak terjadi praktik yang bisa merugikan siapa pun,” imbuhnya.

Apabila terjadi lonjakan harga, kata Emilda, maka dilakukan intervensi pasar dengan menyelesaikan distorsi pada seluruh rantai tata niaga dan menyuplai barang yang mengalami kelangkaan ke pasar sehingga terwujud stabilisasi harga secara alami.

“Khilafah tidak akan mengambil kebijakan pematokan harga atau tas’ir karena hal ini diharamkan oleh Rasulullah saw. berdasarkan hadis riwayat Ahmad, Hakim, dan Baihaqi,

‘Siapa saja yang melakukan intervensi pada sesuatu dari harga-harga kaum muslim untuk menaikkan harga atas mereka, maka adalah hak bagi Allah untuk mendudukkannya dengan tempat duduk dari api pada hari kiamat kelak.’,” tandasnya. [MNews/RA]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *