Penulis: Asy-Syifa Ummu Shiddiq
Muslimah News, OPINI — Pemerintah menyiapkan dana USD455 juta atau senilai Rp7,3 triliun guna memberikan subsidi pada kendaraan listrik. Hingga 2030 nanti, pemerintah melalu ESDM mempunyai target akan mengeluarkan 2 juta unit mobil listrik dan 13 juta unit kendaraan listrik roda dua.
ESDM juga mengusahakan pembangunan infrastruktur berupa pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik (SPKLU). Setidaknya, pada 2030 nanti akan ada 32.000 unit SPKLU untuk mengisi energi kendaraan listrik. Selain mendirikan infrastruktur, pemerintah juga perlu memfasilitasi pengisian daya di rumah-rumah. Oleh karena itu, PT PLN juga ikut memberikan insentif berupa harga khusus untuk peningkatan sistem kelistrikan serta potongan tarif untuk pengisian daya sepanjang malam. (Tirto, 24-5-2024).
Mahal dan Menguntung Pengusaha
Bagi mayoritas masyarakat Indonesia, harga kendaraan listrik saat ini masih mahal. Sebagaimana kita ketahui, di negeri ini, berbagai macam masalah ada, mulai dari kesulitan ekonomi, mahalnya layanan kesehatan, pendidikan, minimnya keamanan, hingga banyaknya pengangguran. Semua itu menjadi beban yang belum terselesaikan.
Dengan banyaknya kesulitan tersebut, rakyat akan cenderung menggunakan uang untuk keperluan yang lebih penting, seperti memenuhi kebutuhan pokok. Saat subsidi kendaraan listrik diberikan, masyarakat kelas bawah justru masih kesulitan, seperti subsidi kompor listrik beberapa waktu yang lalu.
Harga kendaraan listrik saat ini cukup mahal bagi mayoritas masyarakat. Meskipun ke depan sudah ada subsidi, tetapi tidak menjamin masyarakat sudah dalam kondisi mapan. Mereka tetap merasakan impitan ekonomi yang besar sehingga program tersebut tidak menjamin akan berhasil membantu rakyat kelas bawah.
Dalam proyek ini, yang untung bukan masyarakat kalangan bawah, melainkan para pengusaha yang bergerak di bidang kendaraan listrik. Tidak bisa dimungkiri, kendaraan listrik memang salah satu alat transportasi yang aman dan tidak menghasilkan polusi udara. Namun, konversi dari kendaraan bermotor ke kendaraan listrik ini akan cukup sulit diikuti masyarakat menengah ke bawah.
Kalaupun subsidi ini berlaku, yang akan untung besar adalah para pengusaha. Mereka akan memperoleh pesanan banyak dari pemerintah yang kemudian dijual dengan harga subsidi. Para pengusaha ini bukanlah perusahaan yang ecek-ecek, tetapi perusahaan besar yang sudah melanglang buana di bidang bisnis. Merekalah yang akan mendapatkan keuntungan besar dari proyek ambisius ini.
Sebagaimana pembangunan SPKLU yang mencapai 32.000 unit, tentu akan menguntungkan pemborongnya. Tidak semua rakyat bisa merasakan infrastruktur tersebut. Hanya orang-orang yang mampu yang akan memanfaatkannya sehingga kebijakan ini tidak akan tepat sasaran.
Masih Ada yang Lebih Penting
Apabila berbicara masalah infrastruktur, sebenarnya ada yang lebih penting dibenahi, salah satunya adalah masalah jalan raya. Masyarakat sangat membutuhkan jalan raya yang aman dan nyaman untuk dimanfaatkan. Kondisi jalan yang rusak dan banyak lubangnya tentu membuat masyarakat tidak menikmati kenyamanan dalam berkendara. Belum lagi masih banyak daerah yang fasilitas jalannya tidak memadai untuk dilalui kendaraan, baik listrik ataupun bukan.
Kendaraan listrik saat ini juga belum menjadi kebutuhan pokok. Yang masyarakat perlukan adalah jaminan kebutuhan pokok, seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan. Jangankan membeli kendaraan listrik, memenuhi kebutuhan dasar saja masih banyak yang sulit.
Contohnya, saat ini banyak pemuda yang akhirnya memutuskan tidak lanjut kuliah karena UKT yang mahal. Bahkan, banyak mahasiswa yang terlibat pinjol untuk membayar kuliah. Bukannya harusnya hak mendapatkan pendidikan itu untuk semua lapisan masyarakat? Nyatanya saat ini yang bisa merasakan pendidikan hanya masyarakat kelas menengah ke atas.
Begitu pun dengan kesehatan. Jika ingin mendapatkan layanan kesehatan yang bagus, bukan dengan KIS. Pemerintah hanya membiayai sakit tertentu dengan fasilitas tidak sebaik yang bayar mandiri, padahal setiap warga negara berhak mendapatkan layanan kesehatan yang sama. Artinya, seyogianya pemerintah lebih dahulu mencukupi kebutuhan dasar masyarakat daripada memberikan subsidi kendaraan listrik.
Kapitalisasi di Seluruh Aspek
Inilah buah dari kebijakan kapitalisme. Semua hal dikembalikan pada standar materi. Sekularisme juga menjadi kebijakan lahirnya aturan sehingga kebijakan yang dibuat tidak dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, melainkan untuk memberikan keuntungan bagi para pengusaha.
Negara hanya berperan sebagai fasilitator. Negara membuat kebijakan untuk memfasilitasi para pengusaha. Kalaupun memberikan bantuan (subsidi) para rakyat, itu sebatas kebijakan tambal sulam dari kebijakan yang lain. Tentunya, hal ini tidak akan menyelesaikan masalah secara fundamental karena masalah utamanya belum terselesaikan. Selama kapitalisme masih menjadi landasan, negara akan tetap menguntungkan pengusaha, bahkan para oligarki yang menguasai negara saat ini.
Islam Punya Visi Riayah
Negara yang baik harusnya memiliki visi riayah (mengurusi) rakyatnya. Ini hanya lahir dari negara yang menggunakan Islam sebagai landasannya. Dengan dorongan akidah Islam, para pemimpin akan berhati-hati dalam mengambil langkah kebijakan, yakni sesuai dengan standar syariat.
Dalam menyediakan infrastruktur, misalnya, negara akan membuat infrastruktur nyaman, aman dan mudah diakses untuk semua orang. Infrastruktur sarana umum akan dibangun sehingga masyarakat bisa memanfaatkannya, seperti jalan raya, rumah sakit, sekolah, dan lainnya. Pembangunan ini dilakukan secara merata, baik di kota ataupun desa. Alhasil, masyarakat tidak perlu antre lama atau menempuh perjalanan jauh hanya untuk memperoleh fasilitas tersebut.
Negara tentu akan membutuhkan banyak biaya untuk membangun infrastruktur. Tenang saja, sistem keuangan Islam akan dapat memenuhinya. Baitulmal sebagai pengurus keuangan akan mengelola keuangan dari berbagai pos, seperti jizyah, fai, kharaj, ganimah, dan pengelolaan SDA. Hasil dari pengelolaan inilah yang akan dipergunakan untuk membangun infrastruktur yang dibutuhkan seluruh rakyat.
Apabila kebutuhan dasar telah tercukupi, masyarakat tidak perlu risau. Kalaupun perlu adanya konversi kendaraan BBM ke kendaraan listrik, dengan visi riayah, pengadaan kendaraan listrik bukan semata mencari keuntungan, melainkan memudahkan transportasi yang hemat energi dan bebas polusi.
Demikianlah, kebijakan yang tidak membedakan antara kaum elite dan cilik hanya ada di dalam sistem Islam. Sebagai panggilan keimanan, seyogianya kita sadar untuk kembali kepada Islam secara sempurna. [MNews/Gz]
