[Kabar] Pengamat: Indonesia dan Negara Asia Pasifik Berkomitmen Melayani para Kapitalis dan Mengorbankan Nasib Perempuan

[Kabar] Pengamat: Indonesia dan Negara Asia Pasifik Berkomitmen Melayani para Kapitalis dan Mengorbankan Nasib Perempuan

Muslimah News, NASIONAL — Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (Kemen PPPA) bersama para perwakilan Menteri Urusan Perempuan dan Perdagangan negara-negara Kawasan Asia Pasifik kembali menegaskan komitmen teguhnya dalam memperkuat pemberdayaan ekonomi perempuan melalui perdagangan dalam Joint Meeting of APEC Ministers Responsible for Women and Ministers Responsible for Trade di Arequipa, Peru.

Sebagai bukti komitmen, Plt. Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA Indra Gunawan menguraikan berbagai strategi dan inisiatif yang telah dilakukan Indonesia untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan melalui kewirausahaan. Melalui pendekatan kolaborasi penta helix, Indonesia melibatkan kementerian terkait, masyarakat sipil, dunia usaha, akademisi, dan media untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang mendukung lebih banyak partisipasi perempuan dalam pasar perdagangan global dan rantai pasok.

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Djatmiko Bris Witjaksono menegaskan bahwa meningkatkan inklusi perempuan melalui pengarusutamaan gender memainkan peran integral dalam pengambilan keputusan dan kebijakan di Indonesia. Upaya ini telah berkontribusi pada peningkatan partisipasi perempuan di banyak sektor termasuk sektor perdagangan. “Dengan menghubungkan perempuan kepada akses sumber daya keuangan, bisnis digital, dukungan pelatihan dan peningkatan kapasitas, dapat memperkuat kapasitas ekonomi perempuan,” tegas Djatmiko.

Mengorbankan Perempuan

Namun pandangan berbeda disampaikan pengamat politik Fatma Sunardi kepada MNews, Selasa (28-5-2024). Menurutnya, ini justru menunjukkan bahwa Indonesia dan negara-negara Asia Pasifik berkomitmen melayani para kapitalis dan mengorbankan nasib perempuan.

“Pertemuan tersebut menegaskan bahwa Pemberdayaan Ekonomi Perempuan (PEP) adalah program global untuk mengukuhkan ekonomi kapitalisme dengan menjaga pertumbuhan ekonomi kawasan,” ucapnya.

Ia menjelaskan, program PEP telah dikuatkan sejak tema APEC 2016: Women as Prime Movers of Inclusive Growth, perempuan sebagai motor ekonomi bermakna tenaga kerja dan pasar.

“Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM tercatat ada 65 juta UMKM di Indonesia. Sebanyak 64 juta di antaranya adalah usaha mikro. Dari 64 juta tersebut, 60% dimiliki dan dikelola oleh perempuan. Kontribusi perempuan dalam UMKM telah mampu menyerap bahan baku dari industri besar, dan juga menjadi pengguna bagi e- commers milik para kapitalis,” ungkapnya.

Lagi-lagi, sambungnya, yang diuntungkan dari menggerakkan perempuan dalam program PEP adalah pemilik industri besar. “Perempuan yang memiliki usaha dan akhirnya memiliki penghasilan menjadi sasaran produk industri besar semacam industri fashion, kosmetik, makanan, dan lain-lain,” bebernya.

Program ini, ulasnya, telah berimplikasi bagi kehidupan perempuan serta berdampak bagi kehidupan sosial, generasi, dan keluarga.

“Para perempuan harus berbagi waktu, perhatian, dan tenaga, antara tugas sebagai ibu dan istri dengan pelaku usaha. Akhirnya, anak-anak dan keluarga menjadi terabaikan dan memunculkan persoalan baru, yakni anak-anak yang rapuh dan bermasalah serta disharmonisasi dengan suami hingga yang terburuk berakhir dengan perceraian,” jelasnya.

Ia memandang, seharusnya Indonesia belajar dari Jepang. “Pengarusan PEP pada 2012 yang diiringi paket reformasi (utamanya paket ekonomi-penj.) telah menciptakan peningkatan angkatan kerja perempuan dengan layanan penitipan anak. Sejak diluncurkan, perempuan Jepang melakukan pembekuan sel telur, terjadi krisis demografi (krisis kependudukan-penj.), meningkatnya bunuh diri, kekerasan terhadap anak, dan berbagai kasus social,” paparnya.

Ia pun mengaku heran ketika negeri muslim yang besar ini telah menjadi pelayan bagi kapitalisme global serta mengorbankan perempuan dan generasi.

Mengambil Islam Kafah

Untuk itu Fatma berharap, umat, terutama perempuan harus terus memberi kritik tajam pada penguatan PEP seraya mendorong pemerintah dan rakyat mengambil sistem Islam kafah yang menyejahterakan dan memuliakan perempuan.

“Islam memiliki seperangkat aturan yang menyejahterakan perempuan tanpa harus mengeksploitasi perempuan dan menjadikan perempuan menjadi pilar ekonomi. Hanya dalam sistem kapitalisme, perempuan tereksploitasi karena harus menjadi tumbal ekonomi,” ujarnya mengutip QS Al-Anfal ayat 24,

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan.” [MNews/Ruh]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *