Penulis: Nida Alkhair
Muslimah News, OPINI — Di tengah deru aksi peringatan Hari Buruh pada 1 Mei 2024 ini, ada satu topik yang hangat dibicarakan, yaitu tentang status kurir dan pengemudi ojek online (ojol). Dalam momentum tersebut, Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) mendesak pemerintah untuk menghapus hubungan kemitraan kurir dan pengemudi ojol dengan aplikator. Selanjutnya, mereka menuntut untuk menjadi pekerja tetap.
Ketua SPAI Lily Pujiati meminta status tersebut diganti menjadi hubungan kerja agar mereka mendapatkan hak-haknya sebagai pekerja tetap sesuai UU Ketenagakerjaan. Ia menyampaikan bahwa hubungan kemitraan selama ini hanya memeras tenaga para kurir dan pengemudi untuk profit semata bagi aplikator.
Pemerasan tenaga kurir dan pengemudi ojol tergambar dari jam kerja mereka yang panjang. Mereka dipaksa melalui aplikasi untuk bekerja hingga 18 jam tanpa kepastian order dan penghasilan. Hal itu dilakukan setiap hari tanpa cuti apalagi liburan. Terlebih tarifnya murah dan potongan oleh pihak aplikator melebihi 20%. (Tempo, 1-5-2024).
Hal tersebut bertolak belakang dengan ketentuan jam kerja 8 (delapan) jam yang telah diperjuangkan kaum buruh di AS sejak 1886. Jika kita menengok sejarah Hari Buruh, asal muasal peringatan tersebut adalah adanya peristiwa kerusuhan Haymarket pada 4 Mei 1886 di Chicago, Illinois, AS. Saat itu, ratusan ribu pekerja di AS membentuk gerakan serikat buruh dan menuntut jam kerja delapan jam sehari. Akhirnya tuntutan tersebut dipenuhi oleh kalangan pengusaha borjuis.
Namun kini, justru terjadi perbudakan modern. Kondisi kerja makin buruk dengan jam kerja hingga belasan jam. Para kurir dan pengemudi ojol tidak mendapatkan haknya sebagai buruh karena status mereka bukan pekerja, melainkan mitra. Bukan itu saja, nasib mereka makin ngenes karena tidak berhak mendapatkan tunjangan hari raya sebagai konsekuensi posisi mereka yang bukan pekerja.
Para kurir dan pengemudi ojol berharap mereka diangkat menjadi karyawan tetap sehingga bisa merasakan hak-hak pekerja, seperti upah yang jelas, jam kerja delapan jam per hari, adanya perlindungan jaminan sosial (seperti BPJS Ketenagakerjaan), THR, dan hak berserikat. Selama ini, mereka tidak mendapatkan hak-hak tersebut.
Realitas dalam Kapitalisme
Kondisi kurir dan pengemudi ojol yang demikian mengenaskan merupakan realitas yang dilazimkan dalam sistem kapitalisme. Di dalam sistem ini, uang adalah segalanya. Ada istilah, “Lu punya duit, lu punya kuasa.” Tersebab yang punya banyak duit adalah pengusaha, jadilah mereka merasa sangat superior dan leluasa menindas kalangan buruh.
Kondisi buruh yang tertindas ini bisa terjadi secara luas karena negara yang seharusnya pasang badan melindungi buruh, justru membuat aturan yang melegitimasi penindasan tersebut. Teranyar adalah adanya UU Omnibus Law UU Cipta Kerja yang sangat merugikan buruh sehingga mereka menolaknya. Demikianlah, di alam kapitalisme, penguasa dan pengusaha kongkalikong demi meraih keuntungan sendiri meskipun merugikan rakyat banyak.
Islam Melindungi Buruh
Kondisi yang berbeda 180° terjadi dalam sistem Islam. Islam menetapkan bahwa tidak ada subordinasi antara pekerja dan pengusaha. Di mata Allah Swt. dan di hadapan hukum Islam, keduanya setara. Tidak ada yang kedudukannya lebih tinggi.
Sejatinya, pengusaha dan pekerja saling membutuhkan. Pengusaha butuh tenaga kerja untuk melakukan proses produksi barang dan jasa, sedangkan pekerja butuh pekerjaan untuk mendapatkan upah demi menafkahi keluarga. Oleh karenanya, keduanya tolong-menolong untuk mewujudkan kebaikan.
Hal ini merupakan muamalah sesama muslim sebagaimana yang Allah Swt. perintahkan di dalam Al-Qur’an, “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.” (QS Al-Maidah: 2).
Untuk mewujudkan keadilan antara pengusaha dan pekerja, harus ada akad yang jelas di antara keduanya sesuai dengan syariat Islam. Keduanya terikat akad ijarah (upah-mengupah) sehingga masing-masing pihak harus melakukan kewajibannya dengan profesional dan berhak menerima haknya secara makruf. Saat ini, akad antara kurir dan pengemudi ojol dengan aplikator bukanlah akad pengupahan, melainkan kemitraan yang menzalimi kurir dan pengemudi ojol.
Oleh karenanya, solusi atas kezaliman ini adalah dengan membuat akad pengupahan yang jelas dan syar’i antara kedua belah pihak. Di dalam Kitab Muqaddimah ad-Dustûr Pasal 154 disebutkan, “Pegawai yang bekerja pada seseorang atau perusahaan, kedudukannya sama seperti pegawai pemerintah dalam hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Setiap orang yang bekerja dengan mendapatkan upah merupakan pegawai meskipun berbeda jenis pekerjaan atau pihak yang bekerja. Jika terjadi perselisihan antara pekerja dan pihak yang mempekerjakan mengenai upah, ditetapkan berdasarkan upah mitsli (upah yang sesuai dengan standar kebiasaan masyarakat). Jika perselisihannya bukan menyangkut upah, diputuskan berdasakan akad kerja sesuai dengan hukum-hukum syariat.”
Dengan demikian, negara harus memfasilitasi agar kedua belah pihak membuat akad yang menjelaskan terkait pengupahan seperti jenis pekerjaan, jam kerja, upah, dan sebagainya. Jika di dalam akad tidak disebutkan upahnya, pekerja (pengemudi dan kurir) mendapat upah berdasarkan pada standar kebiasaan masyarakat (upah mitsli). Akad kerja tersebut harus dibuat dengan rida kedua belah pihak, tidak boleh ada pihak yang menzalimi dan terzalimi.
Adapun terkait kesejahteraan pekerja, pihak yang bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan mereka adalah negara, bukan pengusaha. Tugas perusahaan adalah memberikan upah sesuai dengan akad yang disepakati.
Negara wajib memenuhi kebutuhan dasar rakyat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Negara juga menyediakan lapangan kerja bagi para lelaki dewasa sehingga mereka bisa menafkahi keluarganya. Adapun kebutuhan dasar berupa pendidikan, kesehatan, dan keamanan akan disediakan oleh negara secara gratis.
Selain itu, bagi kalangan yang lemah semisal lansia, akan mendapatkan santunan dari negara, baik untuk sandang, pangan, dan papan. Lansia tidak akan dituntut untuk bekerja, seperti fenomena hari ini ketika banyak pengemudi ojol yang sudah renta, tetapi terpaksa tetap bekerja. Adapun terkait THR, ia merupakan bagian dari upah sehingga pemberian THR tergantung pada kesepakatan antara perusahaan dan pekerja.
Khatimah
Kisruh status ketenagakerjaan kurir dan pengemudi ojol tidak akan selesai selama masih menggunakan solusi ala kapitalisme. Kapitalisme memandang hubungan pengusaha dan pekerja bersifat subordinat sehingga keadilan tidak akan terwujud. Adapun solusi hakikinya adalah dengan jaminan kesejahteraan dari Khilafah dan hadirnya negara untuk menyelesaikan konflik yang muncul di antara keduanya. Wallahualam bissawab. [MNews/Gz]
