Muslimah News, NASIONAL– Menang dalam Pemilihan Presiden 2024 dengan suara mayoritas 58,6%, Prabowo Subianto mendapat tagihan saham partai dan elite pendukung yang mengantarkannya jadi presiden terpilih setelah gagal dalam tiga kali pemilu sebelumnya.
Presiden Joko Widodo, yang diakui Prabowo berjasa meroketkan perolehan suaranya, menitipkan lima nama calon menteri. Partai Golkar, peraih kursi DPR paling banyak nomor dua, meminta lima kursi. Partai Demokrat yang bergabung belakangan dan kehilangan 10 kursi, malah menambah permintaan kursi menteri karena merasa paling berjasa memenangkan Prabowo.
Bukan Hal Baru
Pengamat kebijakan publik Ir. Retno Sukmaningrum, M.T. menilai bagi-bagi kekuasaan sebagaimana fakta di atas bukanlah hal baru.
“Bagi-bagi kue kekuasaan setelah pemilihan umum bukanlah hal baru. Semua presiden yang terpilih secara langsung setelah reformasi menghadapi tagihan partai dan nonpartai yang menanam saham kemenangan,” tuturnya kepada MNews, Rabu (3-4-2024).
Ia menambahkan, di antara para presiden pasca-Reformasi, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokowi adalah dua presiden yang mengobral kekuasaan dan jabatan setelah terpilih menjadi presiden.
“Bagi-bagi kue kekuasaan yang tidak terhindarkan ini tidak lepas dari demokrasi prosedural yang berjalan selama ini. Demokrasi prosedural berarti membuka persaingan partai politik dan atau para calon pemimpin dalam meyakinkan rakyat agar memilih mereka untuk menduduki jabatan pemerintahan,” jelasnya.
Dengan demikian, lanjutnya, demokrasi tahap ini terbatas pada partisipasi warga negara dalam memilih wakil rakyat maupun kepala pemerintahan melalui pemilu yang dilaksanakan lima tahun sekali.
“Demokrasi prosedural bisa dipastikan mengantarkan siapa pun yang terpilih mempunyai waktu yang terbatas. Baik yang duduk di lembaga legislatif maupun eksekutif, mereka hanya mempunyai waktu lima tahun untuk membangun kekuasaan. Setelah itu akan diulang lagi prosedur lima tahunan, yang menentukan mereka tetap dalam kekuasaan ataukah terdepak,” bebernya.
Tidak Mudah
Dalam pandangan Retno, tidak mudah menunjukkan keberhasilan dalam kurun waktu lima tahun agar rakyat tetap memberikan mandatnya kepada mereka. Sebagai perbandingan saja, jelasnya, Rasulullah saw. membangun Daulah di Madinah selama 10 tahun setelah berjuang dakwah di Makkah selama 13 tahun.
“Jadi memang betul waktu lima tahun sangatlah pendek. Apalagi untuk mencapai kekuasaan yang berumur pendek tersebut telah menghabiskan dana yang besar. Tidak cukup satu atau dua miliar, tetapi ratusan miliar bahkan triliunan,” simpulnya.
Dengan kesulitan tersebut, sambungnya, muncullah politik pragmatisme, yaitu bagaimana agar dalam waktu singkat bisa mendapat keuntungan besar bagi partai, diri, dan koalisi yang mendukungnya.
“Sampai-sampai ada sindiran di masyarakat bagi para pemburu kekuasaan yang sudah sampai di tampuk kekuasaan, ‘Kerja mereka lima tahun, tiga tahun pertama berpikir untuk balik modal, dua tahun terakhir cari modal lagi untuk maju lima tahun ke depan.’ Alhasil, jadilah bagi-bagi kue kekuasaan pun terjadi, atau yang dikenal dengan politik dagang sapi,” ulasnya.
Menurutnya, jatah menteri bagi setiap partai koalisi, berimbas pada bungkamnya suara partai koalisi di lembaga legislatif. Padahal, ucapnya, seharusnya mereka berperan sebagai check and balance pada kekuasaan eksekutif.
“Menjadi bisu tuli karena eksekutif dan yudikatif sejenis. Posisi mereka sebagai wakil rakyat pun hanyalah stempel semata,” tukasnya.
Ini semua, terangnya, makin membuktikan bahwa pemilu yang berjalan lebih difungsikan sebagai instrumen oleh para elite politik untuk mendapatkan legitimasi masyarakat sehingga berimplikasi pada suara yang diamanahkan oleh masyarakat tidak berdampak pada perbaikan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan periode pascapemilu.
Yang lebih parah lagi, menurutnya, akibat besarnya kue kekuasaan, para oposisi pun merapat, turut berharap jatah kekuasaan.
“Mereka yang diharapkan berada di pihak rakyat, nyatanya saling berangkulan dengan lawan politiknya, saling berbagi kue kekuasaan. Rakyat ditinggalkan, dibiarkan menyelesaikan kesulitan hidupnya sendiri. Janji-janji yang diteriakkan akan membela rakyat, bersama rakyat, hanyalah janji palsu belaka. Sungguh politik dagang sapi adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat,” ujarnya kesal.
Buka Mata
Dengan kondisi seperti di atas, ia menekankan bahwa rakyat harus segera dibukakan matanya, yakni bahwa perubahan kehidupan yang buruk hari ini butuh revolusi dan masa transisi yang panjang.
“Dengan panjangnya waktu yang ditempuh, butuh arah dan tujuan yang jelas, serta fondasi yang kuat dan benar,” imbuhnya.
Ia menjelaskan, umat harus dipahamkan bahwa perubahan tidak cukup berubah yang di permukaan, namun menuntut perubahan mendasar.
“Tidak cukup hanya ganti rezim, tetapi butuh perubahan sistem kehidupan. Sistem ekonomi, sistem sosial, sistem politik hari inilah yang membuat mereka sengsara. Sistem yang juga merusak orang-orang yang bergelut di dalamnya,” sedihnya.
Oleh karenanya, ia menegaskan bahwa perubahan hari ini menuntut perubahan sistem, yakni perubahan dari sistem sekuler kapitalisme menjadi sistem Islam yang dibangun atas fondasi yang kukuh dan bersumberkan dari wahyu Allah Taala.
“Sistem yang di dalamnya diterapkan aturan Allah secara kafah. Hanya dengan sistem Islamlah umat ini mulia dan dimuliakan. Bukan sebagaimana dalam sistem hari ini, suara mereka hanya sekejap dibutuhkan, lepas itu dibuang dan dilupakan,” pungkasnya.[MNews/IA]
