[Kabar] Penghapusan Pertalite, IJM: Motif Ekonomi Dibungkus Isu Lingkungan

[Kabar] Penghapusan Pertalite, IJM: Motif Ekonomi Dibungkus Isu Lingkungan

Muslimah News, NASIONAL — Pada 2024 ini, pemerintah berencana menghapus bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan akan digantikan dengan BBM jenis baru. Hal ini sejalan dengan Program Langit Biru Tahap ll.

Pertalite akan dihapus dan penggantinya adalah jenis baru yang harganya lebih mahal Rp3.900/liter. Namun, harga Rp3.900/liter tersebut belum termasuk subsidi dari pemerintah yang mungkin bisa lebih murah.

Walaupun rencana penghapusan Pertalite ini belum ditetapkan secara pasti, tetapi informasinya sudah beredar luas terutama dikaitkan dengan kualitas udara di Jakarta dan sekitarnya yang makin buruk.

Motif Ekonomi

Menanggapi hal tersebut, Direktur Indonesia Justice Monitor (IJM) Agung Wisnuwardana menduga ada motif ekonomi.

“Patut diduga rencana itu lebih dipengaruhi oleh motif ekonomi yang dibungkus dengan alasan lingkungan,” ungkapnya dalam video yang bertajuk “Bye-Bye Pertalite?” melalui kanal Khilafah News, Sabtu, (30-3-2024).

Ia juga menduga rencana itu sebagai upaya untuk melakukan penghematan akibat pembengkakan APBN dan jelas berpotensi menyebabkan inflasi yang tinggi di masyarakat.

“Jangan sampai rencana penghapusan Pertalite terjadi di tengah jeritan masyarakat dari berbagai lapisan yang menderita akibat impitan ekonomi dan beban hidup yang makin berat,” harapnya.

Ia juga khawatir, beratnya impitan ekonomi tidak jarang menyebabkan masyarakat yang tipis iman bisa frustrasi dan berpotensi melakukan tindak kriminal, bahkan diakhiri aksi bunuh diri. “Ini sudah banyak terjadi dan diekspos oleh banyak media sebelumnya,” tandasnya.

Mengurangi Subsidi

Berdasarkan pengamatannya, kebijakan menaikkan harga BBM sesungguhnya terkait dengan rencana lama pemerintah untuk mengurangi secara bertahap, bahkan menghapus sama sekali subsidi di bidang energi.

“Patut diduga kenaikan harga BBM di pasar internasional hanyalah faktor kebetulan saja yang kemudian dijadikan momentum oleh pemerintah menaikkan BBM. Pasalnya, penghapusan subsidi adalah konsekuensi logis dari penerapan sistem ekonomi kapitalisme,” kritiknya.

Ia juga mengkritisi liberalisasi sektor energi yang bukan hanya di sektor hulu (eksplorasi), tetapi juga di sektor hilir (distribusi dan pemasaran).

“Melalui Undang-Undang Migas berpeluang membuka kesempatan bagi perusahaan swasta asing untuk ikut berkompetisi dalam distribusi dan pemasaran migas dengan alasan supaya kompetitif dalam distribusi dan pemasaran,” bebernya.

Dengan alasan keadilan, ucapnya, subsidi BBM berpotensi dicabut karena jika masih ada minyak bersubsidi di pasaran, pemain asing enggan masuk ke pasar hilir migas. Bahkan, ia menyebut ide ini sepintas cukup menarik, tetapi ancaman di balik itu sungguh sangat mengerikan.

“Saat ini yang paling siap untuk berkompetisi adalah perusahaan-perusahaan multinasional. Karena mereka yang paling siap, maka merekalah yang akan merebut pangsa pasar distribusi dan pemasaran migas di Indonesia,” ulasnya.

Agar keluar dari jerat sistem kapitalisme, ia pun menekankan pentingnya keberanian dari pemerintah dan rakyat Indonesia untuk meninggalkan sistem tersebut, kemudian segera memberlakukan sistem yang baik, yaitu sistem yang bersumber dari Sang Pencipta Zat Yang Maha Mengetahui. [MNews/IA]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *