Penulis: Kanti Rahmillah, M.Si.
Muslimah News, OPINI — Lebaran terjadi setiap tahun, tetapi persoalan kelangkaan pangan menjelang Hari Raya terus berulang dan tidak kunjung selesai. Seharusnya, peningkatan kebutuhan sudah bisa terprediksi dan terantisipasi agar terpenuhi semua kebutuhan. Sayangnya, setiap menjelang Hari Raya, permintaan yang kian tinggi justru tidak diimbangi dengan produksinya.
Akhirnya, lagi-lagi impor menjadi “langkah dewa” dalam menyelamatkan kelangkaan pangan, padahal kebijakan impor kerap merugikan petani dan peternak lokal. Apakah negeri agraris ini sudah kehilangan tanah suburnya sehingga sulit memproduksi pangan? Apa yang salah dan bagaimana agar negeri ini dapat mewujudkan kedaulatan pangan?
Impor karena Stok Minim
Impor pangan kerap dilakukan menjelang Lebaran demi memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya daging sapi dan beras. Ini karena beras adalah makanan pokok dan daging sapi adalah makanan yang diburu saat Hari Raya lantaran dianggap makanan mewah yang harus dihadirkan pada hari yang istimewa.
Terkait hal ini, Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengungkapkan impor daging dan sapi hidup akan datang menjelang Lebaran. Sebanyak 2.350 sapi impor asal Australia akan membanjiri Indonesia menjelang Lebaran 2024. Adapun volume impornya tahun ini sebanyak 145 ribu ton. (CNN Indonesia, 20-3-2024).
Merujuk data Badan Pangan Dunia (FAO), angka konsumsi daging sapi masyarakat Indonesia sebesar 2,57 Kg per kapita per tahun. Alhasil, kebutuhan konsumsi daging sapi nasional 2024 diperkirakan 720.375 ton. Sedangkan menurut data dari Bapanas per 27 Januari 2024, produksi dalam negeri hanya 422.649 ton.
Begitu pun dengan beras sebagai makanan pokok bangsa Indonesia, Bapanas akan mengimpor 22 ribu ton beras dari Kamboja untuk memenuhi kebutuhan Lebaran. Tahun ini, 2024, Bulog sudah mengantongi izin impor beras sebanyak 2,5 juta ton sebab rata-rata kebutuhan konsumsi beras per bulan adalah sebesar 2,55 juta—2,56 juta ton.
Sementara itu, produksi beras pada Januari dan Februari 2024 secara berturut-turut sebesar 0,91 juta dan 1,39 juta ton. Dengan demikian, dalam kurun dua bulan ini, terjadi defisit produksi dibandingkan konsumsi sebesar 2,8 juta ton beras.
Kebijakan Kapitalistik
Tidak bisa dimungkiri, problem produksi masih menjadi persoalan besar negeri ini. Mengapa negeri agraris ini tidak bisa memproduksi pangannya secara mandiri? Mengapa kebijakan impor selalu diambil, padahal kebijakan tersebut kerap merugikan petani dan peternak? Bukankah ketergantungan pada impor akan berdampak terhadap kedaulatan bangsa?
Persoalan pangan di negeri ini memang begitu pelik sehingga dari hulu hingga hilir harus dibenahi agar bisa tidak bergantung pada impor. Persoalan hulu (produksi), tengah (distribusi), dan hilir (kebutuhan masyarakat), semuanya harus diselesaikan dengan kebijakan yang fokus pada kepentingan rakyat. Sayangnya, kebijakan yang ada cenderung kapitalistik.
Pertama, kebijakan produksi dikatakan kapitalistik sebab kebijakannya cenderung memihak segelintir elite. Sebut saja kebijakan alih fungsi lahan yang telah sangat jelas menghambat ekstensifikasi produk pertanian. Lahan subur yang seharusnya digunakan para petani untuk menanam tanaman, malah diberi izin untuk dialihfungsikan menjadi gedung-gedung mewah. Atas nama investasi, perusahaan-perusahaan besar berdiri juga menggilas lahan pertanian milik rakyat.
Kebijakan kapitalistik pun terlihat dari makin dikuranginya subsidi pada benih, pakan, pupuk dan saprodi. Alhasil, para petani dan peternak mengalami beban biaya produksi yang terlampau tinggi. Akhirnya mereka akan kalah bersaing dengan pangan impor yang cenderung lebih murah. Kondisi petani dan peternak yang sering merugi ini menjadikan mereka tidak bergairah dalam produksi yang pada jangka panjang akan berdampak pada penurunan produktivitas.
Kedua, buruknya rantai distribusi. Kebijakan impor dilakukan sebab kebijakan ini dianggap kebijakan yang mudah dan murah ketimbang harus mengawasi rantai pasokan dan distribusi bahan pangan di daerah-daerah. Sedangkan persoalan harga tinggi bukan hanya sekedar stoknya yang kurang, melainkan juga rantai distribusinya yang buruk.
Buktinya, walaupun permintaan tinggi, tetap saja harga jual di tingkat petani dan peternak sangat rendah. Alhasil, harga pangan yang tinggi jelang Lebaran bukan sekadar berbicara stok menurun, melainkan yang paling tinggi penyebabnya adalah rantai distribusi yang tidak terkontrol.
Karakteristik pasar yang cenderung dimonopoli oleh pedagang besar juga berdampak pada penentuan stok dan harga bahan pangan. Banyaknya spekulan dan pedagang besar yang bermain, seperti menimbun, kerap kali menjadi biang keladi tingginya harga jelang Lebaran. Lihatlah saat sebelum Ramadan, produksi gula tinggi, tetapi harga melangit. Ternyata terbukti ada banyak pedagang besar yang ditangkap karena diduga melakukan penimbunan.
Mirisnya, pemerintah seperti makin memberi ruang bagi para spekulan dan pedagang besar untuk mengendalikan jumlah stok dan harga bahan pangan di pasaran. Pedagang besar yang mempunyai akses modal dan penguasaan pasokan yang cukup besar pun dapat dengan mudah mengendalikan harga.
Di sisi lain, pemerintah tampak abai terhadap rantai distribusi yang banyak masalah dan malah terus menetapkan kebijakan impor untuk menjaga stabilitas harga. Saat harga tinggi di pasaran, pemerintah langsung saja menyimpulkan kekurangan stok dan harus impor. Pemerintah seperti tidak memiliki instrumen lain untuk menstabilkan harga selain dengan impor.
Ketiga, ketergantungan terhadap impor memang jaminan atas langgengnya hegemoni negara makmur atas tanah air. Dengan demikian, keberadaanya harus terus dijaga dan pemangku kebijakan bertugas menjaga keberlangsungannya. Kebijakan kapitalistik ini terlihat dari makin kuatnya ketergantungan kepada negara-negara makmur dari segala sisi, mulai dari utang hingga pangan. Sedangkan ketergantungan pangan akan sangat berdampak terhadap kedaulatan bangsa.
Coba tengok saat impor beras akan datang menjelang Lebaran April ini, padahal Maret dan April adalah musim panen di beberapa wilayah. Seharusnya, jika memang kebijakan impor diperuntukkan bagi kemaslahatan konsumen, setidaknya jangan impor saat musim panen raya. Bukankah ini makin memperlihatkan pada publik bahwa kebijakan hari ini bukan untuk kemaslahatan rakyat, melainkan pengusaha?
Swasembada Niscaya dalam Islam
Dari uraian di atas, sangat jelas bahwa kebijakan yang lahir dari pemerintahan bercorak kapitalistik telah menghalangi terwujudnya negara mandiri. Oleh karena itu, walaupun berbagai upaya telah dilakukan dalam mewujudkan swasembada pangan, selama sistem pemerintahannya bercorak kapitalisme, akan sangat sulit merealisasikannya.
Berbeda dengan sistem pemerintahan Islam yang mewajibkan negara berdaulat dan mandiri, termasuk masalah pangan. Kebijakan dalam sistem pemerintahan Islam independen dan jauh dari intervensi berbagai pihak. Alhasil, kebijakan yang berbasis kemaslahatan umat begitu niscaya.
Berbagai upaya akan dilakukan negara secara maksimal, termasuk membangun infrastruktur berkualitas. Biaya distribusi akan murah dan cepat sampai dari produsen ke konsumen. Misalnya, negara akan sangat memperhatikan infrastruktur, baik di kota maupun desa, agar jangan sampai pangan tidak sampai atau biaya logistik tinggi hanya karena tidak meratanya sarana jalan, seperti infrastruktur saat ini yang megah di kota, tetapi minim di desa.
Begitu pun upaya ekstensifikasi pertanian dan peternakan. Negara dengan daratan dan lautan luas, sangat memungkinkan untuk mengoptimalkan kebijakan ekstensifikasi. Negara akan sangat selektif dalam memberi izin pembangunan pada lahan subur, mengingat kebutuhan pangan yang tinggi harus diimbangi dengan produksi yang tinggi pula.
Kebijakan intensifikasi pun demikian, kekuatan baitulmal akan sangat memungkinkan untuk mendukung para petani dengan subsidi pupuk, pakan, saprodi, dan sebagainya. Ditambah berbagai teknologi yang akan terus didukung demi produktivitas tinggi.
Selain itu, negara akan sangat memperhatikan rantai distribusi. Kadi Hisbah akan senantiasa memantau pasar agar jangan sampai ada praktik curang, penimbunan, dan berbagai tindakan lainnya yang dapat merugikan banyak pihak.
Negara pun akan sigap dalam operasi pasar. Jika ada kelebihan produksi, akan cepat diserap dan dikembalikan kepada rakyat. Jika stok kurang, negara segera mencari daerah yang surplus dan daerah yang minus. Alhasil, kebijakan impor adalah langkah terakhir jika memang dibutuhkan. Itu pun tentatif. Artinya, negara tidak boleh ketergantungan pangan impor sehingga upaya swasembada harus terus digenjot.
Lebih dari itu, negara akan menjamin kesejahteraan pada seluruh rakyatnya. Bukan hanya konsumen yang diperhatikan agar mendapat pangan murah, kesejahteraan produsen pun—petani dan peternak—akan sangat diperhatikan. Misalnya dengan memberikan subsidi atau suntikan modal, juga menjamin keadilan pasar bagi mereka.
Khatimah
Semua itu bisa dilakukan karena negara yang bersistemkan Islam memiliki sumber pemasukan dana yang begitu melimpah. Oleh karenanya, mewujudkan kedaulatan pangan tidak hanya berbicara swasembada pangan. Lebih dari itu, harus ada upaya penerapan syariat Islam yang akan menjamin kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Bukan hanya saat Hari Raya, melainkan setiap waktu, stabilitas harga akan terjamin dan stok melimpah tanpa harus impor. [MNews/Gz]
