Penulis: Nida Alkhair
Muslimah News, OPINI — Selama ini, bantuan sosial (bansos) dan subsidi menjadi senjata andalan pemerintah untuk menghapus kemiskinan di Indonesia. Tidak tanggung-tanggung, negara jorjoran menggelontorkan bansos dan subsidi hingga Rp1.060 triliun dari APBN 2023.
Dana superbesar tersebut terbagi dalam beberapa bantuan, yaitu Rp27,9 triliun untuk Program Keluarga Harapan (PKH), Rp44,3 triliun untuk kartu sembako, bansos pangan tahap I senilai Rp8,2 triliun, juga Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Rp42,4 triliun.
Selain itu, untuk petani dan peternak, pemerintah menggelontorkan bantuan ternak Rp235,3 triliun, bantuan alat dan mesin pertanian Rp681,2 triliun, dan bantuan benih-pupuk organik Rp1,5 triliun. Juga ada subsidi BBM Rp99,6 triliun dan bansos pangan tahap II Rp11,2 triliun.
Di bidang pendidikan, ada program pendidikan pintar sebesar Rp11,1 triliun, program KIP kuliah Rp12,7 triliun, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kementerian Agama Rp10,6 triliun, Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) Rp5,1 triliun, dan Kartu Prakerja sebesar Rp4,3 triliun.
Tidak Efektif
Meski sudah menggelontorkan dana besar untuk bansos dan subsidi, ternyata belum efektif untuk menghilangkan kemiskinan di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia masih sebanyak 25,9 juta orang per Maret 2023. Jika dibandingkan dengan data September 2022, angka ini hanya turun tidak sampai 500 ribu orang. Data juga menunjukkan bahwa pemberian bansos selama 10 tahun terakhir hanya mampu menurunkan angka kemiskinan sebesar 2%. (CNN Indonesia, 26-3-2024).
Bansos seumpama “ikan”, bukan “kail”. Sedangkan orang yang miskin, selain butuh ikan untuk konsumsi jangka pendek, juga butuh kail untuk solusi jangka panjang agar ia mampu berdaya mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Selain itu, selama ini banyak catatan terkait amburadulnya penyaluran bansos sehingga tidak efektif. Banyak orang miskin yang tidak mendapatkan bansos, tetapi orang yang tidak berhak malah mendapatkannya. Bansos juga dipolitisasi menjelang Pemilu 2024 sehingga digelontorkan besar-besaran diduga untuk merayu rakyat agar memilih paslon tertentu.
Demikianlah, pada faktanya bansos tidak efektif. Namun, tidak efektifnya bansos untuk menghapus kemiskinan, bukan berarti menjadikan bansos tidak penting. Bansos diperlukan untuk membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pangan dan lainnya. Kalangan lansia yang sudah tidak mampu lagi bekerja tentu layak mendapatkan bansos.
Namun, bansos tidak tepat dijadikan senjata utama untuk memberantas kemiskinan. Kehadiran bansos seharusnya cuma sebagai pelengkap, bukan justru menjadi strategi utama. Bansos tidak tepat dijadikan solusi jangka panjang pengentasan kemiskinan. Pemberian bansos hanyalah solusi temporer, sedangkan untuk menghapus kemiskinan, butuh kebijakan yang komprehensif.
Kemiskinan Struktural
Kemiskinan yang ada di Indonesia bersifat struktural, yaitu dikarenakan sistem yang diberlakukan. Kapitalisme telah mengonsentrasikan kekayaan alam pada segelintir kapitalis sehingga mayoritas rakyat tidak kebagian SDA. Akhirnya jurang kemiskinan terbentang lebar antara rakyat kebanyakan dan para korporat. Para kapitalis ini bersimbiosis dengan penguasa sehingga terwujudlah korporatokrasi yang melahirkan undang-undang yang mempermudah para kapitalis untuk mengeruk kekayaan alam.
Tidak hanya menguasai SDA, para kapitalis juga menguasai sektor publik. Hal ini sejalan dengan posisi penguasa dalam demokrasi yang hanya bertindak selaku “pengawas”, bukan pengurus. Penguasa melakukan liberalisasi sektor publik seperti pendidikan dan kesehatan sehingga dua kebutuhan dasar komunal tersebut menjadi sangat mahal dan menyulitkan rakyat kebanyakan untuk mengaksesnya. Sedangkan pendidikan adalah modal penting untuk memutus rantai kemiskinan.
Tidak hanya berlepas diri dalam hal pelayanan publik, negara juga berlepas diri dalam penciptaan lapangan kerja. Penguasa tidak melakukan industrialisasi dengan kekuatan sendiri, tetapi malah mengundang investor masuk untuk menguasai ekonomi negeri ini.
Rakyat hanya menjadi buruh yang mudah saja di-PHK ketika perusahaan sedang melakukan efisiensi seperti yang tengah terjadi saat ini. Akibatnya, pengangguran makin banyak dan menambah jumlah orang miskin. Sedangkan investasi yang masuk bersifat padat modal, bukan padat karya sehingga minim menyerap tenaga kerja.
Liberalisasi juga terjadi pada barang-barang kebutuhan masyarakat. Sembako seperti beras tergantung pada impor sehingga harganya selalu melejit. Tentu ini berdampak pada tingkat kemiskinan. Harga BBM dan tarif listrik juga terus naik seiring dengan sempurnanya liberalisasi, walhasil rakyat makin tenggelam dalam kemiskinan.
Benang merah semua permasalahan yang berujung meningkatkan jumlah rakyat miskin ini adalah penerapan kapitalisme oleh penguasa. Pemerintah ala kapitalisme tidak melakukan pengurusan pada rakyat, tetapi korporasi justru menguasai SDA dan sektor strategis sehingga rakyat harus membayar mahal untuk memenuhi kebutuhannya.
Dengan demikian, tiada solusi untuk memutus kemiskinan struktural selain memutus penerapan sistem kapitalisme di negeri ini. Caranya adalah dengan perubahan fundamental terhadap sistem ekonomi kita. Hanya saja, perubahan fundamental terhadap sistem ekonomi butuh perubahan fundamental dalam sistem politik. Ini karena yang menerapkan sistem ekonomi adalah negara.
Selain itu, modal penting memutus rantai kemiskinan adalah pendidikan. Oleh karenanya, menghapus kemiskinan butuh perubahan dalam sistem pendidikan, dari pendidikan yang hanya mencetak buruh kapitalis seperti saat ini menjadi sistem pendidikan yang melahirkan para ahli.
Islam, Sistem yang Menyejahterakan
Islam memiliki konsep yang efektif di dalam menyolusi kemiskinan. Kemiskinan terkait dengan tiga hal, yakni SDA, SDM, dan lapangan kerja.
Terkait SDA, Islam menggariskan bahwa SDA yang terkategori milik umum, seperti tambang, hutan, laut, sungai, dsb., .tidak boleh dikuasai individu (korporasi). SDA tersebut adalah milik seluruh rakyat dan dikelola oleh negara. Hasilnya diserahkan untuk kemaslahatan rakyat dalam bentuk layanan pendidikan dan kesehatan gratis dengan kualitas terbaik sehingga bisa melahirkan para ahli yang sekaligus fakih dalam din. Dari sinilah pembentukan SDM berkualitas dilakukan sehingga bisa memutus rantai kemiskinan.
Terkait lapangan kerja, Islam mewajibkan laki-laki dewasa yang sehat untuk bekerja. Islam juga mewajibkan negara menyediakan lapangan kerja. Negara akan mengefektifkan industri, pertanian, dan perdagangan sehingga bisa menyerap tenaga kerja dan tidak ada lagi pengangguran.
Adapun bagi golongan yang lemah seperti lansia, janda, anak yatim, dan penyandang disabilitas yang tidak memiliki wali atau kerabat yang menanggung nafkahnya, Islam mewajibkan negara memberi mereka santunan rutin dari baitulmal sehingga kebutuhan pokok mereka terpenuhi. Pemberian santunan ini bersifat terus-menerus selama mereka masih terkategori pihak yang lemah dan tidak ada yang memberinya nafkah.
Rasulullah saw. bersabda, “Carilah ridaku dengan berbuat baik kepada orang-orang lemah, karena kalian diberi rezeki dan ditolong disebabkan orang-orang lemah di antara kalian.” (HR Abu Dawud),
Khilafah, Negara yang Menyejahterakan
Semua solusi Islam tersebut diterapkan secara komprehensif oleh Khilafah. Tidak ada model negara apa pun selain Khilafah yang bisa mengurusi rakyat dengan menerapkan syariat Islam kafah sehingga mewujudkan kesejahteraan yang luar biasa.
Gambaran kesejahteraan dalam Khilafah adalah ketika setiap anak dalam Khilafah bisa setiap hari sekolah gratis, semua orang yang sakit bisa berobat gratis, semua angkatan kerja bisa terserap dan mendapatkan upah yang layak. Dengan kesejahteraan ini, wajar saja pada masa Umar bin Abdul Aziz tidak ada warga yang berhak mendapatkan zakat. Bahkan pada masa Khilafah, negara mengalami surplus sehingga bisa membantu negara lain yang kena paceklik.
Demikianlah, kesejahteraan itu terwujud dengan tegaknya Khilafah. Itulah sebabnya, penegakan Khilafah merupakan sebuah keharusan sekaligus kebutuhan, baik dari sisi dalil maupun fakta. Wallahualam. [MNews/Gz]
