Penulis: Juanmartin, M.Kes.
Muslimah News, OPINI — Bareskrim Polri membeberkan modus Tidak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berkedok magang (ferienjob) ke Jerman. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro menyebutkan ada 1.047 mahasiswa diberangkatkan ke Jerman melalui program magang ilegal.
KBRI Jerman lantas melakukan pendalaman hingga mendapati ada sekitar 33 universitas di Universitas yang menjalankan program Ferien Job ke Jerman. Sebanyak 1.047 mahasiswa korban TPPO itu diberangkatkan oleh tiga agen tenaga kerja di Jerman. Sementara itu, untuk sosialisasi adanya program magang ke Jerman tersebut kepada pihak universitas dilakukan oleh PT Cvgen dan PT SHB.
Dalam menjalankan aksinya, mereka mengeklaim apabila program magang ke Jerman telah terdaftar dalam magang merdeka dari Kemdikbudristek. Mereka juga menjanjikan apabila program magang dimaksud dapat dikonversikan setara dengan 20 SKS. Djuhandani sendiri mengatakan sedari awal PT SHB tidak pernah terdaftar dalam program MBKM Kemendikbudristek ataupun sebagai perekrut tenaga kerja di Kemenaker. (CNN Indonesia).
Kampus dan Tenaga Kerja
Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) sendiri merupakan rumusan kebijakan Kemdikbudristek pada masa Nadiem Makarim. Program ini semacam lompatan bagi kampus untuk memberikan pengalaman kerja bagi mahasiswa, sekaligus membuka peluang bagi mahasiswa untuk siap terjun ke dunia kerja. Di sisi lain, peluang agar mahasiswa dapat terserap tenaga kerja saat usai studi lebih terbuka.
Melalui program ini, pendidikan tinggi seakan ingin menjawab keluhan banyak pihak mengenai banyaknya pengangguran terdidik setiap tahunnya. MBKM ini menjadi penyempurna program-program wirausaha yang dirintis kampus dalam rangka menyiapkan lulusannya untuk menjadi tenaga kerja andal.
Tentu saja, kebijakan ini memiliki justifikasi. Tantangan globalisasi tenaga kerja menjadi klaim ilmiah yang memaksa kampus untuk mengarahkan intelektual mudanya bersaing di pasar global. Sementara itu, sulitnya lapangan kerja di dalam negeri membuat program MBKM ini terlihat penting di tengah ketakmampuan negara menyediakan lapangan kerja. Dengan MBKM, mahasiswa dapat memiliki skill, bahkan menciptakan lapangan kerja sendiri.
Jika bekerja adalah tujuan dari sistem pendidikan, program ini tentu terlihat visioner. Hanya saja, filosofi pendidikan pada dasarnya bertujuan mencetak para pemikir. Pemikir yang tidak hanya mandiri untuk memenuhi kebutuhan pribadi, tetapi seharusnya mampu mengurai permasalahan masyarakat.
Visi pendidikan kapitalistik ini telah mengerdilkan cita-cita keilmuan intelektual. Alhasil, mental yang terbentuk pada intelektual muda adalah mental pekerja, bukan mental pemikir. Melalui program pendidikan berbasis dunia kerja, peran intelektual muda yang seharusnya menjalankan Tri Dharma, terbajak oleh kanalisasi melalui regulasi pendidikan berbasis dunia kerja. Alih-alih bekerja untuk rakyat sebagai implementasi Tri Dharma PT, mahasiswa justru akan menjadi sekrup para kapitalis.
Mereka yang seharusnya maksimal mendiagnosis masalah masyarakat, justru terkanalisasi dalam berbagai program ekonomi. Alhasil, problem ekonomi yang kapitalisme ciptakan harus selesai di tangan mahasiswa. Nahasnya, mereka pun harus merasakan pilunya kisah menjadi pekerja imigran.
Tidak Menyentuh Akar Masalah
Filosofi mengenai intelektual perspektif sekuler kapitalisme membutuhkan koreksi total. Intelektual sesungguhnya memiliki peran vital di tengah-tengah masyarakat. Ilmu yang mereka miliki selayaknya hadir memberi solusi bagi masyarakat.
Sejatinya, intelektual harus mampu mendiagnosis masyarakat, menemukan akar masalah (root cause) atas problematika ekonomi skala negara. Bukan seperti saat ini, tuntutan ekonomi telah membuat mereka rabun untuk memahami akar masalah mengapa ekonomi hari ini kian melilit.
Sedangkan sebanyak apa pun program yang pemerintah rumuskan, bahkan melibatkan dunia pendidikan untuk mengurainya, masalah tidak akan selesai selama pemerintah masih mengadopsi ekonomi neoliberal. Program-program yang mereka ciptakan tidak akan mampu mengurai kemiskinan sistemis. Semua hanyalah obat penenang bagi ekonomi masyarakat.
Dalam tataran yang lebih luas, rakyat tetap harus berjibaku melawan hegemoni para kapitalis nyaris di seluruh sektor kehidupan. Sementara itu, negara malah berlepas tangan dan bersembunyi di balik program penyehatan ekonomi yang tidak solutif.
Lalu bagaimana harusnya agar penyelenggaraan pendidikan bisa mengarahkan lulusannya sebagai pemikir, alih-alih menjadi tenaga kerja siap pakai?
Membutuhkan Koreksi
Penyelenggaraan pendidikan seyogianya melahirkan ahli ilmu yang mumpuni dan senantiasa merasakan denyut nadi permasalahan umat. Tentu saja, yang umat butuhkan dari intelektual adalah buah pikir mereka. Demikian pula negara memiliki kebutuhan besar terhadap peran strategi intelektual dalam memajukan peradaban. Atas dasar inilah, Islam mendudukkan ilmu sebagai mata air kehidupan, sedangkan ahli ilmu adalah pelita yang mengusir kegelapan di tengah masyarakat.
Untuk itulah, Islam mengarahkan perhatian yang sangat serius dalam proses pendidikan. Sejatinya, intelektual bertugas melakukan penelitian, pengabdian juga menjalankan fungsi edukasi pada masyarakat.
Jika mengikuti regulasi yang ada saat ini, terlihat jelas bahwa intelektual dipaksa mengekor pada kebijakan kapitalistik yang mengikuti ritme dunia kerja. Bukannya tidak boleh intelektual memikirkan masalah ekonomi rakyat dalam tataran praktis, tetapi jangan lupa bahwa ada peran vital mereka dalam tataran sistemis. Jika tidak ada pemikiran seperti di sistem pendidikan hari ini, program yang mereka gagas justru akan menuai masalah.
Bukan hanya rawan dengan praktik kriminalitas berkedok magang sebagaimana terjadi pada 33 Universitas yang ramai diberitakan. Program ini–bahkan setelah implementasi—menuai sejumlah kritik. Salah satunya kekhawatiran akan eksploitasi tenaga kerja murah melalui pemberian beban kerja pada mahasiswa sebagai calon “budak korporat.”
Atas dasar ini, program MBKM membutuhkan koreksi. Fakta TPPO berkedok magang di Jerman seharusnya menjadi warning bagi akademisi untuk meninjau ulang arah pendidikan tinggi. Sudah seharusnya negara mengambil peran dengan memaksimalkan kinerja para intelektual, dan menyalurkan hasil riset mereka bagi masyarakat.
Tentu saja, mengembalikan peran intelektual ini membutuhkan sistem yang kondusif. Kapitalisme terbukti menghasilkan produk kurikulum kapitalistik yang mengebiri peran intelektual. Satu-satunya sistem yang memiliki paradigma yang memuliakan ahli ilmu hanyalah Islam, yang juga memiliki visi yang jelas bagaimana menghadirkan buah pikir mereka di tengah masyarakat. Wallahualam. [MNews/Gz]
