Penulis: Juanmartin, M.Kes.
Muslimah News, OPINI — Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Kemendagri menyetujui revisi UU tentang Desa. Salah satu poin krusial dalam revisi UU itu kini mengenai masa jabatan kepala desa (kades) menjadi delapan tahun maksimal dua periode.
Rapat pembahasan persetujuan tingkat I UU Desa digelar pada Senin (5-2-2024) malam. Mendagri Tito Karnavian turut hadir sebagai perwakilan pemerintah. Terdapat delapan poin DIM dari pemerintah yang berbeda dengan RUU usul inisiatif DPR. Salah satu poinnya terkait masa jabatan kepala desa hingga alokasi penganggaran untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa.
Adapun terkait alokasi penganggaran untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, Mendagri mengatakan pemerintah mengusulkan agar dana itu ditransfer langsung dari pemerintah pusat ke pemerintah desa tanpa lewat pemerintah daerah. Dia menyebutkan hal ini merespons aspirasi dari para kepala desa yang mengaku penghasilannya kerap tertahan di tingkat pemerintah daerah.
Ada Politik Transaksional?
Mengutip kompas[dot]com, pakar otonomi daerah (otda) Djohermansyah Djohan menilai, revisi UU 6/2014 tentang Desa sarat nuansa politik transaksional. Pasalnya, revisi UU ini dikebut menjelang kontestasi politik lima tahunan. Menurut Djohan, revisi UU Desa lebih banyak menguatkan kekuasaan kades ketimbang kesejahteraan rakyat desa. Sebagai pemegang kekuasaan di wilayahnya, kades memiliki wewenang sekaligus pengaruh untuk mengarahkan rakyat. Atas kondisi ini, menguat dugaan adanya sinyal politik transaksional.
Harus diakui, di tengah tensi politik yang kian panas, pemerintah menggenjot sejumlah kebijakan. Meski berdalih untuk rakyat, nyatanya deal-deal politik lebih kentara mendominasi. Realitas ini tidak urung menimbulkan kritik. Tidak sedikit pihak mengingatkan bahwa kebijakan rentan disalahgunakan untuk kepentingan pihak tertentu.
Politik transaksional sendiri merupakan hal lumrah dalam sistem demokrasi. Meski malu-malu mengakui, realitas di lapanganlah yang membuktikannya sendiri. Sudah rahasia umum jika berbagai kebijakan yang ada senantiasa mengakomodasi kepentingan di lingkar penguasa. Meski berkelit, sulit untuk tidak skeptis. Rakyat merasakan, politisi pun mengakui.
Praktik politik yang tidak pernah sepi dari kritik adalah sinyal ketimpangan sistem. Benar bahwa pemimpin hanya sebagai pelaksana. Hanya saja, apa yang mereka laksanakan serta berbagai produk kebijakan yang mereka rumuskan adalah buah dari konsepsi politik sebuah sistem. Sistem inilah yang menghasilkan kebijakan oportunis dan mencederai keadilan.
Politik transaksional bukan sekadar kebijakan yang lahir dari seorang pemimpin. Lebih dari itu, tabiat sistemlah yang mengarahkan praktik politik mengikuti kepentingan tertentu. Kita tentu tidak menginginkan kebangkrutan politik ini berlanjut. Oleh karena itu, menghadirkan wacana alternatif adalah sebuah keharusan.
Perspektif Islam
Akar masalah dari ketimpangan politik di atas berakar dari sekularisme yang menitahkan pemisahan agama dari kehidupan. Dalam praktik politik, sekularisme demokrasi telah menciptakan politisi dan pemimpin yang menjalankan amanah dengan menghalalkan segala cara. Relasi rakyat dan penguasa hanya sebuah formalitas. Dalam tataran realitas, bekerja untuk rakyat hanyalah jargon belaka.
Islam sendiri menempatkan pembahasan kepemimpinan berdasarkan dalil-dalil syariat. Kepemimpinan adalah amanah yang akan Allah minta pertanggungjawabannya. Dengan sendirinya, pelaksanaan wewenang kekuasaan harus merujuk pada syariat.
Kemaslahatan rakyat adalah tujuan utama pelaksanaan syariat. Siapa pun yang mendapat amanah kepemimpinan, wajib menjauhkan kepentingan pribadi atau pihak tertentu saat merumuskan kebijakan. Penyalahgunaan kekuasaan dengan dalih apa pun merupakan perkara yang tidak boleh penguasa lakukan.
Ketaatan penguasa dalam menerapkan syariat, diiringi keimanan dalam mengemban amanah kekuasaan menjadikan mereka sosok pemimpin yang takut merumuskan kebijakan yang timpang. Fakta inilah yang terlihat pada sosok-sosok pemimpin Islam yang masyhur.
Pembahasan kepemimpinan sesungguhnya tidak terwujud begitu saja pada individu tertentu. Ada spirit dan konsepsi politik yang berpijak pada syariat. Mencukupkan pembahasan kepemimpinan sebatas pada perkara akhlak atau pembahasan moral semata sama saja menjauhkan pembahasan Islam sebagai sebuah sistem kehidupan.
Islam adalah ideologi. Islam memiliki sejumlah konsepsi politik dalam rangka mengatur tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Untuk menjalankan itu, ada kekuasaan yang diamanahkan pada seorang pemimpin.
Imam Al-Ghazali dalam kitabnya, Al-Iqhisad fi al-I’tiqad, menyatakan, “Agama dan kekuasaan adalah saudara kembar. Agama merupakan fondasi, sedangkan kekuasaan adalah penjaganya. Segala sesuatu yang tidak memiliki fondasi akan roboh. Demikian juga, segala sesuatu yang tidak memiliki penjaga pasti akan musnah.” Inilah relasi antara agama dan kekuasaan.
Dengan sendirinya, Islam tidak menafikan pembahasan kekuasaan dan kepemimpinan. Dalam rentang sejarah penerapan Islam, keadilan dan kesejahteraan terealisasi sebagai wujud ketaatan penguasa. Tidak ada kepentingan pihak mana pun yang mengikat mereka dalam menjalankan kekuasaan.
Rasulullah saw. bersabda, “kekuasaan adalah amanah. Ia merupakan kehinaan dan penyesalan pada hari kiamat, kecuali orang yang mengambilnya dengan haknya, dan menunaikannya (dengan sebaik-baiknya).” (HR Muslim).
Di tengah kekacauan politik yang dipertontonkan hari ini, menyelami manuskrip para ulama yang memaparkan penjelasan mengenai kekuasaan dan kepemimpinan adalah sebuah alternatif. Praktik politik yang diwarnai dengan politik transaksional sesungguhnya membutuhkan koreksi sistemis dan mendasar. Kekacauan politik harusnya memantik rasionalitas berpikir sistemis, bukan terhenti pada aspek personal semata. Wallahualam. [MNews/Gz]

Ganti sistem