Penulis: Nida Alkhair
Muslimah News, OPINI — Proyek food estate sedang mendapatkan sorotan tajam dari publik. Belum reda polemik food estate atau lumbung pangan, kini muncul shrimp estate. Apakah itu? Shrimp estate atau lumbung udang adalah program budi daya udang yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan. Program ini berskala besar, yaitu proses hulu hingga hilir berada dalam satu kawasan yang dibangun secara modern.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai proyek ini dapat mengancam ekosistem mangrove di Indonesia. Manajer Kampanye Pesisir dan Laut, Parid Ridwanuddin mengatakan bahwa proyek shrimp estate memiliki konsep yang sama dengan food estate, padahal food estate terbukti telah gagal dan merusak lingkungan.
Parid mengatakan, “Konsep food estate yang di hutan disalin ke pesisir. Jadi kalau di darat atau di hutan kita tahu gagal, nah kegagalan ini ingin diulang di pesisir.” (Tempo.co, 23-1-2024).
Shrimp estate sudah dibangun oleh pemerintah dan berfokus pada komoditas udang vaname. Komoditas udang vaname dipilih karena mempunyai pasar yang tinggi, baik di dalam maupun luar negeri. Salah satu proyek shrimp estate ini berlokasi di Kebumen, Jawa Tengah yang bernilai Rp175 miliar di atas lahan seluas 100 hektare.
Selain di Kebumen, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga akan membangun shrimp estate di Sumba, Nusa Tenggara Timur dengan anggaran mencapai Rp7 triliun. Pembangunan shrimp estate merupakan upaya pemerintah untuk meraih target produksi 2 juta ton udang pada 2024 dan peningkatan nilai ekspor udang nasional sebesar 250% pada tahun 2024.
Pembangunan shrimp estate berdampak buruk pada masyarakat dan lingkungan. Berdasarkan catatan Walhi, lahan pesisir yang dibuka di sana sangat luas, yaitu mencapai 1.800 hektare sehingga berdampak pada makin menyusutnya ekosistem mangrove.
Proyek shrimp estate ini adalah sebuah ironi karena Presiden Jokowi kerap membawa isu pelestarian mangrove hingga ke kancah internasional. Indonesia bahkan terpilih menjadi ketua bersama Aliansi Mangrove untuk Iklim atau Mangrove Alliance for Climate (MAC) pada Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa 2023 atau Conference of the Parties (COP) 28 di Dubai, Uni Emirat Arab. MAC merupakan organisasi beranggotakan 34 negara di dunia yang berkonsentrasi terhadap mangrove dan berkontribusi 70 persen dari total mangrove dunia.
Ironis, ternyata kebijakan di dalam negeri justru kontradiktif dengan komitmen pelestarian mangrove. Dengan demikian, selain diprediksi akan mengulang kegagalan food estate, proyek shrimp estate berdampak menghilangkan hutan mangrove dan banyak wilayah pesisir yang dikelola masyarakat.
Ekonomi Biru
Pembangunan food estate dan shrimp estate menjadi polemik di tengah masyarakat karena tidak berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Namun, hanya menguntungkan segelintir pengusaha (swasta).
Jika kita telusuri asal muasalnya, proyek shrimp estate sebenarnya merupakan praktik dari konsep ekonomi biru. Johan Galtung di dalam bukunya, Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization, Oslo, 1996, menjelaskan konsep ekonomi berwarna-warni. Ada ekonomi merah (sosialisme), biru (kapitalisme), dan hijau (dunia ketiga). Ekonomi biru merepresentasikan ekonomi kapitalisme yang berintikan pasar dan modal.
Selanjutnya pada 2010 Gunter Pauli mendefinisikan ekonomi biru di dalam bukunya, Blue Economy-10 Years, 100 Innovations, 100 Million Jobs, sebagai model bisnis yang terinspirasi dari alam dengan cara melakukan inovasi dalam memanfaatkan sumber daya dan produk limbah. Namun, pada praktiknya, poin utama yang mengemuka dalam konsep ekonomi biru adalah: mendorong pertumbuhan industri dan arah pembangunan yang memprioritaskan investasi swasta. Dengan demikian, ekonomi biru disetir oleh negara-negara utara yang selama ini menjadi kontributor utama emisi global dan mengeksploitasi sumber daya laut dunia.
Pelaksanaan ekonomi biru di dunia telah menyengsarakan negara miskin dan hanya menguntungkan negara besar. Sebagai contoh, ekonomi biru di Papua Nugini terbukti mengganggu keberlanjutan mata pencaharian masyarakat pulau, degradasi sumber daya alam, dan kerusakan ekologi pulau kecil. Sayangnya, Indonesia justru mengarusutamakan ekonomi biru dalam pembangunan ekonomi kelautan, bahkan masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.
Salah satu proyek yang merupakan realisasi ekonomi biru adalah shrimp estate seluas 11.000 hektar. Dari lahan tersebut, 45% (5.000 hektare) dibangun pemerintah dan 55% (6.000 hektare) dibangun swasta. Walhi memprediksi pada tahun 2040 akan ada hampir 2 juta hektare kawasan perikanan budi daya skala besar yang akan mengancam keberadaan ekosistem mangrove.
Adapun di Indonesia, konsep ekonomi biru telah dan sedang mendorong dan mempercepat perampasan ruang laut atau ocean grabbing. Perampasan ruang laut mengancam keberlanjutan sumber daya laut, juga keberlanjutan hidup masyarakat yang cara hidup, identitas budaya, dan mata pencahariannya bergantung pada penangkapan ikan skala kecil.
Perspektif Islam
Shrimp estate merupakan gambaran pembangunan yang menggunakan perspektif kapitalisme. Sumber daya alam dieksploitasi dengan serampangan demi keuntungan para kapitalis atas nama “meraih target produksi nasional” dan “proyek negara”. Namun, proyek tersebut mengakibatkan kerusakan lingkungan dan merugikan masyarakat.
Hingga kini, meski mendapatkan banyak kritikan, proyek shrimp estate tetap berjalan. Hal ini menunjukkan ketundukan penguasa pada para kapitalis, bukan pada rakyat.
Hal ini berbeda dengan sistem Islam. Di dalam Islam, pembangunan berjalan dengan perspektif syariat, yaitu bahwa penguasa adalah penanggung jawab rakyatnya. Rasulullah saw. bersabda,
أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رعيته وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ ألا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
“Setiap orang adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin atas rakyatnya dan akan dimintai pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami adalah pemimpin atas anggota keluarganya dan akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang istri adalah pemimpin atas rumah tangga dan anak-anaknya dan akan ditanya perihal tanggung jawabnya. Seorang pembantu rumah tangga bertugas memelihara barang milik majikannya dan akan ditanya atas pertanggungjawabannya. Kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya atas pertanggungjawabannya.” (HR Muslim).
Berdasarkan perspektif ini, tujuan pembangunan adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat. Oleh karenanya, Khilafah akan melakukan pembangunan dengan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan. Kebijakan pembangunan oleh pemerintah tidak akan didikte atau disetir oleh para pemilik modal (kapitalis).
Dengan demikian, Khilafah tidak akan mengadakan proyek yang merugikan masyarakat dan merusak alam. Adapun terkait dengan pencapaian target produksi pangan, negara akan memfasilitasi rakyat dengan teknologi dan metode perikanan yang modern sehingga hasil perikanan lebih banyak dan sambil mengungkit ekonomi masyarakat agar terwujud kesejahteraan. Wallahualam bissawab. [MNews/Rgl]
