Boleh “Menyekolahkan” Sertifikat Tanah, Ibarat Lepas dari Mulut Harimau, Masuk Mulut Buaya

Boleh “Menyekolahkan” Sertifikat Tanah, Ibarat Lepas dari Mulut Harimau, Masuk Mulut Buaya

Penulis: Nindira Aryudhani, S.Pi., M.Si.

Muslimah News, OPINI — Presiden Jokowi membagikan sejumlah sertifikat tanah kepada warga Grobogan saat kunjungan kerjanya ke Jawa Tengah. Kepada para penerima, Presiden mengizinkan jika nantinya sertifikat tersebut “disekolahkan” atau digadaikan, maupun sebagai agunan saat mereka meminjam uang di bank. Namun, dengan catatan dana yang cair nantinya untuk modal usaha dan tidak untuk barang yang bersifat konsumtif (Liputan6, 23-1-2024).

Aman dari Sengketa

Jokowi memastikan, jika rakyat sudah memegang sertifikat tanah, tidak ada potensi sengketa yang merugikan rakyat saat ada pihak yang mencoba mengeklaim tanah tersebut.

Program pemerintah perihal pembagian sertifikat tanah ini masih terus berproses. Progresnya memang sempat terjeda karena pandemi Covid-19. Tersebab hal itu, masih banyak rakyat yang menunggu mendapatkan hak atas tanahnya hingga tahun depan, yakni dengan target sebanyak 126 juta sertifikat.

Tidak heran, kementerian terkait pun digenjot kinerjanya. Namun, menilik masa pemerintahan Jokowi yang tinggal sebentar lagi, kemungkinan besar pemerintahan baru yang akan menyelesaikannya.

Mafia Tanah

Di balik kebijakan pemerintah dalam pembagian sertifikat tanah tersebut, kita tidak bisa menutup mata terhadap fenomena mafia tanah. Selama ini, pemerintah sering kali beralasan bahwa mafia tanah sulit diberantas. Selain karena ada orang dalam di kementerian terkait, ada juga oknum PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) yang menjadi kaki tangan mafia tanah.

Di antara modus kejahatan yang mereka lakukan, mafia-mafia tanah itu tidak sekadar memalsukan dokumen. Mereka juga melakukan hal-hal seperti mencari legalitas di pengadilan, membidik penduduk legal/tanpa hak (wilde occupatie) hingga rekayasa suatu perkara. Mereka lalu berkolusi dengan oknum aparat untuk mendapatkan legalitas, melakukan kejahatan korporasi seperti penggelapan dan penipuan, pemalsuan kuasa pengurusan hak atas tanah, serta hilangnya warkah tanah.

Parahnya, mafia tanah melakukan serangkaian kejahatan tersebut dengan langkah yang sistemis dan terencana. Hal ini bahkan sudah lama terjadi. Operasi mafia tanah pun tidak sebatas pemalsuan administrasi. Ada mafia tanah lanjutan yang melakukan pengubahan tata ruang hingga proyek infrastruktur.

Namun demikian, hal ini tidak mengherankan karena sistem yang tegak saat ini toh terkesan menaungi fenomena mafia tanah. Tidak sedikit oknum pejabat yang melindungi bahkan membiarkannya. Sayangnya, dari pemerintah sendiri masih minim tindakan tegas untuk memberantas.

Belum lagi di sisi lain, di negeri kita juga terdapat aturan legal seputar Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang biasanya melindungi kepentingan jejaring konglomerasi, dan pada saat yang sama malah mengesampingkan hak hukum pada tanah masyarakat.

Flashback Rempang

Kita tentu tidak bisa melupakan begitu saja konflik agraria di Pulau Rempang pada September 2023. Rencana relokasi warga lokal yang berujung bentrokan warga dengan aparat itu terjadi dalam rangka pembangunan Rempang Eco-City.

Pihak pemerintah mengeklaim bahwa warga Rempang tidak memiliki sertifikat tanah. Atas nama pembangunan, pemerintah merasa berhak untuk begitu saja merelokasi (baca: menggusur) warga, padahal mereka sudah turun-temurun tinggal di Rempang, bahkan sejak negara ini belum merdeka.

Konflik agraria sebagaimana di Rempang ini sejatinya bagian dari kasus sistemis yang pemerintah tampak setengah hati menyolusinya. Kasus Rempang tidak sendiri. Konflik agraria serupa Rempang justru marak di berbagai daerah seiring dengan masif dan maratonnya pembangunan atas nama Proyek Strategis Nasional (PSN).

Jikalau benar pemerintah berniat tulus melegalisasi kepemilikan tanah oleh warga dengan adanya program pembagian sertifikat tanah, lantas mengapa tidak mengutamakan warga sebagaimana di Rempang maupun di daerah lain yang jelas-jelas rawan konflik agraria

“Menyekolahkan” Sertifikat Tanah

Sudah rahasia umum bahwa “menyekolahkan” sertifikat tanah berkonotasi pada aktivitas ekonomi (baca: utang) berbasis riba. Tidak pelak, program pemberian sertifikat tanah yang berujung kebolehan “menyekolahkannya” tidak ubahnya melepaskan warga dari mulut harimau, tetapi kemudian memasukkannya ke mulut buaya. Artinya, seolah menyelamatkan warga dari satu bahaya, tetapi menjerumuskannya ke dalam bahaya yang lain. Ini jelas kepalsuan.

Coba kita tengok kasus riba lainnya, semisal pinjol. Apa kita tidak miris dengan jerat pinjol yang kian menggurita? Kita tahu, pinjol banyak dijadikan solusi cepat mengatasi masalah keuangan. Namun demikian, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan banyak masyarakat yang memanfaatkan pinjol untuk keperluan konsumtif.

Apa pun itu, yang jelas pada praktiknya tidak sedikit warga yang terjerat utang dan sulit melunasinya karena sistem bunga berbunga (riba). Di sisi lain, OJK menerbitkan aturan baru yang menurunkan batasan tingkat suku bunga jasa layanan pinjol mulai 1 Januari 2024. Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi, bahwa tingkat suku bunga pinjol adalah sebesar 0,1-0,3%, sedangkan sebelumnya 0,4%. Ini justru aturan yang tidak menyolusi, tetapi tetap membuka peluang yang makin menjerumuskan warga ke dalam jerat riba. Astagfirullah.

Kepemilikan Tanah dalam Sistem Islam

Riba jelas haram di dalam Islam. Keberadaan riba tidak akan pernah sedikit pun memberi solusi bagi problematik ekonomi warga, kendati cukup menggiurkan. Sebenarnya riba justru membahayakan.

Allah Taala berfirman, “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS Al-Baqarah [2]: 275).

Rasulullah saw. bersabda, “Jika zina dan riba sudah menyebar di suatu kampung, sesungguhnya mereka telah menghalalkan azab Allah atas diri mereka sendiri.” (HR Al-Hakim, Al-Baihaqi, dan Ath-Thabrani).

Selanjutnya jika kita bicara mengenai kepemilikan tanah, sungguh syariat Islam telah mengatur persoalan kepemilikan tanah secara rinci. Tanah dapat dimiliki dengan enam cara menurut hukum Islam, yaitu melalui: (1) jual beli, (2) waris, (3) hibah, (4) ihya’ul mawat (menghidupkan tanah mati), (5) tahjir (membuat batas pada tanah mati), dan (6) iqtha’ (pemberian negara kepada rakyat).

Di sini jelas, masalah kepemilikan tanah adalah untuk produksi, bukan semata kepemilikan, apalagi untuk konsumsi. Kepemilikan tanah tetap ada jika produksi ada. Demikian halnya, hak kepemilikan tanah akan hilang jika produksi tidak terealisasi. Ini karena tanah memiliki sifat tetap berproduksi, meski tidak ada campur tangan siapa pun.

Oleh sebab itu, semestinya konsep Islam inilah yang menjadi landasan kepemilikan tanah bagi warga, bukan berupa pembagian sertifikat semata, apalagi malah menganjurkan warga untuk menyekolahkan sertifikat tersebut demi memperoleh pinjaman dana. Ini jelas menjerumuskan warga ke dalam jurang keharaman riba. Nauzubillah.

Sementara itu, dalam rangka menjamin kesejahteraan ekonomi warga, Islam telah mengatur bahwa pemerintah wajib memenuhi kebutuhan primer (sandang, pangan, papan) tiap individu warga. Islam tidak akan memberikan celah komersialisasi kebutuhan publik (pendidikan, kesehatan, transportasi, infrastruktur) sebagaimana yang berlaku dalam sistem demokrasi kapitalisme. Hal itu merupakan tanggung jawab pemerintah untuk menyelenggarakannya. Pada saat yang sama, Islam juga mensyariatkan urgensi pemberian harta/tanah dari negara untuk warganya sebagai bekal untuk memutar roda ekonomi individu mereka. Wallahualam bissawab. [MNews/Rgl]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *