Penulis: Nindira Aryudhani, S.Pi., M.Si.
Muslimah News, OPINI — Fenomena PHK di industri manufaktur kembali meluas di Indonesia. PHK oleh PT Hung-A Indonesia mencuat setelah unggahan video di media sosial menjadi viral. PHK itu bakal menelan korban sekitar 1.500 pekerja.
Disebutkan, PT Hung-A Indonesia melakukan PHK atas ribuan pekerjanya karena akan menutup operasional mulai Februari 2024. Beredar kabar, pabrik ban asal Korea Selatan itu tengah berencana hengkang dari Indonesia dan beralih ke Vietnam yang akan jadi lokasi baru untuk membangun pabriknya.
Tidak kalah ironis, pada 2023 lalu, setidaknya ada 7.200-an pekerja yang menjadi korban PHK, baik karena perusahaannya tutup total, hengkang atau relokasi, maupun efisiensi biaya. Data tersebut baru mencakup perusahaan tempat anggota Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) bekerja, belum termasuk pabrik lain yang nonanggota KSPN. (CNBC Indonesia, 20-1-2024).
Jika ditotal selama 2020—2023, jumlah PHK di perusahaan-perusahaan tempat anggota KSPN sudah mencapai 56.976 orang. Ini adalah total korban PHK dari 36 perusahaan yang tersebar di Semarang, Pekalongan, Sukoharjo, Magelang, Demak, Karanganyar, serta provinsi Jawa Barat dan Banten. Diketahui, sebanyak 14 dari 36 perusahaan tersebut tutup. PHK itu sendiri terjadi di perusahaan tekstil, garmen, ekspedisi, kulit, mebel, ritel, sepatu, dan spare part. (CNBC Indonesia, 28-12-2023).
Faktor Penyebab
Di antara penyebab tumbangnya perusahaan/pabrik hingga memicu PHK, untuk industri yang berorientasi pasar domestik, yaitu akibat serbuan produk impor, baik yang legal apalagi ilegal. Sedangkan untuk yang berorientasi ekspor sebagaimana sektor garmen, tutupnya perusahaan dimungkinkan karena masih terdampak perang Rusia-Ukraina yang telah menciptakan krisis di Amerika dan Eropa sehingga menimbulkan permasalahan bagi pabrik-pabrik di dalam negeri. Juga permasalahan yang belum sepenuhnya pulih akibat pandemi Covid-19.
Penyebab lainnya adalah adanya perlambatan ekonomi di negara-negara tujuan utama pasar ekspor Indonesia, seperti Eropa dan AS. Efek domino perlambatan ekspor global di pasar-pasar utama itu jelas menurunkan kinerja industri di dalam negeri kita. Akibatnya, terjadi penumpukan stok dan berujung pada PHK.
Belum lagi adanya modernisasi mesin-mesin pabrik, ternyata turut meningkatkan potensi PHK meski demi efisiensi biaya produksi. Kondisi ini terjadi di pabrik-pabrik yang selama ini padat karya alias menyerap banyak tenaga kerja.
Pemerintah Lamban
Ada satu hal yang patut kita sayangkan atas sikap terhadap gelombang PHK ini ialah lambannya pemerintah dalam menanggulanginya. Pasalnya, gejala PHK toh sudah terjadi sejak 2023, tetapi pemerintah terkesan tidak acuh.
Lihat saja, untuk perusahaan-perusahaan yang berorientasi pasar lokal, tampak sekali pemerintah tidak tegas menghentikan arus impor, terutama yang ilegal, alih-alih melakukan operasi pasar barang ilegal. Ketaktegasan itu juga terjadi di seputar pembatasan perjanjian dagang. Belum lagi absennya langkah antisipasi terhadap adanya modernisasi mesin di sejumlah perusahaan, jika ke depannya mengharuskan perusahaan memangkas jumlah pegawai.
Demikian pula untuk perusahaan-perusahaan berorientasi ekspor. Nyatanya, perusahaan yang bergerak di bidang ekspor itu pun tidak sedikit yang milik asing, bukan pengusaha lokal. Dengan mudahnya mereka bisa berdalih perihal sulitnya izin impor beberapa produk tertentu sehingga memicu hengkangnya mereka dari negara kita.
Hanya saja, realitas relasi kerja seperti ini sejatinya rapuh. Artinya, ketika pengusaha asing tersebut sudah habis kontraknya di negeri kita, pemerintah tentu tidak berhak menahan dan menekan mereka untuk tetap tinggal demi menjaga agar jangan sampai terjadi PHK warga lokal yang menjadi pegawainya.
Ulah Ekonomi Liberal
Derasnya arus ekspor dan impor dalam perdagangan produk saat ini sejatinya konsekuensi penerapan sistem ekonomi kapitalisme. Kita tahu, Indonesia terikat dengan sejumlah perjanjian perdagangan global. Dengan begitu, adanya ekspor-impor adalah wujud pelaksanaan pasar bebas sekaligus salah satu model liberalisasi ekonomi.
Sedikit merujuk sejarah Revolusi Industri yang tidak lain adalah momentum imperialisasi ekonomi gaya baru, konsekuensi revolusi tersebut adalah pencarian daerah produksi dan pemasaran baru bagi produk-produk yang dihasilkan secara massal dan komersial. Pemetaan daerah produksi baru, seperti di negara-negara dunia ketiga, adalah bagian dari upaya menekan biaya produksi yang makin tinggi di daerah asal produsen yang tidak lain adalah negara-negara kapitalis besar. Sedangkan daerah pemasaran baru tentu untuk menjadikannya pasar bagi konsumen produk tersebut.
Ini semua tidak terlepas dari konsep ekonomi kapitalisme yang selalu berfokus pada aktivitas produksi. Tingkat produksi yang setinggi-tingginya bahkan harus dijaga adalah metode yang paling ideal untuk mendistribusikan barang dan jasa kepada masyarakat. Keberadaan pegawai/pekerja pun menjadi salah satu faktor dan juga penentu biaya produksi. Tidak heran, jika pada kondisi tertentu produsen hendak menurunkan biaya produksi, PHK adalah salah satu konsekuensi nyata.
Sistem Gagal
Semua itu menegaskan buah busuk bukti gagalnya sistem kapitalisme menjamin kesejahteraan ekonomi masyarakat. Bagaimana tidak? Realitasnya, pemerintah selama ini toh hanya menjamin biaya hidup individu rakyat yang menjadi pegawai pemerintah alias ASN. Mereka juga mendapatkan jaminan kesehatan sebagai salah satu fasilitas publik, juga dana pensiun setelah tidak lagi bekerja.
Sedangkan, rakyat non-ASN, jelas tidak mendapatkan jaminan-jaminan tersebut, kendati sebagai sesama rakyat negeri ini. Secuil gambaran ini saja sudah menunjukkan kebijakan diskriminatif yang diberlakukan oleh penguasa kepada rakyatnya.
Sementara itu, di dalam Islam, fungsi penguasa adalah untuk riayatusy syuunil ummah (memelihara urusan umat), sebagaimana sabda Rasulullah saw., “Imam/Khalifah itu laksana gembala (raa’in), dan dialah yang bertanggungjawab terhadap gembalaannya.” (HR Bukhari dan Muslim).
Bekerja adalah salah satu cara yang dibolehkan Islam untuk memperoleh harta. Namun demikian, aktivitas bekerja ini harus dalam hal yang juga dibolehkan syariat, baik dari sisi jenis pekerjaan maupun barang/jasa yang dihasilkan.
Di sisi lain, ada kebutuhan primer tiap individu rakyat yang harus dipenuhi oleh penguasa selaku pemimpin dan penanggung jawabnya, yaitu sandang, pangan, dan papan. Tentu sebuah kezaliman jika penguasa mengabaikan perannya ini.
Sebaliknya, penguasa negara Islam (Khilafah) justru berusaha keras untuk menyediakan berbagai lapangan kerja bagi rakyatnya. Pada saat yang sama, Khilafah selalu menjamin jalur perolehan harta bagi setiap individu rakyat selain dari hasil bekerja, misalnya berupa pemberian harta/tanah dari negara kepada rakyatnya. Khilafah juga menutup berbagai celah pengelolaan harta yang diharamkan syarak, seperti judi online, pinjol, juga muamalah berbasis riba.
Khatimah
Berpijak dari sini, jika penguasa merestui berbagai kebijakan yang bisa memicu PHK padahal aktivitas mencari nafkah adalah kewajiban bagi setiap laki-laki muslim yang balig dan berakal, ini juga kezaliman. Ini karena PHK akan memutus jalur nafkah rakyat.
Lebih parah lagi, di negara kita saat ini, rakyat non-ASN tidak memperoleh fasilitas mendasar kehidupan sebagaimana yang ASN. Tidak pelak, jumlah rakyat yang harus berjuang sendiri menyambung hidup jauh lebih banyak dibandingkan yang ASN. Belum lagi ancaman pemalakan melalui berbagai pajak yang dihalalkan penguasa sekuler, ini jelas menyalahi format syar’i pengelolaan harta rakyat oleh negara.
Allah Taala berfirman, “Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.” (QS Al-Maidah [5]: 45). Wallahualam bissawab. [MNews/Gz]
