Investasi Kerap Berujung Konflik Lahan, Rakyat Selalu Jadi Korban

Investasi Kerap Berujung Konflik Lahan, Rakyat Selalu Jadi Korban

Penulis: Nida Alkhair

Muslimah News, OPINI — Penguasa selalu membangga-banggakan derasnya investasi yang masuk ke Indonesia. Seolah-olah banyaknya investasi adalah prestasi. Faktanya, di balik derasnya investasi, terjadi konflik lahan yang tidak kunjung terhenti.

Salah satu konflik itu adalah yang terjadi antara petani dan PT Arara Abadi di Pelalawan, Riau. Berdasarkan laporan Tanahkita (7-6-2023), telah terjadi konflik pemanfaatan lahan antara perusahaan pemilik Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) dan masyarakat. Perusahaan secara frontal mengalihfungsikan lahan dari hutan menjadi kebun HPHTI.

Konflik meletus karena di dalam kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) oleh pemerintah terdapat perkampungan penduduk, kebun masyarakat, kawasan perladangan, sungai, danau, kuburan, hutan sialang, padang penggembalaan masyarakat, dan situs sejarah yang oleh masyarakat diakui sebagai kawasan ulayat masyarakat adat dan berfungsi sebagai sumber kehidupan yang telah dimiliki dan dikelola masyarakat jauh sebelum diberikannya HPH.

Masyarakat telah menuntut pemerintah untuk mendapatkan jaminan kepastian atas hak-hak mereka. Namun, tuntutan mereka diabaikan. Saat ini, laporan masyarakat telah mengendap di Mapolres Pelalawan selama satu tahun. Proses kasus tersebut seperti berjalan di tempat.

Perusakan lahan milik petani pertama kali dilakukan perusahaan pada September 2021. Terdapat sekitar 14 orang pemilik lahan dengan luas mencapai 27 hektare yang menjadi korban perusakan lahan tersebut. Meski sudah satu tahun berlalu, pemrosesan kasus perusakan lahan tersebut seperti berjalan di tempat. Masyarakat menilai penyidik sepertinya berpihak pada perusahaan dan mengulur-ngulur waktu. (Benteng Melayu, 21-12-2023).

Konflik lahan sebagai dampak investasi juga terjadi antara Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Gumas), Kalimantan Tengah dengan PT Archipelago Timur Abadi (ATA). Bupati Gumas, Jaya S. Monong mengancam akan mencabut izin PT ATA. (Palangka Ekspres, 22-12-2023).

Pemkab Gumas bersama masyarakat dari empat desa di Kecamatan Kurun menilai bahwa PT ATA tidak memiliki komitmen untuk menyelesaikan  plasma yang menjadi kewajiban undang-undang. Empat desa, yakni Petak Bahandang, Teluk Nyatu, Tewang Pajangan, dan Hurung Bunut, berhak mendapatkan plasma dari PT ATA karena berada di sekitar areal lahan perusahaan perkebunan itu. Namun, PT ATA yang beroperasi di wilayah Gumas sejak 2005 belum melaksanakan kewajibannya. (Antara Kalteng, 15-12-2023).

Negara Lemah

Dua kasus konflik lahan tersebut merupakan secuil fakta dari banyaknya kasus konflik lahan antara masyarakat dengan investor (perusahaan). Data Tanahkita menunjukkan bahwa selama periode 1988 hingga Juli 2023 tercatat ada 562 kasus konflik lahan di Indonesia. Konflik tersebut melibatkan lahan sengketa dengan luas mencapai 5,16 juta hektare dan memakan 868,5 ribu orang korban jiwa. Konflik lahan paling banyak terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah, yakni 126 kasus. Konflik lahan paling banyak terkait dengan sektor perkebunan, yakni 286 kasus.

Dalam semua kasus ini, rakyat selalu menjadi korban. Mereka kehilangan lahan dan bahkan nyawa. Sementara itu, negara tampak lemah dalam menyolusi konflik yang ada. Negara seolah lebih berpihak pada investor (perusahaan), padahal seharusnya negara menjadi pihak yang paling bertanggung jawab terhadap terjadinya konflik tersebut. Ini karena negara adalah pihak yang mengeluarkan izin bagi perusahaan untuk menguasai lahan dan mengelolanya. Selanjutnya, pemberian izin ini menjadi masalah karena menghilangkan hak-hak masyarakat.

Dengan adanya operasional perusahaan di lahan yang terkait dengan warga dan bahkan dimiliki warga, masyarakat kehilangan penghidupannya. Ladang, padang, hutan, kebun, sungai, tanah adat, dll. yang selama ini menjadi sumber kehidupannya, kini dirampas dengan paksa.

Konflik lahan ini terjadi karena ambisi pemerintah untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi dengan mendatangkan banyak investasi masuk. Pemerintah menggunakan sudut pandang kapitalisme yang dilandasi kebebasan/liberalisme dalam investasi sehingga demi mendatangkan investasi, pemerintah menghalalkan segala cara. Ideologi kapitalisme juga membolehkan swasta berinvestasi di sektor yang terkategori milik umum, seperti pertambangan dan hutan.

Berbagai deregulasi dilakukan pemerintah demi memudahkan investor masuk. Pemerintah menggelar karpet merah untuk para investor, termasuk dengan memberikan lahan untuk mereka tanpa peduli bahwa pemberian lahan itu merampas ruang hidup masyarakat. Yang penting investasi masuk sehingga pemerintah dianggap berhasil.

Pertanyaannya, ketika investasi justru menzalimi anak negeri, lalu investasi itu untuk siapa? Nyatanya, keberadaan investasi hanya menguntungkan segelintir pemilik modal (korporasi) dan penguasa, sedangkan rakyat selalu menjadi korban. Bahkan, janji manis bahwa investasi akan membuka lapangan kerja ternyata omong kosong belaka. Tingginya tingkat investasi ternyata tidak sebanding dengan pembukaan lapangan kerja. Pengangguran tetap saja tinggi. Konsep trickle down effect (tetesan ke bawah) terbukti bohong belaka.

Konsep Islam

Seharusnya, investasi ditujukan untuk menyejahterakan rakyat. Hal ini karena tugas penguasa adalah mengurusi rakyatnya, termasuk menyejahterakan mereka. Rasulullah bersabda, “Imam/khalifah itu laksana gembala dan ialah yang bertanggung jawab terhadap gembalaannya.” (HR Bukhari dan Muslim).

Di dalam Islam, kegiatan investasi memang dianjurkan. Tanpa investasi, ekonomi tidak bisa berkembang. Kata investasi (istitsmar) sama maknanya dengan tanmiyah, namâ’, dan istinmâ’, yakni upaya untuk mengembangkan harta. Namun, kegiatan investasi wajib terikat pada syariat Islam. Orang yang ingin berinvestasi harus memahami hukum-hukum syariat sehingga terhindar dari keharaman. Khalifah akan mewajibkan para pelaku bisnis agar memahami ilmu agama sebelum terjun ke dalam bisnis.

Permodalan investasi harus berasal dari harta yang halal dan bentuk investasinya harus sesuai dengan aturan Islam. Model-model transaksi tertentu diharamkan dalam kegiatan investasi, misalnya riba, judi, pemberian harga yang tidak wajar, penipuan, penimbunan, dan keterlibatan pemerintah dalam menetapkan harga pasar.

Islam telah memberikan pengelompokan secara tegas sektor yang boleh dimasuki investor swasta dan yang tidak boleh. Dalam pengelolaan barang milik umum, yaitu yang manusia berserikat atasnya, seperti tambang yang depositnya besar hingga seperti air yang mengalir, maka tidak boleh dikuasai swasta.

Imam Al-Kasani menyatakan bahwa barang seperti garam, batubara, minyak bumi, dan sejenisnya merupakan barang yang dibutuhkan oleh kaum muslim sehingga imam/khalifah tidak boleh mengkhususkannya kepada pihak tertentu.

Syekh Taqiyuddin an-Nabhani menjelaskan bahwa barang-barang tambang yang masuk dalam kategori milik umum, yaitu pertama, barang tambang yang depositnya melimpah. Barang tambang yang memiliki sifat tersebut digolongkan sebagai barang milik umum yang tidak boleh dikuasai swasta.

Kedua, fasilitas umum yang dibutuhkan masyarakat secara luas. Ketiga, objek yang secara alami mencegah swasta untuk dapat menguasainya, seperti sungai, selat, laut, dan sebagainya.

Harta milik umum sepenuhnya diatur oleh negara, tidak boleh diserahkan kepada swasta baik dalam bentuk konsesi ataupun privatisasi. Dengan demikian, sumber pendapatan umum dan yang penting bagi kehidupan manusia tidak dikuasai oleh kehendak individu sehingga ia dapat berbuat sewenang-wenang dengan harta itu.

Peran Negara

Pemerintah dalam Islam bertanggung jawab agar investasi berjalan sesuai koridor syariat. Selain menerapkan aturan Islam kafah, termasuk dalam hal investasi, khalifah juga harus mengawasi pelaksanaan investasi.

Pemerintah juga harus mengelola harta milik umum dan milik negara secara optimal dan amanah sehingga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.  Mewujudkan investasi yang islami secara paripurna hanya dapat terlaksana jika negara ini menerapkan Islam kafah di bawah institusi Khilafah Islam.

Dengan pelaksanaan syariat kafah, investasi yang berdampak pada konflik lahan akan bisa dicegah. Jika terjadi konflik antara masyarakat dengan pengusaha, penguasa akan memutuskan secara adil dan memberi sanksi yang tegas pada pihak yang bersalah. Wallahualam bissawab. [MNews/Gz]

#KapitalismeSengsarakanUmat #KhilafahPerisaiHakiki #IslamSolusi #Khilafah

Referensi:

https://www.muslimahnews.com/2020/07/18/investasi-dalam-islam/

Share

One thought on “Investasi Kerap Berujung Konflik Lahan, Rakyat Selalu Jadi Korban”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *