[Kabar] Mahasiswa Entrepreneur, Akademisi: Salah Kaprah Orientasi Pendidikan Tinggi

Muslimah News, NASIONAL — Fakultas Ilmu Komputer Universitas Lancang Kuning (Fasilkom Unilak) Riau menggelar Festival Teknologi berjudul “Fasilkom Technopreneur Fest” Vol. II (11–14 Desember 2023). Kegiatan ini memamerkan produk UMKM, software teknologi, workshop, kompetisi gim, dan mendapatkan dukungan sejumlah perusahaan. Wakil Rektor II Unilak Hardi, S.E., M.M., dalam sambutannya menyatakan bahwa festival ini merupakan event kreatif memadukan teknologi dan wirausaha.

Saat ini perusahaan teknologi berkembang pesat, dan sudah masuk ke ranah bisnis entrepreneur, dan bagaimanapun teknologi yang dihasilkan harus dapat dipasarkan ke masyarakat luas. Ia mengharapkan kegiatan ini menjadi penunjang program Merdeka Belajar dan Fasilkom Unilak mampu menghasilkan talenta unggul yang memiliki kemampuan teknologi dan wirausaha.

Hal ini sesuai pernyataan Kemdikbud Ristek bahwa Pemerintah Indonesia melalui Perpres No. 2 Tahun 2022 memiliki target pada tahun 2024 akan tercipta satu juta wirausaha baru. Wirausaha Merdeka merupakan salah satu upaya dari Kemendikbudristek untuk mendukung penuh terciptanya wirausaha mahasiswa di Indonesia. Program MBKM dianggap berhasil mengarahkan mahasiswa untuk memiliki skill yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga lebih siap bekerja secara profesional ataupun berwirausaha.

Salah Kaprah

Hanya saja kepada MNews, Rabu (27-12-2023), akademisi sekaligus pengamat sosial ekonomi Yeni Asropi, Ph.D. mempertanyakan program mahasiswa entrepreneur ini. “Apakah peran pendidikan tinggi hanya sebatas mempersiapkan lulusan yang siap kerja atau pandai berbisnis? Ini salah kaprah orientasi perguruan tinggi,” ungkapnya.

Ia menerangkan, konsep pendidikan tinggi akan ditentukan oleh ideologi yang mendasarinya. “Ideologi yang eksis saat ini adalah ideologi kapitalisme dengan fondasi akidah sekularisme yang menyatakan bahwa dunia harus diatur oleh hukum manusia, bukan hukum agama,” ujarnya.

Jadi, lanjutnya, manusia menjadi sumber dari segala sumber hukum, serta menolak aturan agama. “Dari sisi tolok ukur perbuatan, asasnya adalah manfaat materi semata. Oleh karena itu, baik dan buruk diukur berdasarkan manfaat dan menolak batasan halal haram, cetusnya.

Menurutnya, penerapan ideologi kapitalisme yang steril dari syariat menyebabkan salah kaprah orientasi pendidikan tinggi, yakni semata mendorong mahasiswa mengejar skill dan network untuk mendapat pekerjaan atau memulai bisnis.

“Padahal tanpa fondasi ketakwaan, yang dihasilkan adalah mahasiswa yang ingin cepat lulus dengan segala cara tidak peduli halal haram, dan pekerja atau pebisnis yang hanya mengejar prestise dan gaji besar tanpa peduli pekerjaannya atau bisnisnya itu halal atau haram,” ucapnya.

Ditambah dengan dominasi dunia usaha dunia industri yang makin kuat dengan program MBKM, ujarnya, maka berbagai inovasi teknologi yang dihasilkan di perguruan tinggi akan dikomersilkan untuk keuntungan industri, bukan untuk kesejahteraan masyarakat.

Metode Khas dalam Islam

Ia mengungkapkan, hal ini berbeda dengan Islam yang memiliki metode khas dalam kehidupan, termasuk dalam pengelolaan pendidikan tinggi.

“Islam bukan agama ritual, tetapi memiliki akidah dan sistem aturan. Akidahnya adalah keimanan kepada eksistensi Allah Swt., Pencipta dan Pengatur alam semesta. Sistem aturannya berasal dari Allah Swt., yaitu dari Al-Quran dan Sunah. Tolok ukur perbuatan dalam Islam adalah halal haram,” urainya.

Tujuan pendidikan tinggi dalam sistem Islam, imbuhnya, bukan didikte oleh kebutuhan industri atau sekadar mencetak pekerja dan usahawan. “Ada beberapa tujuan. Pertama, memperdalam dan mengkristalkan kepribadian islami. Kedua, menghasilkan ahli dan spesialis di semua bidang kehidupan untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat. Ketiga, mempersiapkan tenaga ahli yang diperlukan untuk mengatur urusan masyarakat, misalnya ahli fikih, ilmuwan/saintis, hakim (kadi), insinyur, dan lain sebagainya,” paparnya.

Jadi, jelasnya, harapan untuk maju dalam teknologi dan berhasil dalam wirausaha, sekaligus menyejahterakan masyarakat hanya akan tercapai dengan penerapan syariat Islam oleh negara di segala aspek kehidupan termasuk pendidikan tinggi.

“Dalam platform ini, barulah akan dihasilkan lulusan yang bertakwa dan terikat syariat dalam bekerja dan berwirausaha. Pendidikan gratis berkualitas yang diberikan oleh Daulah Islam sebagai pelayanan bagi masyarakat memungkinkan generasi muda mengembangkan diri seluas-luasnya di berbagai bidang. Kontras dengan saat ini dimana pilihan jurusan dan tempat studi lebih ditentukan oleh kemampuan ekonomi dalam membayar uang kuliah,” tukasnya.

Bukti

Ia menggambarkan bukti nyata masa penerapan Islam adalah banyaknya karakter ilmuwan negarawan sekaligus wirausahawan. “Para Khalifah sepeninggal Rasulullah banyak yang merupakan wirausahawan sukses. Abu Bakar ash-Shiddiq ra. telah berpengaruh besar sebagai pedagang sebelum masuk Islam. Umar bin Khaththab ra. berdagang di pasar. Sebagai Khalifah, beliau mensyaratkan semua pedagang memahami halal-haram (baca: fikih muamalah) sebelum diizinkan berjualan di pasar. Utsman bin Affan ra. juga dikenal sebagai pebisnis yang sukses dan dermawan. Demikian juga generasi setelah para sahabat atau tabiin, para ulamanya seperti Ibnu Sirin adalah ahli ibadah yang sangat berilmu dan dikenal sebagai pedagang yang jujur,” bebernya.

Islam memandang kehidupan sebagai ibadah, sambungnya, sehingga segala aktivitas tidak lepas sedikit pun dari syariat Islam.

“Daulah Islam memberikan reward besar kepada para penulis buku dan penemu berbagai teknologi, yang kemudian diberikan sebagai fasilitas sebagai solusi problem masyarakat. Inovasi teknologi berlangsung sangat pesat pada masa keemasan Islam karena dikelola oleh Daulah Islam untuk kesejahteraan umat manusia, bukan dikomersialkan sebagai tambang uang para oligarki seperti saat ini,” tandasnya. [MNews/Ruh]