Penulis: Nida Alkhair
Muslimah News, OPINI — Masa kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 telah dimulai. Kampanye berlangsung pada 28 November 2023 sampai 10 Januari 2024. Adapun kampanye di media elektronik, media cetak, dan media siber berlangsung pada 21 Januari sampai 10 Februari 2024 (Bawaslu Jambi, 27-11-2023).
Saat ini, para kontestan pemilu sudah turun ke tengah masyarakat untuk melakukan kampanye. Selain itu, pada masa kampanye ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar debat calon presiden dan calon wakil presiden sebanyak lima kali.
Bisa kita prediksi, masa kampanye akan diisi dengan persaingan para kontestan pemilu untuk mendapatkan dukungan rakyat. Mereka mempromosikan visi, misi, dan program kerjanya jika terpilih. Aneka janji politik akan ditebar, seperti kesejahteraan, lapangan kerja, subsidi, penurunan harga bahan pokok, bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, dll..
Tidak hanya pencitraan diri sendiri, kampanye acap kali berisi “serangan” terhadap kekurangan calon lain yang menjadi pesaing. Bahkan bisa terjadi kampanye hitam, yaitu fitnah terhadap kandidat yang lain.
Oleh karenanya, pada masa kampanye rawan terjadi perselisihan dan konflik antara pendukung satu kontestan dengan pendukung kontestan yang lain. Bisa terjadi gontok-gontokan antarwarga yang memiliki perbedaan pilihan politik. Tidak hanya konflik lisan, bisa juga terjadi konflik secara fisik, yakni kekerasan di massa akar rumput. Realitas demikian sudah jamak terjadi di masyarakat.
Bahkan sebelum masa kampanye dimulai, sudah muncul isu dugaan kecurangan dalam pemilu. Misalnya pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri yang mewanti-wanti adanya potensi kecurangan dalam rangkaian Pemilu 2024. Selain itu juga muncul kasus pakta integritas Pj Bupati Sorong, Yan Piet Mosso yang berkomitmen mencarikan dukungan untuk capres-cawapres Ganjar-Mahfud (BBC, 15-11-2023).
Bahkan Ketua KPU Hasyim Asy’ari menyebut kampanye sebagai arena konflik (KPU Kab-Gowa, 10-11-2023). Yang dinilai berpotensi melahirkan konflik di masyarakat adalah kampanye di medsos yang bermuatan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) serta yang mengandung ujaran kebencian. Kepolisian telah memetakan 12 daerah rawan konflik Pemilu 2024, yaitu Jawa Timur, Aceh, Sulawesi Tenggara, Maluku, Kalimantan Barat, Bali, Jawa Tengah, Jakarta, Sumatra Utara, Jawa Barat, Sulawesi Utara, dan Papua (Metro TV News, 11-10-2023). Dengan demikian, pemilu yang damai masih menjadi angan semata.
Penuh Tipuan
Tingginya potensi konflik dalam pemilu menguatkan kesimpulan bahwa sistem pemilu demokrasi penuh dengan intrik, penipuan, dan kebohongan. Para kontestan akan menebar “seribu” janji palsu yang membius rakyat sehingga mereka percaya pada janjinya. Sedangkan realisasinya ketika mereka terpilih sungguh tidak sesuai dengan janjinya.
Selain itu, para calon tidak segan-segan menyampaikan kebohongan (hoaks), fitnah, dan menyerang aspek SARA. Hal ini menunjukkan bahwa mereka menghalalkan segala cara untuk memperoleh kemenangan. Berbohong dan memfitnah seolah dinormalisasi dalam rangka kampanye.
Sayangnya, dengan melihat tingkah polah para politisi yang demikian, rakyat masih saja tertipu oleh janji-janji palsu mereka. Rakyat masih memilih para politisi yang bermanis muka dengan pencitraan, padahal rakyat sudah tahu bahwa kelak mereka akan kecewa karena janji-janji kampanye itu tidak pernah terealisasi, kecuali sangat sedikit.
Siklus kebohongan dalam kampanye ini selalu terjadi setiap pemilu, karena pemilu terjadi di sistem demokrasi yang sekuler sehingga menghalalkan kebohongan, fitnah, dan segala cara yang haram demi meraih kekuasaan. Paham machiavellianism menjadi ruh aktivitas politik dalam demokrasi. Dengan demikian, rakyat tidak akan pernah mendapatkan pemimpin yang adil, karena sistemnya menghalalkan kebohongan dan manipulasi.
Selain itu, hoaks dan pencitraan merupakan hal yang dianggap penting di dalam sistem demokrasi. Hal ini karena paradigma kekuasaan dalam demokrasi adalah sebagai alat untuk merealisasikan kepentingan penguasa demi meraih keuntungan materi sebesar-besarnya. Dengan demikian, orang-orang akan berlomba-lomba menjadi penguasa sehingga persaingan menjadi sangat ketat. Apalagi dengan banyaknya partai peserta pemilu dan sistem pemilihan langsung, persaingan makin sengit.
Untuk memenangkan persaingan politik, sedangkan asas politiknya sekuler, menjadikan berbagai cara ditempuh demi memenangkan persaingan. Halal dan haram tidak lagi diperhatikan. Para kontestan tidak segan-segan menjatuhkan lawan dan melakukan pencitraan diri dengan memoles dirinya sehingga tampak baik meski sebenarnya mengandung kebohongan. Inilah realitas di dalam sistem demokrasi.
Kekuasaan Adalah Amanah
Kondisi di dalam sistem Islam sungguh berbeda. Di dalam Islam, jabatan adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan pada hari akhir. Pemimpin akan ditanya tentang amanah kepemimpinan yang ada padanya, apakah digunakan dengan benar ataukah tidak. Islam melarang seorang pemimpin mengkhianati amanah yang dia emban.
Allah Swt. berfirman,
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.” (QS Al-Anfal: 27).
Sistem Islam akan mewujudkan para pemimpin yang amanah, karena Islam memiliki mekanisme pemilihan pemimpin yang terbaik. Asas pemilihan pemimpin dalam Islam adalah akidah Islam. Akidah ini akan menuntun perilaku politik para politisi sehingga sesuai syariat dan tidak menghalalkan segala cara.
Para politisi dalam Islam sadar bahwa setiap tingkah lakunya dalam politik akan ia pertanggungjawabkan, bukan semata pada manusia, tetapi pada Allah Swt.. Itulah sebabnya, politisi dalam sistem Islam akan memiliki profil jujur, bertakwa, dan hati-hati (warak) dalam melakukan segala sesuatu. Mereka tidak akan berbohong dan melakukan fitnah terhadap lawan politiknya.
Pemilihan dalam Sistem Islam
Dengan adanya asas akidah Islam, pelaksanaan pemilihan pemimpin akan berjalan tertib, lancar, dan penuh kebaikan, termasuk dalam interaksi warga. Tidak ada konflik maupun perpecahan antarpendukung calon penguasa. Dengan demikian, pemilihan pemimpin dalam Islam akan mewujudkan keberkahan, yaitu bertambahnya kebaikan bagi umat.
Hal ini tampak dalam sejarah pemilihan khalifah setelah wafatnya Sayyidina Umar bin Khaththab ra.. Ada dua calon kuat, yaitu Ali bin Abi Thalib ra. dan Utsman bin Affan ra.. Menariknya, setelah Utsman bin Affan ra. terpilih, Ali bin Abi Thalib ra. segera membaiatnya dengan penuh keridaan.
Disampaikan dalam Shahih Al-Bukhari, Abdurrahman bin Auf membaiat Utsman bin Affan ra. dengan berseru, “Angkatlah tangan engkau, wahai Utsman.” Lantas ia membaiat Utsman ra., disusul oleh Ali ra. yang juga membuat Utsman ra.. Walhasil, segera setelahnya, penduduk Madinah membaiat khalifah terpilih ini. Masyaallah, begitu mudah dan damai. Sistem Khilafah inilah yang kita dambakan untuk memperoleh pemimpin yang adil. Wallahualam bissawab. [MNews]
