[Kabar] Perampasan Lahan, Pengamat: Haram dalam Islam!

[Kabar] Perampasan Lahan, Pengamat: Haram dalam Islam!

Muslimah News, NASIONAL — Pakar ekonomi Islam Nida Saadah, S.E., Ak., M.E.I. menjelaskan bahwa perampasan lahan hukumnya haram dalam Islam. “Segala itu milik Allah, jadi Allah yang berhak menentukan pembagiannya, pemanfaatan, dan pendistribusiannya,” paparnya dalam FGD Intelektual Muslimah: “Konflik Agraria Berulang, Hukum Berpihak pada Siapa?”, Ahad (26-11-2023).

Ia menuturkan bahwa lahan sangat penting bagi kehidupan manusia. “Bahkan sampai mati pun kita masih butuh,” tambahnya.

Ketaatan itu, terangnya, hanya kepada Allah. “Jangan sampai kita mengatur kepemilikan dan pengelolaannya kepada manusia, [tetapi] harus memakai syariat Allah” jelasnya sambil mengutip QS Ibrahim ayat 24—26.

Ia kemudian mengungkapkan cara tata kelola lahan dalam khilafah. “Prinsip umum tentang lahan terbagi menjadi tiga, yaitu kepemilikan lahan sejalan dengan pengelolaan atau produksi; lahan merupakan pokok (asas) dalam bidang pertanian; tenaga manusia, alat dan sarana produksi (benih, pupuk, teknologi) hanya sebagai sarana bukan asas,” terangnya.

Status Kepemilikan

Berkaitan dengan status kepemilikan, ia menjelaskan bahwa ada tiga status dalam Islam, yaitu lahan milik individu, umum, dan negara atau daulah. “Ketika individu menghidupkan tanah mati, itu berarti miliknya,” jabarnya untuk menerangkan kepemilikan lahan secara individu.

Kepemilikan ini, tambahnya, pernah diatur pada masa Utsmaniyah. “Penduduk dibuatkan sertifikat bagi siapa saja yang bisa menghidupkannya. Jadi negara memberikan jaminan kepada siapa pun yang mengolah termasuk administrasinya,” urainya.

Kemudian, lanjutnya, ada lahan milik umum, yaitu lahan yang di atas atau di dalamnya terdapat harta milik umum, berupa fasilitas umum (hutan, sumber mata air dsb), barang tambang yang sifatnya tidak terbatas, jalan, laut, dsb. “Negara tidak boleh merampas. tetapi juga tidak boleh dikelola/dikuasai individu. Negara hanya boleh mengelola,” tegasnya.

Terakhir, jelasnya, lahan milik negara, yaitu lahan yang tidak ada pemiliknya dan yang ditelantarkan selama tiga tahun. “Ini dikuasai oleh negara, dikelola, dan dimanfaatkan sesuai kepentingan negara,” pungkasnya.

Adapun berkaitan dengan hukum syarak mengenai pengelolaan lahan pertanian, imbuhnya, ada beberapa hal, seperti individu yang menghidupkan lahan mati boleh memiliki; larangan menelantarkannya selama tiga tahun; dan larangan menyewakan lahan pertanian.

Tugas Negara

Dari aturan Islam itu, Nida menjelaskan beberapa tugas negara. “Negara memastikan warga negara laki-laki bekerja, tidak boleh ada yang menganggur,” ungkapnya.

Kemudian, tambahnya, negara tidak boleh merampas atau mengalihkan lahan pada pihak lain, kalau melakukan akan ada peradilan khusus yang akan menyelesaikan. “Seperti kasus Khalifah Ali bin Thalib tentang pencurian baju perangnya,” jelasnya.

Negara, lanjutnya, akan memberikan lahan kepada pihak tertentu apabila itu milik negara. “Ketika seluruh aturan Islam telah ditegakkan, apa yang diharapkan akan terwujud, seperti para pengelola lahan dapat meningkatkan hasil produksi pertanian karena punya motivasi,” ucapnya.

Dengan adanya larangan menelantarkan dan menyewakan lahan, ungkapnya, maka keserakahan akan teratasi. “Ada peluang bagi buruh tani untuk memiliki lahan. Pemerataan ekonomi dalam bidang pertanian akan terwujud,” ujarnya. [MNews/Hen]

#KapitalismeSengsarakanUmat #KhilafahPerisaiHakiki #IslamSolusi #Khilafah

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *