Beras Saset, Memaklumi Kegagalan?

Beras Saset, Memaklumi Kegagalan?

Penulis: Nida Alkhair

Muslimah News, OPINI — Di tengah tingginya harga beras, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) akan meluncurkan beras saset dengan harga Rp2.500 per 200 gram. Rencananya, beras saset tersebut akan diluncurkan tahun depan. Beras saset dihadirkan sebagai salah satu strategi intervensi harga beras yang tinggi. 

Menjawab pertanyaan wartawan terkait rencana peluncuran beras saset, Buwas mengatakan, “Ya nanti, nih, mudah-mudahan tahun depan. Saya sedang rapatkan, kita menciptakan itu lagi untuk kita sebar ke seluruh wilayah.” (Detik, 21-11-2023).

Menurut Buwas, beras saset saat ini dibutuhkan masyarakat yang tidak mampu membeli beras 5 kg atau 1 kg, yaitu bagi masyarakat yang berpenghasilan sangat rendah.

Buwas menjelaskan, “Umpamanya sehari Rp10.000, dia tetap bisa makan sehari tiga kali. Karena harga berasnya itu kan Rp2.500, kalau dia bicara penghasilannya Rp10.000. Berarti kalau dia beli Rp2.500, berarti dia masih punya uang Rp7.500, bisa beli lauk-pauknya dong, bisa beli yang lainnya, itu maksud saya. Tetapi dijamin dia makan tiga kali sehari.”

Rencananya, beras saset ini bukan hanya untuk operasi pasar, tetapi juga untuk disalurkan dengan produk beras Bulog lainnya.

Bukan Solusi

Kebijakan beras saset seolah-olah memaklumi kegagalan pemerintah dalam menstabilkan harga beras. Tingginya harga beras seolah sudah menjadi “harga mati” yang tidak bisa disolusi, seolah tidak ada harapan harga beras bisa turun lagi. Alhasil, fokus pemerintah beralih pada menjual beras saset agar rakyat miskin tetap bisa membeli beras.

Pertanyaannya, mengapa energi pemerintah diarahkan pada membuat beras saset, bukannya serius menurunkan harga beras sehingga terjangkau oleh masyarakat? Untuk membuat beras saset juga tidak harus negara yang melakukannya. Jika targetnya adalah membuat kemasan kecil yang ramah di kantong, pihak swasta atau bahkan toko kelontong pun bisa melakukannya.

Rakyat pun tanpa perlu diajari sudah tahu cara membeli beras dengan uang seadanya. Mereka sudah mempraktikkan selama ini dengan membeli beras semampunya, tidak harus satu kilogram. Walhasil, membuat beras saset itu bukan domain negara.

Dengan negara repot-repot membuat beras saset, padahal sebenarnya tidak perlu, justru menunjukkan bahwa pemerintah memosisikan dirinya sebagai pedagang, bukan negarawan. Pedagang hanya memikirkan cara agar dagangannya laku di semua level ekonomi, itulah sebabnya pabrik sabun cuci, sampo, dll. membuat kemasan saset, yaitu agar rakyat miskin tetap membeli dagangannya. Jadi yang ada di benaknya adalah cuan alias keuntungan.

Sedangkan sosok negarawan, ia hadir menyolusi masalah rakyat. Ketika harga beras tinggi, negarawan akan menyelidiki penyebab harga beras tinggi hingga ke akar masalahnya, lalu menyelesaikannya dengan tuntas sehingga harga kembali wajar dan terjangkau oleh masyarakat. Dengan demikian, seluruh rakyat bisa memenuhi kebutuhan pokok berupa beras tersebut.

Adapun kebijakan beras saset tidak akan menurunkan harga beras sehingga bukan solusi atas masalah yang ada. Apalagi jika kita bandingkan antara satu saset beras seberat 200 gram sebagaimana yang diasumsikan oleh Buwas cukup untuk sehari, dengan data BRIN pada 2022 bahwa konsumsi beras per kapita mencapai 114,6 kg per orang per tahun (BRIN, 28-7-2022) atau 312 gram per orang per hari.

Tampak bahwa kebutuhan beras orang Indonesia rata-rata di atas 200 gram sehingga tidak cukup satu saset beras untuk makan satu orang sehari. Walhasil penghasilan yang hanya, misalnya, Rp10 ribu per hari akan banyak tergerus untuk membeli beras saja.

Penggambaran Buwas tentang sisa uang setelah membeli beras akan bisa untuk membeli lauk dan lain-lain juga terlalu menyederhanakan masalah. Realitasnya, orang-orang yang berpenghasilan Rp10 ribu per hari itu tidak hanya butuh membeli beras dan lauk. Mereka juga butuh membayar listrik, air, BBM, biaya pendidikan, kesehatan, dll. yang semuanya itu tidak ada yang gratis, alias semuanya butuh uang. Lantas, dengan problem kemiskinan yang demikian pelik, apakah beras saset adalah solusi? Tentu tidak.

Persoalan beras bukan sekadar kemasan 1 kg atau 200 gram. Namun, masalah beras yang mendasar adalah liberalisasi pangan yang menjadikan pangan sebagai komoditas bisnis para kapitalis dengan difasilitasi para oknum pejabat.

Liberalisasi pangan inilah yang membuat keran impor dibuka lebar demi keuntungan para kapitalis. Liberalisasi pangan juga yang membuat negara abai terhadap peningkatan produksi dalam negeri. Walaupun ada program food estate, tidak lebih dari ajang pencitraan dan bancakan proyek negara. Sungguh miris. Lagi-lagi kebutuhan pokok rakyat jadi ajang mencari cuan.

Islam Solusi Tuntas

Sistem Islam mencetak penguasa berwatak negarawan, tidak seperti sistem kapitalisme yang mencetak penguasa berwatak pedagang. Di dalam sistem Islam, ketika terjadi kenaikan harga barang yang meresahkan masyarakat, negara Khilafah akan merunut rantai distribusi dan produksi untuk memastikan letak masalahnya.

Jika produksi kurang, akan diupayakan solusi menggenjot produksi, baik dengan intensifikasi lahan, ekstensifikasi, penggunaan teknologi pertanian yang lebih efektif, dll.. Sedangkan jika ada masalah di rantai distribusi, baik karena ada monopoli, penimbunan, bencana, atau apa pun, akan segera disolusi agar distribusi kembali lancar. Rasulullah bersabda,

“Barang siapa menimbun barang yang dibutuhkan orang muslim, dengan niat membuatnya mahal, maka dia orang yang bersalah (pendosa).” (HR Ahmad).

Khalifah akan memberi sanksi pada orang-orang yang berbuat curang seperti melakukan monopoli maupun penimbunan. Ketika produksi dan distribusi sudah disolusi, jumlah penawaran barang akan naik dan harga akan bergeser turun hingga tercipta kesetimbangan (ekuilibrium). Dengan demikian, harga akan kembali terjangkau oleh masyarakat.

Adapun dalam konteks beras, karena merupakan kebutuhan pokok masyarakat Indonesia, maka Khilafah akan memastikan bahwa terwujud kedaulatan pangan, yaitu produksi dalam negeri harus cukup untuk kebutuhan dalam negeri sehingga tidak perlu impor. Selain itu, juga harus ada kelebihan produksi yang disimpan di gudang sebagai antisipasi adanya bencana seperti El Nino yang saat ini terjadi.

Khilafah akan mencukupi kebutuhan dasar warganya, termasuk pangan, hingga memastikan tiap-tiap orang bisa tercukupi secara makruf (layak). Artinya pemenuhan kebutuhan pangan dipastikan bukan sekadar asal bisa makan, tetapi sampai level makruf, yakni sesuai dengan angka kecukupan gizi. Dengan demikian, di dalam Khilafah, rakyat tidak sekadar asal bisa makan tiga kali sehari, tetapi makan bergizi.

Bagi masyarakat miskin, negara akan memberikan bantuan pangan secara langsung sehingga mereka bisa makan secara layak. Tentu saja sambil disolusi problem nafkahnya. Namun, yang mendesak, bantuan pangan itu diberikan segera agar tidak ada satu rakyat pun yang kelaparan.

Itulah sebabnya, ketika ada ibu yang memasak batu karena tidak punya gandum, Khalifah Umar ra. segera memberinya bantuan langsung berupa satu karung gandum secara gratis, bukan menyuruh sang ibu membeli satu saset gandum agar bisa makan. Namun, pemimpin berwatak negarawan seperti ini hanya ada dalam sistem kekhalifahan, bukan di sistem kapitalisme seperti hari ini. Wallahualam bissawab. [MNews/Gz]

Ilustrasi: (c) Tribun News

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *