Penulis: Kanti Rahmillah, M.Si.
Muslimah News, OPINI — Jokowi baru saja melakukan blunder politik dengan pernyataannya yang mengatakan bahwa banyak drama politik menjelang Pilpres 2024. Menurutnya, pesta demokrasi itu seharusnya dipenuhi perang ide dan gagasan, bukan saling menjatuhkan dan penuh drama. Harus ditunjukan demokrasi yang berkualitas dengan tidak ada kecurangan dalam kontestasinya.
“Yang saya lihat akhir-akhir ini adalah terlalu banyak dramanya, terlalu banyak sinetronnya, sinetron yang kita lihat,” ujarnya saat memberikan sambutan dalam acara puncak perayaan HUT ke-59 Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar (6-11-2023). (Tempo, 9-11-2023)
Presiden, Sutradaranya?
Sontak publik pun dibuat geli sebab justru akhir-akhir ini drama politik datang dari lingkaran Presiden. Seperti yang dikatakan oleh Juru Bicara Anies Baswedan, Andi Sinulingga bahwa drama politik paling mungkin dilakukan oleh seorang Presiden sebab ia yang memiliki kekuasaan.
Andi mengatakan, Jokowi adalah aktor sekaligus sutradaranya. Ia yang mengorkestrasi dan ia juga yang mempermasalahkannya. Ia pun menyebutkan contoh saat Jokowi mengatakan tidak akan impor, tetapi tidak lama kemudian impor malah deras berdatangan. (Tribunnews, 9-11-2023)
Apalagi drama politik putusan MK tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden yang pada akhirnya meloloskan anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming sebagai cawapres. Menurut Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, kondisi ini bukan lagi drama melainkan fakta bahwa hukum di Indonesia sudah tidak sesuai akal sehat akibat campur tangan Jokowi yang ingin memuluskan dinastinya.
Publik pun menyoroti drama politik seorang wali kota dengan waktu singkat bisa menjadi orang nomor satu di RI. Bahkan ia mampu memboyong keluarganya untuk bisa duduk di tampuk kekuasaan. Sinetron ini masih on going dan entah kapan akan berakhir. Bagai meludahi langit, sindiran Jokowi mengenai banyaknya drama politik menjelang pilpres, malah disindir balik oleh publik.
Panggung Demokrasi
Sebenarnya, jika kita menengok ke belakang, drama politik menjelang pemilu bukan hanya terjadi kali ini saja. Di setiap tahun politik, kita selalu menemukan berbagai drama politik yang dilakoni para politisi. Berbagai manuver politik bak drama korea yang cantik dan memiliki plot twist yang menarik.
Pertarungan kubu berkuasa dengan kubu oposisi, kerap berdampak kepada rakyat, bahkan tidak jarang mengorbankan nyawa rakyat. Sebagai contoh, misteri hilangnya nyawa petugas KPPS (Kelompok Petugas Penyelenggara Suara) saat pilpres 2019 yang lalu.
Bayangkan, sebanyak 894 petugas meninggal dunia dan 5.175 petugas mengalami sakit, dengan serentak. Hingga kini publik pun masih dibuat tanda tanya dengan kasus tersebut. Sehingga jangan disalahkan jika banyak publik menilai, kematian mereka bukan mustahil ada kaitannya dengan pilpres.
Drama politik yang senantiasa mewarnai setiap kontestasi, merupakan buah dari penerapan sistem politik demokrasi. Sistem politik inilah yang menjadi panggung utama arena pertarungan politik yang hanya bertujuan untuk mengambil alih kekuasaan. Sistem ini sama sekali tidak melirik rakyat sebagai objek yang harus diurus dan dilindungi.
Korporatokrasi
Setidaknya terdapat dua alasan mengapa sistem politik demokrasi dikatakan sebagai panggung terwujudnya “drama politik”.
Pertama, sistem ini berlandaskan pada sekuler liberal yang pada akhirnya menentang agama sebagai pedoman dalam menjalankan pemerintahan termasuk mekanisme pemilu.
Walhasil, aturan dibuat dengan hanya mengandalkan akal manusia yang terbatas. Inilah yang akan terus menimbulkan perselisihan dan polemik antar manusia. Siapa yang berkuasa, ia yang berhak menentukan aturan sehingga tidak heran jika MK mengeluarkan putusan yang sesuai dengan kemaslahatan penguasa.
Para politisi bertarung tanpa memakai aturan agama sehingga politik uang, kecurangan, penipuan dan segala jenis kejahatan akan selalu hadir mewarnai drama politik. Inilah sistem sekuler yang mengesampingkan Pencipta, aturannya dibuat hanya untuk memuaskan nafsu harta dan kuasa rezim yang bekuasa.
Kedua, sistem politik demokarsi tidak bisa dipisahkan dengan model negara korporatokrasi, yaitu negara yang sejatinya dipimpin oleh sejumlah korporasi, sedangkan posisi pejabat semacam “makelar” para pengusaha kakap tersebut untuk bisa memuluskan kepentingan mereka.
Dikatakan tidak bisa berpisah sebab kontestasi dalam sistem politik demokrasi berbiaya sangat mahal. Bahkan Wakil Ketua Partai Gelora Fahri Hamzah menyebutkan jika ingin jadi Presiden harus punya modal sekitar 5 hingga 15 triliun rupiah. Inilah yang pada akhirnya akan menyuburkan politik transaksional.
Kepentingan para pemilik modal yang ingin bisnisnya lancar bertemu dengan politisi yang membutuhkan modal untuk kontestasi, pada akhirnya bertemu. Terjadilah politik transaksionl, siapa yang mampu membayar lebih banyak, ia yang akan diprioritaskan. Oleh karena itu, dalam sistem demokrasi kepentingan rakyat tidak diprioritaskan.
Sistem Politik Islam
Sistem politik Islam sungguh berbeda dengan sistem politik demokrasi yang hanya berbicara masalah kekuasaan dan menghalalkan segala cara dalam kontestasinya. Pertama, secara etimologis, politik (siyasah) berasal dari kata sasa-yasusu-siyasat yang berarti mengurusi kepentingan seseorang.
Politik (siyasah) dalam Islam bermakna ri’ayah syu’un al-ummah (mengurusi urusan umat). Adapun aktivitas politik dilaksanakan oleh rakyat dan pemerintah. Pemerintah merupakan Lembaga yang mengatur urusan rakyat secara praktis sedangkan rakyat yang mengontrol sekaligus mengoreksi pemerintah dalam pelaksanaan tugasnya.
Kedua, fungsi pemimpin negara atau khalifah adalah yang bertanggung jawab terhadap urusan rakyat sekaligus melindunginya dari segala macam bahaya sehingga fokus utama kerja penguasa adalah mengurusi urusan umat, bukan pengusaha. Sebabnya, bagi penguasa yang lalai dalam memenuhi kebutuhan umat, Allah Swt. akan mengharamkan dirinya masuk surga. Apalagi bagi penguasa yang menipu rakyatnya dengan menjual seluruh harta rakyat seperti batu bara, minyak, air, gas, dll.
”Siapa saja yang telah Allah jadikan pemimpin, lalu dia mati dalam keadaan menipu rakyatnya, maka surga Allah haram atas dirinya”. (HR Ahmad)
Ketiga, kontestasi sistem politik Islam sesuai dengan syariat. Berbeda dengan sistem demokrasi yang menghalalkan cara dan menjadikan pemilik modal sebagai tuannya. Kontestasi dalam Islam sesuai dengan syariat sebab para kandidat adalah mereka yang paham agama dan memiliki motivasi ruhiah, bukan materi. Pahala yang mereka incar, bukan harta.
Kontestasinya yang sederhana tidak akan membutuhkan suntikan dana dari pihak luar, inilah yang menjadikan sistem politik Islam terhindar dari setiran cukong-cukong politik. Saat kandidat menjadi penguasa, ia akan menetapkan kebijakan yang independen, tidak ada intervensi dari mana pun. Hanya syariatlah yang menjadi pedoman dalam menetapkannya.
Khatimah
Demikianlah, sistem politik demokrasi telah terbukti menjadi panggung dalam segala macam drama politik menjelang pemilu. Oleh karena itu, jangan pernah berharap drama politik yang menyengsarakan rakyat berakhir dalam sistem politik demokrasi.
Sebaliknya, sistem politik Islam mampu mewujudkan kontestasi yang beradab, sesuai dengan syariat, dan mementingkan urusan umat. Sistem politik Islam akan dapat menghantarkan kepada penerapan Islam secara kafah dalam bingkai Khilafah. [MNews]
