Penulis: Nindira Aryudhani, S.Pi., M.Si.
Muslimah News, OPINI — Mengutip Detik Finance (7-11-2023), Majalah Forbes merilis bahwa di seluruh dunia terdapat 20 negara yang memiliki sejumlah besar penduduk yang dikategorikan sebagai crazy rich atau sangat kaya raya. Dari 20 negara tersebut, Indonesia disebut dalam urutan terakhir.
Dalam era kapitalistik, menjadi kaya adalah sebuah prestise tersendiri. Terlebih ketika nominal kekayaannya mampu menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi di negaranya, sebagaimana Indonesia yang pertumbuhan ekonomi di kuartal III 2023 ini penyokong utamanya adalah kelas menengah ke atas.
Berdasarkan data terbaru BPS, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2023 ini memang melambat, yakni menjadi 4,94% secara tahunan (yoy). Persentase tersebut (4,94%), menurut beberapa ekonom, salah satunya akibat daya beli masyarakat yang mulai tertekan. Tingkat konsumsi rumah tangga pada kuartal III-2023 hanya sebesar 5,06% dari kuartal II yang mampu tumbuh hingga 5,22%.
Hanya saja terkait daya beli, kalangan masyarakat menengah ke atas masih menjadi pengunjung utama ritel dan pusat belanja. Mereka bahkan masih bisa pergi ke luar negeri. Daya beli masyarakat kelas menengah pun masih banyak yang menjadi customer karena dengan tingkat bunga acuan bank sentral yang saat ini tinggi, mereka masih dapat mempertinggi bunga tabungannya.
Tertekan Inflasi
Hanya saja, kelas menengah ke bawah justru cenderung tertekan inflasi. Tekanan daya beli terhadap kelas menengah ke bawah itu disebabkan tekanan inflasi bahan pangan atau volatile food yang saat ini masih terus meninggi akibat efek berkepanjangan El-Nino dan masuknya masa tanam di Indonesia.
Pada November 2023 ini, BPS mencatat inflasi secara tahunan memang masih terkendali di level 2,56%, meski naik dari bulan sebelumnya (2,28%). Namun, untuk inflasi volatile food sudah bergerak tinggi kenaikannya ke level 5,54% dari sebelumnya pada level 3,28%.
Kondisi ini jelas salah satu indikator tertekannya daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah karena porsi belanja mereka terbesar ada pada pangan dibandingkan aktivitas yang lain. Pasalnya, 60-63% pendapatan masyarakat miskin sudah pasti untuk kebutuhan pangan. Jika inflasi terjadi di sektor pangan, maka persentase inflasi dipastikan naik, sehingga sangat berpotensi untuk menurunkan daya beli mereka.
Bansos, Solutifkah?
Perihal ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun sudah mengakui bahwa salah satu faktor penyebab pertumbuhan ekonomi yang berada di bawah 5% pada kuartal III-2023 dipicu konsumsi rumah tangga yang lesu.
Melihat lesunya ekonomi, pemerintah merilis paket kebijakan mulai dari bansos El-Nino, rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) hingga PPN ditanggung pemerintah. Dengan paket ini, Sri Mulyani berharap dapat mendorong perekonomian pada kuartal IV. Pasalnya, tanpa paket kebijakan ini, ekonomi RI bisa melemah hingga 4,81%.
Untuk itu, ia berharap di kuartal III ini bisa menambah 0,2% additional growth sehingga di kuartal IV pertumbuhan ekonomi bisa dijaga di 5,01%, dan pada full year 2023 perekonomian kita tetap akan terjaga di 5,04%.
Mencermati solusi bansos yang ditawarkan pemerintah dalam rangka mengatasi melemahnya pertumbuhan ekonomi, ini benar-benar membuat miris. Seolah kesejahteraan ekonomi memang harus berlandaskan nominal kekayaan sehingga yang miskin “harus” memantaskan diri untuk mengejar yang kaya demi memperbaiki reputasi bernama angka pertumbuhan ekonomi negara.
Lagi pula, sejauh mana bansos itu dapat menyokong perekonomian rakyat miskin? Apakah semua individu rakyat penerima bansos akan langsung otomatis kaya ketika sudah menerima bansos? Program pembagian bansos juga makin menegaskan keberpihakan pemerintah pada angka-angka bertopeng kapitalistik, sehingga sama sekali tidak terlihat sebagai niat tulus mengurusi urusan rakyat dalam rangka benar-benar meningkatkan taraf hidup mereka.
Kapitalisme, Crazy Life
Jelas, di balik kilau crazy rich, ada realitas miris yang tidak bisa kita abaikan begitu saja, yakni angka kemiskinan yang terjadi di kalangan masyarakat ekonomi bawah. Masuknya Indonesia ke dalam daftar 20 negara yang memiliki jumlah orang kaya terbanyak di dunia, tidak ubahnya paradoks yang sangat ironis. Realitas ini hanya makin menegaskan bahwa kapitalisme menjadikan orang kaya makin kaya, sekaligus yang miskin menjadi makin miskin.
Kita tentu tidak bisa menutup mata terhadap realitas pahit, seperti tingginya angka kemiskinan, kesenjangan ekonomi, dan pengangguran. Belum lagi meningkatnya inflasi yang secara otomatis menekan tombol bagi turunnya daya beli masyarakat. Solusi dari pemerintah pun hanya bansos. Ini benar-benar crazy life!
Oleh sebab itu, kita harus lebih holistik dan komprehensif dalam memandang solusi bagi permasalahan ekonomi di negeri kita. Untuk sejahtera, rakyat tidak hanya butuh makan, alih-alih secuil bansos. Kehidupan ini terdiri dari ranah publik dan domestik. Apalah arti bansos yang konon bertujuan membantu ranah domestik kebutuhan rakyat jika di luar sana ranah publik jauh lebih kapitalistik. Lihat saja beragam kebutuhan publik seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, hingga pemukiman/perumahan, semuanya telah terkapitalisasi.
Kapitalisme adalah belantara kehidupan yang mengerikan karena telah menjadikan semua sektor publik sebagai komoditas ekonomi, sehingga memaksa semuanya harus dinilai dengan nominal uang yang tidak sedikit. Hal ini tidak bisa kita abaikan begitu saja, yang selanjutnya membutuhkan kesadaran kita akan pentingnya ganti sistem.
Ganti Sistem
Miskinnya seorang individu tidak mencerminkan miskinnya negara tempat tinggalnya. Demikian pula kayanya negara tersebut, sejatinya belum tentu mencerminkan bahwa seluruh penduduknya juga kaya. Fenomena ini lumrah terjadi dalam negara pengusung dan penganut kapitalisme karena kapitalisme meniscayakan angka-angka palsu bernama pertumbuhan ekonomi dan juga pendapatan per kapita untuk menutupi angka kemiskinan yang sebenarnya dari negara tersebut.
Hendaklah kita renungkan firman Allah Taala, “Dan barang siapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta.” (QS Thaha [20]: 124).
Demikianlah ketika hidup dibiarkan tanpa aturan Allah, melainkan diserahkan kepada pengaturan hawa nafsu manusia sebagaimana dalam kapitalisme, maka kesempitan hidup akan muncul secara multidimensi. Menonjolnya persoalan kapital di dalam kapitalisme membuat manusia merasa berhak berbuat sekehendak hatinya dan menghalalkan segala cara kendati harus menzalimi pihak lain. Ini jelas melahirkan crazy life yang tidak boleh terus menerus dipertahankan, melainkan harus diganti sistemnya.
Di sisi lain, terdapat aturan Islam yang meski tidak melarang seseorang untuk menjadi kaya, tetapi Islam memiliki aturan tegas mengenai ranah kepemilikan (individu, umum, negara) dan juga tata cara pengelolaan harta. Mekanisme ini bisa mencegah terjadinya penumpukan harta hanya pada pihak-pihak tertentu sehingga meminimalkan terjadinya penguasaan harta dengan cara-cara haram, apalagi sampai menzalimi orang lain.
Jika kita mengenal seorang sahabat Rasulullah saw. yang begitu kaya raya sebagaimana Abdurrahman bin Auf ra., bisa kita pastikan harta yang beliau miliki berstatus kepemilikan individu. Harta beliau halal dan berkah, serta tidak tercampur dengan harta dari sektor-sektor kepemilikan lain yang hal itu memang tidak boleh dimiliki oleh individu.
Hal ini karena Islam adalah sebuah mabda yang diturunkan oleh Allah, sehingga pasti sesuai fitrah, memuaskan akal, dan menentramkan jiwa. Islam juga mengatur perihal distribusi ekonomi agar harta bisa dimiliki oleh setiap individu dalam memenuhi kebutuhannya secara individu per individu (fardan fardan) sehingga kepemilikan harta tidak menumpuk hanya pada orang-orang tertentu sebagaimana pada orang-orang kaya saja dalam kapitalisme.
Allah Taala berfirman, “… supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.” (QS Al-Hasyr [59]: 7).
Ini jelas membuat Islam layak menjadi sistem yang menggantikan kapitalisme untuk memimpin dunia sekaligus menyebarkan dakwah Islam agar menjadi rahmatan lil ‘alamin. Wallahualam bissawab. [MNews/Gz]
Sepakat bahwa kapitalisme membuat angka angka yg tdk menggambarkan kehidupan sejahtera suatu negara..
1 warga negara jd kewajiban negara utk mengurusinya